Opini

Menggugat “Serakahnomic”: Banjir Sumatera-Aceh dan Urgensi Taubat Ekologis Bangsa

Penulis: Misbakhudin*, Editor: Ika Amiliya Nurhidayah

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang kembali mengepung wilayah Sumatera dan Aceh belakangan ini bukanlah sekadar “tamu tahunan” yang datang karena siklus cuaca. Di balik tanggul yang jebol, rumah yang hanyut, dan nyawa yang melayang, terpampang nyata sebuah potret kerusakan sistemis yang memilukan. Hutan yang seharusnya menjadi pelindung alami dan penyerap air, kini kondisinya compang-camping akibat eksploitasi yang ugal-ugalan. Isu ini membawa kita pada sebuah terminologi tajam yang belakangan dipopulerkan oleh Presiden Prabowo Subianto: Serakahnomic. Sebuah paradigma ekonomi yang hanya memuja pertumbuhan angka, namun buta terhadap keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

Anatomi Serakahnomic di Jantung Hutan Sumatera

Serakahnomic adalah wajah ekonomi yang rakus, di mana keuntungan finansial jangka pendek menjadi panglima di atas segalanya. Dalam konteks Sumatera dan Aceh, praktik ini termanifestasi dalam alih fungsi hutan yang masif demi industri ekstraktif, pertambangan ilegal, dan perluasan perkebunan monokultur tanpa memperhatikan daya dukung ekosistem (carrying capacity). Hutan yang secara alami berfungsi sebagai “tabung penyimpanan” air, dikonversi menjadi mesin uang yang kering dari tanggung jawab moral.

Keserakahan ini menciptakan ketimpangan yang mengerikan. Ketika keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir kelompok atau korporasi besar, risiko bencananya justru “disosialisasikan” atau dibebankan kepada rakyat kecil. Para petani di kaki gunung, masyarakat adat, dan warga di bantaran sungai menjadi pihak pertama yang menanggung dampak mematikan dari kebijakan yang abai lingkungan. Inilah ekonomi yang tidak beradab; sebuah sistem yang mengonversi pohon menjadi pundi-pundi rupiah, namun meninggalkan lumpur, tangis, dan trauma bagi warga yang tak berdaya.

Perspektif Al-Qur’an: Alam Bukan Komoditas Mati

Sebagai bangsa dengan penduduk Muslim terbesar, kita seharusnya memahami bahwa alam bukan sekadar objek eksploitasi. Dalam kacamata Islam, alam semesta adalah amanah yang harus dijaga keseimbangannya dalam kerangka Tauhidullah. Allah SWT secara eksplisit memberikan peringatan keras dalam Surah Ar-Rum ayat 41:

”Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Tafsir ayat ini dalam konteks ekologi kontemporer menegaskan bahwa krisis lingkungan bukanlah takdir murni atau hukuman buta dari Tuhan. Ia adalah hasil dari intervensi manusia yang melampaui batas (israf). Hutan dalam Al-Qur’an dipandang sebagai bagian dari Mizan atau keseimbangan yang diciptakan Allah. Setiap pohon yang ditebang secara liar adalah gangguan terhadap neraca keseimbangan tersebut. Ketika keserakahan ekonomi mengabaikan batasan-batasan ini, maka ketidakteraturan alam—seperti banjir bandang dan pemanasan global—menjadi konsekuensi logis yang tak terelakkan. Manusia seolah sedang menuai apa yang mereka tanam dengan kerakusan mereka sendiri.

Fiqih Lingkungan: Melawan Kezaliman Ekologis

Dalam khazanah hukum Islam, kita mengenal konsep Fiqh al-Bi’ah (Fiqih Lingkungan). Fiqih ini mengajarkan bahwa pelestarian lingkungan hidup adalah bagian integral dari Maqasid al-Syariah (tujuan utama syariat), khususnya dalam aspek Hifz al-Nafs (menjaga jiwa) dan Hifz al-Mal (menjaga harta). Menghancurkan fungsi hutan di daerah hulu yang secara langsung mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di hilir bukan sekadar kelalaian, melainkan dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman besar atau jinayah (tindak pidana) terhadap kemanusiaan.

Secara normatif, Islam memegang prinsip fundamental: “La darara wala dirara” (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain). Kebijakan ekonomi yang membiarkan penggundulan hutan demi keuntungan materi adalah pelanggaran nyata terhadap prinsip ini. Negara, dalam perspektif Fiqih Siyasah (politik Islam), memiliki mandat untuk menjadi muhtasib atau pengawas moral yang memastikan tidak ada aktivitas ekonomi yang merugikan kemaslahatan umum (maslahah ammah). Membiarkan hutan rusak demi segelintir orang adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan.

Serakahnomic vs Ekonomi Syukur

Melawan serakahnomic memerlukan lebih dari sekadar bantuan sembako bagi korban banjir atau pembangunan tanggul darurat. Kita membutuhkan perubahan paradigma total—sebuah “Taubat Ekologis” (Taubatun Bi’iyyah). Presiden Prabowo telah melemparkan bola panas mengenai bahaya keserakahan ekonomi; kini saatnya pemerintah daerah dan pusat menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang tegas dan berpihak pada keberlanjutan.

Transformasi ini harus dimulai dengan menggeser orientasi ekonomi kita dari prinsip “serakah” menuju prinsip “syukur”. Ekonomi syukur mengakui adanya batasan alam dan hak-hak generasi mendatang. Hutan tidak boleh lagi dilihat sebagai tumpukan kayu senilai sekian dollar, melainkan sebagai paru-paru kehidupan yang haknya dilindungi oleh konstitusi dan agama.

Langkah konkret yang harus diambil adalah:

Moratorium dan Audit Perizinan: Pemerintah harus berani meninjau kembali dan mencabut izin-izin pengolahan lahan di kawasan hutan lindung dan daerah rawan bencana di Sumatera dan Aceh tanpa pandang bulu.

Penegakan Hukum Berbasis Keadilan: Pelaku perusakan lingkungan, baik itu perorangan maupun korporasi raksasa, harus mendapatkan sanksi hukum dan sosial yang berat. Hukum tidak boleh tajam ke bawah namun tumpul ke atas dalam isu lingkungan.

Rekonsiliasi dengan Alam melalui Pendidikan: Memasukkan literasi ekologi berbasis agama di sekolah-sekolah dan pesantren. Menanamkan kesadaran bahwa menanam pohon dan menjaga sungai adalah bagian dari ibadah jariyah (pahala yang terus mengalir).

Penutup: Warisan untuk Anak Cucu

Bencana di Sumatera dan Aceh adalah pengingat keras bahwa alam memiliki batas kesabaran. Kita tidak boleh membiarkan serakahnomic terus mendikte masa depan bangsa ini. Kita tidak ingin mewariskan tanah air yang hanya tinggal “tanah” yang tandus dan “air” yang selalu mendatangkan bencana bagi anak cucu kita kelak.

Agama telah memberikan panduan moral yang paripurna, dan realitas sosiopolitik telah memberikan peringatan yang memekakkan telinga. Sudah saatnya kita beralih ke ekonomi yang menghargai kehidupan—ekonomi yang tidak mengorbankan masa depan demi nafsu hari ini. Jika taubat ekologis tidak segera kita lakukan, maka kita hanya sedang menghitung waktu sampai alam benar-benar berhenti bersahabat karena kita sendiri yang secara sadar menghancurkan “benteng” pertahanan terakhir kita. Kebijakan yang ramah lingkungan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan syarat mutlak untuk keselamatan bangsa.

