Harmoni dalam Perbedaan Membaca Doa Qunut antar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Penulis: Hikmatul Ismila Nasthasya, Editor: Sirli Amry

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah organisasi dakwah yang sangat populer dan dianggap sebagai organisasi islam terbesar di Indonesia. Hal ini dipandang dari segi jumlah anggotanya yang sangat besar dan banyak cabang-cabang yang tersebar di penjuru negara ini. NU dan Muhammadiyah mempunyai beberapa perbedaan atau distingsi terutama dalam pengamalan ibadah salah satunya adalah doa qunut dalam salat subuh.

NU membaca doa qunut dalam salat subuh sedangkan Muhammadiyah tidak membaca doa qunut dalam salat subuh. Perbedaan ini sering kali menjadi perbincangan yang sangat panas. Hal ini karena terdapat beberapa oknum yang mempermasalahkan Muhammadiyah yang tidak membaca doa qunut. Mereka beranggapan bahwa salat subuh dengan tidak membaca doa qunut maka salatnya tidak sah. Ada pula yang beranggapan bahwa salat dengan tidak membaca doa qunut adalah ajaran yang sesat.

Padahal penyebab perbedaan ini terjadi karena perbedaan pemahaman hadist dan cara qiyas oleh kedua organisasi tersebut. Secara historis awal mulanya diberlakukannya qunut adalah ketika 70 orang penghafal Al-Qur’an dibantai oleh