)* Dosen FUAD UIN KH. Abdurrahman Wahid.

Musibah dan Muhasabah: Menyongsong 2026 dengan Kesadaran Kolektif

Penulis: Muhlisin*, Editor: Azzam Nabil H.

Pergantian tahun sering kali dimaknai sebagai momentum perayaan, harapan baru, dan optimisme akan masa depan. Namun, memasuki tahun 2026, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat di sejumlah wilayah Sumatra Utara, sumatra Barat dan Nanggroe Aceh Darussalam, justru dihadapkan pada kenyataan pahit berupa musibah dan bencana. Di tengah duka, kehilangan, dan penderitaan, euforia pergantian tahun terasa tidak sepenuhnya relevan. Situasi ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan melakukan muhasabah, introspeksi mendalam sebagai individu maupun sebagai bangsa.

Musibah bukan sekadar peristiwa alam atau rangkaian kejadian tragis yang datang tanpa makna. Dalam perspektif sosial dan spiritual, musibah adalah cermin yang memantulkan wajah kemanusiaan kita: sejauh mana empati tumbuh, solidaritas bekerja, dan kesadaran kolektif terbentuk. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa besar tidak lahir dari kenyamanan semata, tetapi ditempa oleh krisis yang memaksa mereka untuk belajar, berubah, dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, menyongsong 2026 di tengah musibah Sumatera seharusnya tidak hanya diisi dengan duka, tetapi juga dengan kesadaran bersama untuk menata ulang cara pandang kita terhadap alam, sesama manusia, dan masa depan bangsa. Tahun baru menjadi momentum reflektif: apakah kita akan kembali pada rutinitas lama yang abai, atau justru melangkah dengan kesadaran kolektif yang lebih matang dan bertanggung jawab.

Musibah sebagai Cermin Kemanusiaan

Musibah selalu menghadirkan paradoks. Di satu sisi, ia membawa penderitaan, trauma, dan kerugian material. Di sisi lain, musibah membuka ruang bagi lahirnya solidaritas, kepedulian, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sering terpinggirkan dalam kehidupan normal. Ketika bencana melanda, sekat-sekat sosial, agama, suku, kelas, sering kali mencair, digantikan oleh semangat gotong royong dan empati. Namun, pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah: apakah solidaritas ini bersifat temporer atau mampu menjadi kesadaran jangka panjang? Banyak penelitian menunjukkan bahwa respons awal masyarakat terhadap bencana cenderung tinggi, tetapi menurun seiring waktu ketika perhatian publik beralih. Di sinilah pentingnya kesadaran kolektif yang berkelanjutan, bukan sekadar simpati sesaat.

Dalam konteks Sumatera, musibah yang terjadi seharusnya menjadi pengingat bahwa Indonesia adalah bangsa yang hidup di wilayah rawan bencana. Kesadaran ini menuntut perubahan cara berpikir: dari sikap reaktif menuju pendekatan preventif dan mitigatif. Bencana tidak boleh terus dipahami sebagai takdir semata, tetapi juga sebagai konsekuensi dari relasi manusia dengan alam yang sering kali eksploitatif dan tidak berkelanjutan.

Muhasabah dan Kesadaran Sosial

Muhasabah tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial dan ekologis. Musibah mengajak kita bertanya: bagaimana kebijakan pembangunan dijalankan? Sejauh mana tata kelola lingkungan diperhatikan? Apakah pembangunan lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek daripada keberlanjutan jangka panjang? Krisis lingkungan global menunjukkan bahwa bencana alam semakin sering dan intens akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Indonesia tidak terkecuali. Dalam konteks ini, musibah di Sumatera menjadi alarm keras bahwa pembangunan yang mengabaikan keseimbangan ekologi akan berujung pada penderitaan manusia sendiri.

Muhasabah ekologis menuntut perubahan paradigma pembangunan. Kesadaran kolektif harus diarahkan pada pembangunan berkelanjutan yang menempatkan keselamatan manusia dan kelestarian alam sebagai prioritas. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, dunia usaha, dan individu. Tanpa kesadaran bersama, bencana akan terus berulang dengan pola yang sama.

Kesadaran kolektif adalah kemampuan suatu masyarakat untuk merasakan, memahami, dan bertindak bersama atas persoalan bersama. Dalam teori sosial, kesadaran kolektif menjadi fondasi kohesi sosial dan ketahanan masyarakat menghadapi krisis. Musibah sering kali menjadi katalisator lahirnya kesadaran ini, tetapi keberlanjutannya sangat bergantung pada sistem sosial dan nilai yang dibangun.

Di Indonesia, nilai gotong royong merupakan modal sosial yang sangat berharga. Namun, modernisasi dan individualisme perlahan mengikis nilai tersebut. Musibah di Sumatera seharusnya menjadi momentum untuk merevitalisasi gotong royong dalam konteks kekinian—tidak hanya dalam bentuk bantuan fisik, tetapi juga advokasi kebijakan, penguatan kapasitas masyarakat, dan pendidikan kebencanaan.

Kesadaran kolektif juga harus diwujudkan dalam sistem pendidikan. Pendidikan tidak cukup hanya mencetak individu cerdas secara akademik, tetapi juga manusia yang memiliki empati, kepedulian sosial, dan kesadaran ekologis. Pendidikan kebencanaan, literasi lingkungan, dan etika sosial perlu menjadi bagian integral dari kurikulum agar generasi mendatang lebih siap dan bertanggung jawab.

Menyongsong 2026

Tahun 2026 seharusnya tidak dimulai dengan pesta dan hiruk-pikuk yang mengabaikan penderitaan sesama. Dalam situasi musibah, etika kepedulian menjadi lebih relevan daripada simbol perayaan. Etika ini menuntut kita untuk menempatkan empati dan solidaritas sebagai nilai utama dalam kehidupan sosial. Etika kepedulian juga menuntut peran aktif negara. Negara tidak hanya hadir sebagai penyalur bantuan darurat, tetapi juga sebagai penjamin keadilan sosial pascabencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara adil, transparan, dan berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat terdampak sebagai subjek, bukan objek pembangunan.

Di tingkat masyarakat, menyongsong 2026 berarti membangun budaya saling peduli yang lebih permanen. Kepedulian tidak berhenti pada donasi, tetapi berlanjut pada pengawasan kebijakan, penguatan komunitas lokal, dan partisipasi aktif dalam upaya mitigasi bencana. Kesadaran kolektif yang matang akan melahirkan masyarakat yang lebih tangguh dan berdaya.

Musibah yang melanda Sumatera menjelang berakhirnya 2026 adalah ujian sekaligus pengingat bagi bangsa Indonesia. Ia menguji sejauh mana nilai kemanusiaan kita hidup, dan mengingatkan bahwa pembangunan tanpa kesadaran ekologis dan sosial hanya akan melahirkan krisis berulang. Dalam konteks ini, muhasabah menjadi keharusan moral dan intelektual. Menyongsong 2026 dengan kesadaran kolektif berarti menjadikan musibah sebagai titik balik, bukan sekadar catatan duka. Kesadaran ini menuntut perubahan cara berpikir, bertindak, dan membangun—dari yang individualistik menuju kolektif, dari yang eksploitatif menuju berkelanjutan, dan dari yang reaktif menuju preventif.

Jika bangsa ini mampu menjadikan musibah sebagai sumber pembelajaran bersama, maka penderitaan tidak akan sia-sia. Dari duka akan lahir kebijaksanaan, dari musibah tumbuh solidaritas, dan dari muhasabah lahir harapan baru. Dengan kesadaran kolektif yang kuat, Indonesia dapat menyongsong 2026 bukan hanya dengan optimisme, tetapi dengan tanggung jawab moral untuk membangun masa depan yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

*Guru Besar UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Bencana Aceh-Sumatera 2025: Data Bicara, Amanah Khalifah Terabaikan, Refleksi Iman dan Ilmu di Era Analitik

Penulis: Naelu Rizqiyah, Penyunting: Dwi Selma Fitriani

Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada penghujung bulan November sampai dengan Desember tahun 2025, tidak dapat dianggap sebagai peristiwa alam yang biasa saja. Laporan situasi terkini menunjukkan angka korban jiwa melebihi 916, ditambah ribuan lainnya yang mengalami luka-luka, ratusan ribu bangunan rumah mengalami kerusakan, dan sekitar satu juta penduduk terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka karena rendaman air serta derasnya aliran lumpur (Situation Report, 7 Desember 2025). Para ahli di bidang Ilmu Kebumian dan Iklim menyatakan dengan tegas bahwa peristiwa ini dipicu oleh gabungan faktor hujan dengan intensitas sangat tinggi termasuk pula pengaruh dari adanya siklon tropis disertai dengan kondisi lingkungan yang terus menurun sehingga memperparah dampak yang timbul. Saat kita mencoba menelaah musibah ini menggunakan sudut pandang keislaman, kita akan dihadapkan pada dua kenyataan yang mendasar: sebuah ujian terhadap rasa kemanusiaan dan sebuah beban moral yang harus ditanggung terhadap alam sekitar serta terhadap sesama manusia.

Berdasarkan analisis dari berbagai peneliti lingkungan, banjir yang sangat parah di Aceh dan wilayah Sumatera ini bukan semata-mata merupakan anomali atau penyimpangan cuaca belaka, melainkan merupakan akibat langsung dari kerusakan ekosistem yang sudah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Berkurangnya tutupan hutan secara signifikan di daerah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) menyebabkan daya serap tanah terhadap air hujan yang deras menjadi sangat lemah, sehingga air tersebut langsung meluap dengan kekuatan besar menuju area permukiman warga. Persoalan tata ruang dan penggunaan lahan yang tidak terkendali ini tidak hanya menjadi masalah teknis semata, tetapi lebih jauh merupakan sebuah seruan untuk melakukan perenungan mendalam: bagaimana sebenarnya umat Islam dapat mengaktualisasikan konsep kekhalifahan yang merupakan sebuah amanah untuk menjaga dan memelihara bumi dalam praktik kehidupan yang nyata. Ajaran Islam dengan jelas menyatakan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi ini, bukan penguasa yang dapat bertindak sewenang-wenang tanpa batasan. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman di dalam Al-Qur’an:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم

(“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam…”) QS. Al-Isrā’: 70. Ayat yang mulia ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan manusia sesungguhnya tidak terletak pada tindakan mengeksploitasi alam secara berlebihan, tetapi justru pada peran aktif untuk menjaga keseimbangan seluruh ciptaan Allah.

Musibah besar ini juga menjadi sebuah cermin yang sangat jelas bagi umat Islam tentang betapa pentingnya sikap tawakkal dan kesabaran. Pada saat menerima suatu musibah, Islam sama sekali tidak mengajarkan sikap fatalisme yang pasif, melainkan mengajarkan sikap yang aktif: yaitu berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin, baru kemudian menyerahkan seluruh hasilnya hanya kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad ﷺ disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ

(“Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila dia mengerjakan suatu pekerjaan, dia benar-benar menyempurnakannya.”) HR. Baihaqi. Ini memberikan pengajaran yang sangat berharga bahwa segala upaya untuk mengurangi risiko bencana, seperti pengelolaan lingkungan yang baik, kesiapsiagaan komunitas, dan perbaikan sarana prasarana, bukan hanya sekadar mencerminkan sikap profesionalisme, tetapi lebih dari itu merupakan bagian dari ibadah. Agama secara tegas mengajak kita untuk berusaha membantu masyarakat yang tertimpa musibah dengan tindakan yang konkret, bukan hanya sekadar menunggu datangnya suatu mukjizat.

Umat Islam juga mendapat perintah yang jelas di dalam Al-Qur’an untuk saling tolong-menolong dalam segala bentuk kebaikan dan sekaligus menjauhi segala bentuk kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

(“Dan tolong-menolonglah kalian dalam hal mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, serta janganlah kalian tolong-menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan.”) QS. Al-Mā’īdah: 2. Dalam konteks musibah banjir di Aceh dan Sumatera ini, hal itu berarti bahwa setiap Muslim dituntut untuk terlibat secara aktif di dalam aksi-aksi kemanusiaan yang bertujuan meringankan penderitaan para korban: mulai dari kegiatan penggalangan bantuan, pemberian dukungan logistik, hingga upaya advokasi untuk kebijakan lingkungan yang lebih baik. Sabda Nabi Muhammad ﷺ juga semakin menguatkan makna tersebut:

مَنْ نَجَّى مُؤْمِنًا مِنْ مَصِيبَةٍ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْ مَصِيبَةٍ مِنْ مَصَائِبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(“Barang siapa yang menyelamatkan seorang mukmin dari suatu kesulitan, maka Allah akan menyelamatkannya dari satu kesulitan di antara berbagai kesulitan pada Hari Kiamat kelak.”) HR. Muslim.

Namun demikian, refleksi dari sudut pandang keislaman ini tidak hanya berfokus pada respons sosial setelah bencana terjadi, tetapi juga sangat menekankan aspek pencegahan. Krisis banjir di Sumatera ini telah memunculkan wacana yang kuat tentang tata kelola ruang serta tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat untuk mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Sebagai umat yang beriman kepada Allah dan juga menghargai ilmu pengetahuan, Islam mengajarkan prinsip keseimbangan yaitu menjaga keseimbangan yang harmonis antara kebutuhan hidup manusia dan kelestarian alam. Apabila keseimbangan yang dimaksud ini sampai terganggu, maka ujian seperti banjir besar ini dapat terjadi sebagai konsekuensi yang nyata dari perbuatan manusia itu sendiri.

Pada akhirnya, peristiwa banjir di Aceh dan Sumatera pada tahun 2025 merupakan sebuah cermin yang memanggil seluruh umat Islam untuk berperan aktif di dalam tatanan sosial dan ekologis. Ini bukan sekadar sebuah tragedi yang harus diterima dengan sikap pasrah begitu saja, melainkan menjadi momen yang sangat penting untuk memperteguh keyakinan iman, mempraktikkan nilai ukhuwah islamiyah, serta menegakkan amanah menjaga bumi yang kesemuanya merupakan bentuk ibadah nyata di dunia dan sekaligus bekal untuk kehidupan akhirat. Melalui perpaduan nilai-nilai luhur keislaman dan pendekatan ilmiah yang objektif, umat Islam dapat menunjukkan dengan nyata bahwa agama dan ilmu pengetahuan mampu berjalan beriringan dalam menjawab setiap tantangan zaman yang semakin lama semakin kompleks.

Menenun Kembali Ukhuwah dan Urgensi Islah di Tengah Polemik PBNU

Penulis: M. Robba Masula, Editor: Nafis Mahrusah

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, kerap diibaratkan sebagai kapal besar yang telah lebih dari satu abad menghadapi berbagai dinamika yang menjadi keniscayaan dalam perjalanan sejarahnya. Belakangan ini, publik kembali menyaksikan dinamika internal yang cukup tajam di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), ditandai dengan menguatnya wacana penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa (MLB).

Namun, di tengah memanasnya suhu politik organisasi, pertemuan para kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo pada akhir Desember 2025 menghadirkan harapan baru melalui semangat islah (rekonsiliasi) demi menjaga martabat jam’iyyah.

Fenomena Gunung Es dan Akar Ketegangan

Ketegangan di tubuh PBNU tidak muncul secara tiba-tiba. Wacana MLB merupakan puncak dari akumulasi persoalan yang selama ini terpendam. Sejumlah isu mengemuka, mulai dari kekhawatiran atas independensi NU dari politik praktis, persoalan tata kelola organisasi yang dinilai kurang transparan, hingga melemahnya komunikasi antara elite PBNU, struktur di bawahnya, dan para kiai sepuh. Dalam kerangka konstitusi organisasi, MLB memang merupakan mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam AD/ART NU.

Namun, dalam kultur organisasi NU, MLB kerap dipandang sebagai langkah paling akhir karena berisiko memicu perpecahan hingga ke tingkat akar rumput. Karena itu, menguatnya usulan MLB yang mencuat dalam Musyawarah Kubro di Lirboyo tidak bisa dibaca semata sebagai dorongan prosedural, melainkan sebagai sinyal peringatan serius bagi PBNU bahwa terdapat kegelisahan dan aspirasi yang mendesak untuk segera direspons agar tidak berkembang menjadi konflik laten yang mengancam keutuhan warga Nahdliyin.

Lirboyo sebagai Oase Moral dan Ruang Islah
Dalam situasi tersebut, Pondok Pesantren Lirboyo tampil sebagai ruang moral yang menyejukkan. Musyawarah Kubro yang digelar pada 21 Desember 2025, dan dihadiri para Mustasyar, kiai sepuh, serta perwakilan PWNU se-Indonesia, menegaskan bahwa islah harus menjadi prioritas utama. Forum ini merumuskan tiga rekomendasi penting: pertama, mendorong tercapainya islah dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam; kedua, apabila dialog menemui jalan buntu, mandat kepemimpinan diusulkan dikembalikan kepada jajaran Mustasyar untuk membentuk panitia Muktamar yang netral; dan ketiga, menempatkan MLB sebagai opsi terakhir yang tetap konstitusional. Rekomendasi ini menunjukkan keseriusan para kiai dalam menjaga keutuhan NU, tidak sekadar pada tataran wacana, tetapi juga langkah strategis.

Momentum 25 Desember dan Puncak Rekonsiliasi
Upaya islah mencapai puncaknya pada 25 Desember 2025. Di bawah bimbingan para masyayikh sepuh, serta dengan kehadiran tokoh-tokoh sentral seperti K.H. Ma’ruf Amin dan K.H. Said Aqil Siroj, pertemuan antara Rais Aam K.H. Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf menghasilkan kesepakatan bersama. Keduanya sepakat mengakhiri perbedaan dan menyelenggarakan Muktamar ke-35 secara bersama-sama. Kesepakatan ini secara langsung meredam spekulasi perpecahan dan menegaskan kembali tradisi tabayun serta penghormatan kepada kiai sepuh sebagai fondasi NU.

Urgensi Islah dalam Tiga Dimensi

Urgensi islah dapat dilihat dari tiga dimensi utama. Pertama, dimensi spiritual dan akhlak, di mana islah merupakan manifestasi nilai tawasut dan tasamuh Aswaja, sekaligus penegasan bahwa adab terhadap guru dan sesepuh harus ditempatkan di atas kepentingan struktural. Kedua, stabilitas organisasi. Dengan jumlah anggota yang sangat besar, stabilitas kepemimpinan di tingkat pusat menjadi prasyarat bagi efektivitas gerakan dakwah, pendidikan, dan sosial hingga ke tingkat ranting. Konflik yang berlarut hanya akan menghambat agenda pemberdayaan umat. Islah memberikan kepastian struktural agar roda organisasi tetap berjalan. Ketiga, kemaslahatan nasional. Sebagai salah satu pilar stabilitas bangsa, dinamika internal NU tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik nasional. Islah di Lirboyo merupakan kontribusi nyata NU dalam menjaga ketenangan masyarakat dan memastikan peran strategisnya sebagai jangkar perdamaian tetap terjaga.
Tantangan Pasca-islah

Meski kesepakatan telah dicapai, tantangan ke depan adalah memastikan semangat islah tidak berhenti di tingkat elite. Konsolidasi harus dilakukan hingga ke akar rumput melalui dialog yang inklusif dan terbuka. Muktamar ke-35 akan menjadi ujian kedewasaan berorganisasi: apakah NU mampu menjadikannya forum adu gagasan untuk menatap abad kedua, atau kembali terjebak dalam kontestasi sempit. Sejarah NU mengajarkan bahwa setiap krisis dapat diatasi ketika ukhuah ditempatkan di atas ego. Lirboyo kembali membuktikan bahwa di bawah doa para kiai, persatuan selalu menemukan jalannya.

Santri Zillenial sebagai Agen Perubahan dalam Peradaban Digital

Penulis : Intan Diana Fitriyani, Editor : Amarul Hakim

Santri pada masa lalu identik dengan kitab-kitab tebal, catatan penuh tulisan Arab pegon, serta tradisi menimba ilmu langsung kepada kiai atau nyai ketika membutuhkan penjelasan. Namun, seiring berjalannya waktu, wajah santri pun ikut berubah.

Di era digital ini, santri zillenial mampu mengaji kitab sambil memegang gawai, membuka tafsir Ibnu Katsir secara daring, mengecek hadis melalui situs web, lalu melanjutkannya dengan membuat konten dakwah singkat di media sosial. Kehidupan santri hari ini seolah berjalan di dua dunia sekaligus, yakni dunia pesantren yang sarat adab dan dunia digital yang dipenuhi arus informasi tanpa batas. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjadi melek digital tanpa kehilangan akhlak, serta memahami isu-isu modern tanpa melupakan adab sebagai santri.

Santri zillenial bukanlah santri biasa. Mereka hidup di tengah teknologi, cepat menyerap informasi, mengikuti perkembangan tren, berpikir kritis, dan tetap memiliki keinginan kuat untuk dekat dengan nilai-nilai agama. Namun, kemampuan digital yang tidak disertai dengan penyaringan justru bisa berbahaya. Akses internet memang memudahkan pembelajaran agama, tetapi di saat yang sama membuka peluang masuknya hoaks, konten vulgar, serta pemahaman menyimpang. Ditambah lagi dengan budaya FOMO yang mendorong seseorang merasa harus selalu ikut tren, padahal tidak semua yang viral layak dilihat, disukai, atau dibagikan.

Oleh karena itu, santri perlu meningkatkan literasi digital dengan tetap menjadikan adab sebagai landasan utama. Media sosial seharusnya menjadi ruang dakwah dan keteladanan, bukan ajang debat tanpa etika. Setiap konten yang dibagikan idealnya melewati pertimbangan adab, apakah membawa manfaat, menjaga citra santri dan pesantren, serta bebas dari unsur ghibah, fitnah, atau pamer keburukan. Selain itu, santri juga dituntut bijak dalam memilih tontonan, bersikap santun dalam berdiskusi, serta kreatif menyampaikan dakwah dengan cara yang ringan, menarik, namun tetap syar’i dan bermakna.

Di sisi lain, santri juga perlu melek kesehatan reproduksi agar tidak salah jalan. Selama ini, topik kespro kerap dianggap tabu, padahal sejatinya ia merupakan bagian dari ilmu menjaga amanah tubuh yang diberikan Allah. Pemahaman tentang pubertas, kesehatan organ reproduksi, batas pergaulan, dan cara menjaga diri sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan. Santri yang memahami kespro justru lebih paham batasan syar’i, lebih beradab dalam pergaulan, mampu menolak ajakan negatif dengan elegan, serta berpotensi menjadi sumber edukasi yang menenangkan bagi lingkungannya.

Meski demikian, semua bentuk peningkatan pengetahuan tetap harus bermuara pada akhlak. Ilmu yang luas, popularitas di media sosial, dan konten yang viral tidak akan bermakna jika tidak disertai akhlak yang baik. Santri modern dituntut untuk tetap tawadhu’, menghormati guru meski berbeda pendapat, menyampaikan kebenaran dengan kelembutan, tidak meremehkan orang lain, serta menjaga ucapan, pandangan, dan jejak digitalnya. Akhlak tidak hanya berlaku di dunia nyata, tetapi juga di ruang maya.

Pada akhirnya, santri zillenial memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Mereka adalah benteng moral masyarakat di tengah derasnya arus digital. Pesantren diharapkan menjadi pusat lahirnya generasi muda Islam yang cerdas, kreatif, dan solutif, sehingga santri mampu berperan sebagai edukator digital, influencer syar’i, konselor sebaya, hingga duta anti-hoaks dan anti-pelecehan. Semua peran itu berawal dari perpaduan literasi digital, literasi kesehatan reproduksi, dan akhlak yang kokoh.

Santri masa kini berada di tengah revolusi peradaban digital. Bukan lagi sekadar penonton, melainkan pemain utama yang menghadirkan manfaat dan wajah Islam yang teduh, cerdas, serta beradab. Melek digital menjadikan santri cerdas, melek kesehatan reproduksi menjaga diri tetap terarah, dan akhlak memuliakan segalanya. Ketika ketiganya bersatu, santri akan bersinar di dunia nyata maupun dunia maya, bukan karena sensasi, tetapi karena kualitas.

Penulis : Intan Diana Fitriyani, M.Ag sebagai Dewan pengasuh pp. Al Masyhad Manbaul falah walisampang pekalongan

Jejak Minyak, Data, dan Amanah: Peran Analitik dalam Mengungkap Modus Korupsi Pertamina

Penulis: Milania Sheva Andini Agustin, Editor: Muslimah

Kasus korupsi yang menyeret nama Riza Chalid dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, menunjukkan betapa kompleks dan gelapnya dunia pengelolaan energi nasional. Selama bertahun-tahun skema manipulasi impor, distribusi, hingga aliran uang diduga berlangsung tanpa terdeteksi secara efektif. Kerugian negara yang begitu besar hanya mengindikasikan satu hal, yakni sistem pengawasan yang seharusnya kuat ternyata masih memiliki banyak celah. Jejak minyak memang bisa disembunyikan di balik kontrak dan dokumen yang dipoles rapi, tetapi jejak data tidak akan pernah hilang apabila dianalisis dengan benar dan jujur.

Dalam konteks ini, problematika korupsi tidak hanya menjadi isu sosial dan ekonomi, tetapi juga persoalan moral dan keagamaan. Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk korupsi. Al-Qur’an menyatakan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil (QS. Al-Baqarah: 188). Korupsi dalam tata kelola minyak dan gas (migas) berarti merampas hak masyarakat luas—hak atas energi murah, hak atas pembangunan yang lebih baik, dan hak atas kesejahteraan nasional. Maka, upaya melawan korupsi bukan sekadar tindakan teknokratis, tetapi juga wujud nyata dari penegakan nilai amanah dan keadilan dalam ajaran Islam.

Di tengah besarnya peran sektor migas bagi perekonomian negara, mekanisme pengawasan yang mengandalkan cara konvensional seperti audit manual sudah jelas tidak lagi memadai. Modus kejahatan ekonomi kini semakin cerdik; manipulasi data logistik, laporan produksi yang tidak akurat, perbedaan angka dalam impor minyak, hingga rekayasa kontrak yang tampak legal namun sarat penyimpangan. Dalam situasi seperti ini, sains data hadir sebagai tumpuan baru untuk membongkar kejahatan yang tersembunyi di balik angka-angka.

Analitik data dapat menelusuri perjalanan minyak sejak keluar dari pelabuhan hingga masuk ke terminal distribusi. Setiap perubahan angka sekecil apa pun, bisa mengindikasikan adanya permainan di balik layar. Ketika data keuangan diintegrasikan dengan data logistik dan pengadaan, aliran uang yang mencurigakan dapat segera muncul. Bahkan, jejak digital perjalanan pelaku ke luar negeri dapat memperkuat dugaan tindak pidana pencucian uang lintas negara. Dari sinilah istilah “jejak data” menemukan maknanya sebagai “saksi yang tidak bisa berbohong”.

Lebih jauh, sains data tidak hanya membantu mengungkap kasus yang telah terjadi, tetapi juga mampu menjadi alat pencegahan. Dengan analitik prediktif, sistem bisa menilai risiko dari setiap kontrak atau vendor sebelum bekerja sama dengan perusahaan negara. Institusi seperti Pertamina semestinya menerapkan dashboard pemantauan real-time yang terhubung dengan seluruh rantai suplai minyak. Ketika ada satu angka saja yang melenceng dari pola normal, alarm pengawas dapat menyala sebelum negara kembali dirugikan.

Dalam perspektif Islam, pencegahan kejahatan jauh lebih utama daripada hanya menghukum setelah kerusakan terjadi. Prinsip saddu dzari’ah (menutup celah maksiat) sejalan dengan konsep pengawasan berbasis data yang proaktif. Islam juga menekankan pentingnya hisbah, yaitu fungsi pengawasan untuk menjaga kemaslahatan publik. Maka, penerapan teknologi pengawasan modern tidak hanya mencerminkan inovasi, tetapi juga pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam tata kelola negara.

Namun, pemanfaatan sains data tidak cukup hanya dengan alat yang canggih. Yang lebih penting adalah komitmen moral dan integritas pengelola. Islam mengajarkan bahwa setiap pemimpin adalah pemegang amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban (HR. Bukhari). Transparansi, kerja sama antar lembaga, dan budaya birokrasi yang bersih menjadi kunci agar teknologi benar-benar bermanfaat, bukan hanya pajangan.

Kasus yang melibatkan Riza Chalid harus menjadi titik balik perubahan. Pelajaran terbesar bukan hanya tentang pelaku yang melarikan diri, tetapi tentang rapuhnya sistem yang memungkinkan korupsi terus berulang. Jika data selama ini telah merekam seluruh transaksi minyak dan dana yang mengalir, maka kini yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk menggunakan data sebagai jalan menuju keadilan.

Di era digital, korupsi memang semakin canggih. Namun teknologi untuk melawannya juga berkembang lebih cepat. Jejak minyak mungkin dapat ditutupi oleh mafia migas, tetapi jejak data dan nilai-nilai amanah dalam Islam akan terus berbicara. Jika kita sungguh ingin menutup ruang penyimpangan dalam sektor strategis ini, jawabannya jelas: tegakkan pengawasan berbasis data, kokoh kan keadilan, dan jadikan nilai Islam sebagai fondasi etika dalam mengelola harta negara yang merupakan titipan seluruh rakyat.

Bolehkah Ruang Shalat Menampilkan Simbol Bernuansa Setan?

Penulis: Azzam Nabil H., Editor: Muhammad Alghiffary,

Kemunculan multi-faith prayer room di berbagai stadion Eropa, termasuk di Old Trafford, markas Manchester United, merupakan fenomena yang menggambarkan keterbukaan fasilitas publik terhadap kebutuhan spiritual masyarakat. Hal ini juga sebagai bentuk toleransi dalam moderasi beragama. Namun, muncul sebuah pertanyaan, ketika ruang ibadah tersebut masih berada dalam satu area yang menampilkan logo tim sepak bola yang identik dengan simbol setan, bagaimana hukumnya? Apakah sholatnya sah atau tidak? Berikut penjabarannya.

Dalam tradisi hadis, Nabi Muhammad SAW. menunjukkan kepekaan terhadap unsur-unsur visual yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. pernah melihat tirai bercorak gambar makhluk hidup, lalu beliau marah dan berkata, “Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah mereka yang meniru ciptaan Allah.” (HR. Muslim no. 2107). Hadis ini menjadi landasan ulama untuk menilai bahwa kehadiran representasi visual makhluk bernyawa, apalagi yang mencolok, dikhawatirkan dapat mengurangi kualitas kekhusyukan dalam beribadah.

Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menjelaskan bahwa dimakruhkan shalat di tempat yang terdapat gambar makhluk bernyawa karena ia dapat menyibukkan hati. Di sini, kemakruhan bukanlah karena ketidaksahan shalatnya, melainkan karena terganggunya konsentrasi batin. Pendapat ini memberi ruang moderat dalam beribadah, yaitu selama gambar tersebut tidak menjadi fokus, tidak menghadap kiblat, dan tidak menimbulkan penghormatan terhadap simbolnya, maka shalat tetap sah, meski secara etika lebih baik menghindarinya jika ada pilihan sudut ruangan yang lebih bersih dari visual tersebut.

Meski demikian, sebagian ulama klasik tetap memberikan batasan lebih ketat. Ibnu Hajar al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj menyatakan bahwa gambar sempurna makhluk bernyawa yang diletakkan dalam konteks penghormatan dapat mengarah kepada larangan, bahkan tahrim. Hal ini bersandar pada hadis lain yang menceritakan bahwa Nabi SAW. memerintahkan agar gambar dihapus dari rumah karena beliau enggan memasuki tempat yang dihiasi figur bernyawa (HR. Muslim no. 969). Maka, jika simbol tersebut berada tepat di arah shalat, berukuran dominan, atau memunculkan kesan penghormatan terhadapnya, sebagian ulama akan lebih condong melihatnya sebagai hal yang tidak layak bagi tempat ibadah.

Dalam konteks modern seperti stadion sepak bola, mayoritas fuqaha kontemporer menekankan sikap fungsional dan berorientasi maslahat. Terlebih jika menyoroti Multi Faith Room yang ada di stadion Old Trafford milik Manchester United, logo tim sepak bola tersebut hanya ada di bagian depan sebelah pintu masuk ruangan, bukan di dalam ruang sholat yang dikhawatirkan mengganggu kekhusyukan umat muslim ketika sholat. Dengan demikian, shalat di dalamnya tetap sah. Meskipun perlu diperhatikan pula, bahwa Nabi Muhammad SAW. memberikan peringatan yang mengarah pada larangan bagi tempat yang menampilkan simbol visual (patung atau gambar) makhluk bernyawa termasuk setan, terlebih di tempat ibadah.

Sehingga sikap terbaik bagi Muslim masa kini bukan menolak keberadaan ruang ibadah tersebut, melainkan perlu memahami maqāṣid syariah (tujuan syariat) terlebih dahulu, bahwa atas dasar kemudahan, keberkahan, kesucian, kita bisa mengambil sikap hati-hati (wara’). Artinya bila memungkinkan hindari tempat sholat yang ada gambar tersebut, namun bila tidak memungkinkan, salat tetap sah, tapi usahakan menjaga kekhusyukan. Karena di negara yang mayoritas non-muslim, fasilitas umum seperti tempat ibadah untuk umat muslim masih belum semuanya memahami agaimana idealnya tempat beribadah umat muslim yang sesuai dengan syariat.

Dalam hal ini, hikmah yang dapat diambil ketika umat Islam ingin mendirikan tempat sholat adalah mengutamakan bentuk adab dan kebijakan yang sejalan dengan kaidah dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih, menghindari gangguan lebih utama daripada mengejar manfaat. Hindari simbol-simbol yang dapat mengganggu kekhusyukan sholat dan yang dilarang dalam Islam (makhluk bernyawa). Dengan cara itulah umat Muslim dapat tetap menjalankan syariat sambil menampilkan citra Islam yang bijak dalam merespons realitas kontemporer.

Bertanya Terkait Kisah-kisah dalam Al-Qur’an: Antara Ibrah, Sejarah, dan Kritik Modernis

Penulis: Intan Diana Fitriana, Editor: Ika Amiliya Nurhidayah

Dalam kajian ‘Ulūm al-Qur’ān, satu tema yang terus memancing diskusi hangat baik di kelas, pesantren, maupun ruang-ruang akademis—adalah kisah-kisah dalam Al-Qur’an. Apakah kisah itu historis? Apakah ia bercampur dengan mitos (ustūrah)? Apakah kita boleh menafsirkan kisah secara simbolik saja? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya bukan baru; ia sudah dibahas ulama sejak dulu, tetapi muncul kembali dalam konteks modern melalui tokoh-tokoh seperti Muhammad Ahmad Khalafallah dan Muhammad Syahrur.

Nah, di sinilah letak persoalan: ketika pemikiran modernis mencoba membaca ulang kisah Al-Qur’an dengan pendekatan filsafat sejarah, antropologi, dan sosiologi, sering kali terjadi gesekan dengan metode tafsir klasik. Gesekan ini bukan karena ilmu modern salah, tetapi karena mereka menggeser maqam Al-Qur’an dari teks wahyu menjadi teks sastra atau narasi budaya.

Di Mana Letak Kekeliruan Pemikiran Khalafallah & Syahrur?

Tokoh seperti Khalafallah berpendapat bahwa kisah-kisah dalam Al-Qur’an tidak harus dipahami sebagai peristiwa historis faktual. Menurutnya, kisah Al-Qur’an berfungsi moral: memberikan ibrah, bukan laporan sejarah.

Di titik inilah muncul problem. Kenapa?

Karena Khalafallah mengasumsikan bahwa kisah Al-Qur’an sebagian telah bercampur dengan ustūrah—atau narasi mitologis yang juga ditemukan dalam tradisi Yahudi-Kristen dan budaya Timur Dekat Kuno.

Syahrur pun mengambil jalur serupa. Ia menilai bahwa tujuan kisah Al-Qur’an adalah pembentukan pemikiran etis manusia modern, bukan deskripsi literal tentang masa lalu. Akhirnya, penafsirannya sering mengabaikan metode tafsir konvensional, seperti:

• riwayat dan sanad

• konteks nuzul

• kaidah kebahasaan

• relasi antar-ayat

• pandangan sahabat dan tabi’in

Padahal metode inilah yang menjaga tafsir dari kesimpulan liar.

Dari Mana Sebenarnya Mereka Mengambil Model Filsafat Sejarah?

Pertanyaan ini penting: Jika mereka bicara “filsafat sejarah”, rujukannya kitab apa? Tradisi mana?

Biasanya, pendekatan mereka terinspirasi oleh:

1. Biblical Criticism (kritik teks dalam tradisi Yahudi-Kristen)

2. Near Eastern Mythology Studies (kajian mitologi Timur Dekat Kuno)

3. Metode kritik sastra modern ala Mikhail Bakhtin atau strukturalisme

4. Antropologi agama versi Durkheim, Eliade, atau Frazer

Dengan kata lain, mereka membaca kisah Al-Qur’an bukan dengan “kacamata Al-Qur’ān internal”, tetapi dengan kacamata kritik naratif modern terhadap kitab suci lain.

Di sini letak pergeseran epistemologis: Al-Qur’an dinilai menggunakan standar kitab selain Al-Qur’an.

Padahal ulama klasik mengajarkan, al-Qur’ān yufassiru ba‘ḍuhu ba‘ḍan — Al-Qur’an menafsirkan dirinya sendiri.

Lantas, Bagaimana Islam Memandang Sejarah dalam Al-Qur’an?

Islam tidak memposisikan kisah Al-Qur’an sebagai kronik sejarah seperti buku Herodotus. Narasi Al-Qur’an memang selektif dan fokus pada ibrah. Tetapi selektif tidak berarti fiktif.

Para ulama sepakat:

• kisah para nabi adalah hakiki, bukan alegori belaka

• kejadian besar seperti banjir Nuh, penciptaan Adam, atau terbelahnya laut adalah peristiwa nyata

• detail yang tidak disampaikan Al-Qur’an tidak boleh ditambah-tambah

Lalu bagaimana jika ada unsur yang tidak bisa dibuktikan secara saintifik?

Jawabannya, Al-Qur’an bukan buku sains. Ia tidak menunggu laboratorium untuk menjadi benar.

Antara Ibrah, Sejarah, dan Pembuktian Ilmiah

Yang menarik, sebenarnya Islam tidak menolak pendekatan sejarah, antropologi, atau sosiologi.

Ulama kita sejak dulu sudah melakukan kritik sejarah ala mereka sendiri—misalnya Ibn Khaldun dengan metode verifikasi berita (taḥqīq al-khabar).

Tetapi ulama juga tahu batasnya:

• Tidak semua kisah bisa dibuktikan secara empiris.

• Tidak semua yang tidak bisa dibuktikan harus dianggap mitos.

Contohnya, kisah Adam.

Secara saintifik, kita memang belum bisa membuktikan keberadaan satu manusia pertama secara empiris. Tetapi:

• secara rasional: konsep manusia pertama masih masuk akal

• secara filosofis: gagasan asal-usul tunggal manusia bisa diterima

• secara teologis: ia wajib diyakini karena datang dari wahyu

Jadi ketika ilmu modern terbatas, bukan berarti wahyu ikut menjadi terbatas.

Menempatkan Pendekatan Modern pada Posisi Sewajarnya

Pendekatan filsafat, antropologi, atau sosiologi boleh digunakan, tetapi:

• tidak boleh menafikan dasar akidah

• tidak boleh menghapus historisitas kisah

• tidak boleh memaksakan standar kitab lain ke atas Al-Qur’an

• tidak boleh melepas kaidah tafsir klasik

Ilmu modern hanya alat bantu, bukan otoritas tertinggi.

Bertanya Itu Boleh, Tetapi Proporsional

Pada akhirnya, bertanya tentang kisah Al-Qur’an adalah bagian dari ibadah intelektual. Tidak ada yang salah jika kita ingin memahami bagaimana Al-Qur’an berbicara tentang sejarah. Tetapi kesalahan terjadi ketika:

• kita menilai wahyu dengan ukuran sains modern yang terbatas,

• atau menurunkan status kisah Al-Qur’an menjadi sekadar “mitos moral”.

Kisah Al-Qur’an adalah kombinasi antara haqiqah (kebenaran historis), ma‘nā (hikmah), dan ‘ibrah (pelajaran).

Tidak semuanya dapat dibuktikan empiris, tetapi semuanya layak diyakini.

Dan di sinilah letak keindahan wahyu:

ia menghubungkan langit dan bumi, yang empiris dan yang transenden, yang rasional dan yang spiritual.

Semoga tulisan ini membantu kita menempatkan nalar modern secara proporsional tanpa kehilangan adab terhadap wahyu.

Akal, Hati, dan Wahyu: Sintesis Epistemologis dalam Tradisi Islam Kontemporer

Penulis: Intan Diana Fitriyati, M.Ag, Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al Masyhad Manbaul Falah Walisampang Pekalongan, Editor: Sirli Amry

Di tengah tantangan modernitas yang sering mereduksi agama menjadi sistem moral atau simbol budaya, muncul pertanyaan epistemologis yang semakin penting dalam studi Islam: Apakah keyakinan dapat dipertahankan secara rasional tanpa kehilangan kedalaman batinnya?

Pertanyaan ini tidak hanya relevan bagi mahasiswa atau generasi muda, tetapi juga menjadi perdebatan serius dalam kajian akademik tentang epistemologi Islam. Dalam konteks ini, karya Muhammad Said Ramadhan al-Būṭī, Kubrā al-Yaqīniyyāt al-Kauniyyah, merupakan salah satu kontribusi paling penting dalam rekonstruksi filsafat kalam kontemporer.

Ia bukan sekadar mengulang argumen klasik Asy‘ariyah, tetapi menawarkan kerangka epistemologi integral yang menggabungkan akal (`aql), hati (qalb), dan wahyu (naql) ke dalam satu kesatuan yang kohesif. Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam sejumlah kajian akademis, termasuk sebagaimana disampaikan dalam Epistemologi Islam & Filsafat Kalam Ramadhan al-Buṭī.

Al-Būṭī dalam Tradisi Kalam: Kelanjutan dan Pembaruan

Dalam studi keilmuan Islam kontemporer, al-Būṭī sering dipandang sebagai pemikir neo-sunni yang berupaya memadukan kekuatan turāth (warisan klasik) dengan kepekaan terhadap persoalan modern. Melalui Kubrā al-Yaqīniyyāt, ia melanjutkan tradisi metode Asy‘ariyah yang memberikan ruang bagi akal untuk berargumentasi, namun tetap menempatkan wahyu sebagai otoritas tertinggi. Meski demikian, al-Būṭī tidak sekadar mengulang metode kalam klasik. Ia memperbaruinya sehingga lebih dialogis dengan perkembangan sains, lebih responsif terhadap kritik modernisme, lebih menekankan kedalaman spiritual, dan lebih selaras dengan kebutuhan psikologi eksistensial manusia modern. Pemikirannya yang demikian membuatnya termasuk dalam kategori kalam kontemporer (al-kalām al-muʿāṣir), yang kini menjadi salah satu fokus penting dalam kajian akademik dunia Muslim.

Epistemologi Integral: Akal sebagai Gerbang, Wahyu sebagai Tujuan

Salah satu tema penting dalam kajian akademis mengenai al-Būṭī adalah gagasan tentang epistemologi integratif. Dalam kerangka ini, akal tidak diperlakukan sebagai musuh, tetapi juga tidak dibiarkan bekerja tanpa arahan; keduanya harus beroperasi dalam harmoni di bawah bimbingan wahyu. Secara epistemologis, al-Būṭī membagi struktur pengetahuan ke dalam dua bentuk utama, yakni yaqīn ʿilmī dan yaqīn wujūdī, yang bersama-sama membentuk fondasi pemahaman manusia terhadap realitas.

Yaqīn ʿIlmī (Keyakinan Ilmiah-Rasional)

Yaqīn ʿilmī merupakan bentuk kepastian yang diperoleh melalui perangkat rasional, antara lain argumentasi kausalitas, keteraturan al am dalam perspektif kosmologis, bukti kontingensi (dalīl al-imkān), serta prinsip keteraturan hukum alam (sunnatullah). Pendekatan ini memperlihatkan pengaruh kuat teologi Asy‘ariyah klasik yang berpadu dengan logika filsafat. Melalui kerangka tersebut, al-Būṭī ingin menegaskan bahwa iman memiliki landasan epistemologis yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional—sebuah dimensi yang kerap diabaikan dalam diskursus publik tentang agama.

Yaqīn Wujūdī (Keyakinan Eksistensial-Spiritual)

Berbeda dari epistemologi modern yang cenderung membatasi pengetahuan pada ranah objektif, al-Būṭī menghidupkan kembali epistemologi hati sebagaimana pernah ditekankan oleh al-Ghazālī. Yaqīn eksistensial, menurutnya, diperoleh melalui penyucian jiwa (tazkiyah), praktik ibadah, kontinuitas dzikir, pengalaman etis dalam kehidupan sehari-hari, serta kesadaran mendalam akan kebergantungan total manusia kepada Allah. Dimensi batiniah ini mengisi ruang yang tidak dapat dijangkau oleh kemampuan akal semata. Karena itu, banyak akademisi menilai bahwa al-Būṭī menawarkan sebuah epistemologi multidimensional yang melampaui batas rasionalisme teoretis.

Relevansi Akademis: Menjawab Krisis Modernitas

Dalam kajian akademik, terdapat sejumlah isu modern yang kerap dianggap sebagai tantangan bagi ilmu kalam, seperti sekularisme epistemologis yang meminggirkan agama dari percakapan rasional, positivisme ilmiah yang hanya mengakui validitas data empiris, relativisme moral, serta krisis makna yang banyak dialami generasi muda. Melalui metodologi pemikirannya, al-Būṭī memberikan respons yang sistematis terhadap tantangan tersebut. Ia menolak pendekatan positivistik yang membatasi pengetahuan pada ranah empiris semata dan menegaskan bahwa akal memiliki kemampuan untuk memahami makna, bukan sekadar mengolah data. Ia juga menempatkan wahyu sebagai horizon pengetahuan yang tidak dapat dicapai oleh filsafat murni, sekaligus menunjukkan bahwa iman mampu menjadi fondasi psikologis yang kokoh untuk menghadapi kegelisahan eksistensial manusia modern.

Dalam perspektif akademis, ini masuk ke dalam diskursus revitalisasi kalam, yakni upaya memperbarui teologi klasik agar mampu berinteraksi dengan isu-isu modern seperti psikologi, hermeneutika, dan filsafat sains.

Al-Būṭī dan Generasi Muda: Antara Rasionalitas dan Spiritualitas

Menariknya, ide al-Būṭī sangat relevan dengan kecenderungan intelektual anak muda hari ini. Generasi Z dan Alpha sangat menghargai: Argumentasi, bukti ilmiah, pengalaman personal dan pencarian makna yang otentik. Melalui pendekatan ini mampu memenuhi beragam kebutuhan manusia modern. Untuk kebutuhan rasional, ia menawarkan argumen kosmologis dan metafisik yang dapat diverifikasi secara logis. Untuk kebutuhan emosional-spiritual, ia menegaskan bahwa iman bukan sekadar gagasan abstrak, melainkan pengalaman batin yang membawa ketenangan jiwa. Sementara itu, untuk kebutuhan eksistensial, al-Būṭī memberikan jawaban atas kecemasan, alienasi, dan kehampaan melalui konsep yaqīn wujūdī. Secara akademis, keseluruhan bangunan pemikirannya menjadikan karya-karya al-Būṭī relevan untuk dikaji dalam perspektif filsafat agama, teologi Islam kontemporer, dan psikologi eksistensial.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Kubrā al-Yaqīniyyāt al-Kauniyyah merupakan sebuah karya besar yang dirancang untuk menjawab tiga problem epistemologis modern sekaligus. Pertama, karya ini menegaskan bahwa akal memiliki kemampuan untuk membuktikan keberadaan Tuhan melalui yaqīn ʿilmī, yaitu keyakinan yang dibangun atas dasar penalaran rasional dan argumentasi logis. Kedua, ia mengakui bahwa pengalaman spiritual juga merupakan bentuk pengetahuan yang sah melalui yaqīn wujūdī, yaitu keyakinan yang lahir dari pengalaman keberadaan yang langsung dan bersifat batiniah. Ketiga, karya ini menawarkan cara untuk menyatukan kedua sumber pengetahuan tersebut melalui sebuah epistemologi integratif yang mengharmonikan akal, hati, dan wahyu sehingga keduanya tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam memahami realitas.

Memperkuat Keimanan di Tengah Hidup yang Serba Cepat

Penulis : Daffa Asysyakir, editor: Nafis Mahrusah

Di era serba cepat seperti sekarang, banyak dari kita merasa waktu berjalan begitu cepat dan hari-hari berlalu tanpa jejak. Rutinitas yang berulang seperti kuliah, bekerja, mengerjakan tugas, dan berbagai kesibukan lainnya sering membuat hidup terasa monoton. Dr. Kimberly Chew dari Channel News Asia menyampaikan bahwa ketika hidup terjebak dalam pola yang sama, persepsi kita terhadap waktu menjadi kabur dan terasa semakin singkat. Bagi umat Muslim, kondisi ini dapat menjadi tantangan dalam menjaga kualitas ibadah dan keimanan.

Karena itu, diperlukan cara baru agar kehidupan beragama tidak terasa sebagai kewajiban yang rutin semata, tetapi menjadi ruang untuk menenangkan dan menyegarkan jiwa. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah introspeksi diri. Islam mendorong umatnya untuk terus menilai ulang perbuatannya, sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 18 yang mengingatkan agar setiap orang memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok. Menurut Tafsir Al-Wasith, ayat ini menjadi dasar pentingnya muhasabah sebagai sarana memperbaiki diri.

Pertanyaan sederhana seperti “Ibadahku diterima atau tidak?”, “Dalam kesibukan, apakah aku masih menjaga salat?”, atau “Aku jarang mengaji, masihkah aku diberi kesempatan untuk bertobat?” dapat menjadi langkah awal untuk menyadarkan diri. Introspeksi bukan untuk membuat seseorang merasa bersalah, melainkan agar kita mengakui kekurangan sendiri dan terdorong untuk memperbaikinya.

Selain muhasabah, cara lain untuk memperkuat keimanan adalah mendalami ilmu agama. Q.S. At-Taubah ayat 122 menegaskan pentingnya sebagian umat untuk memperdalam pengetahuan agama agar dapat memberikan pemahaman kepada yang lain. Ilmu agama menjadi fondasi agar seorang Muslim dapat menjalani kehidupan secara terarah dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Ada banyak cara untuk mempelajari agama seperti mengikuti kajian di masjid atau secara daring, bergabung dalam forum diskusi, serta membaca buku-buku keislaman. Kegiatan ini dapat dilakukan secara fleksibel di sela-sela kesibukan.

Pada akhirnya, memperkuat iman tidak selalu membutuhkan waktu khusus. Dengan menggabungkan introspeksi dan pendalaman ilmu agama, umat Muslim dapat tetap dekat dengan Allah meski hidup terasa semakin padat. Waktu memang terus bergerak cepat, tetapi iman yang terjaga akan membuat langkah kita lebih mantap dan terarah.

Kategori: Opini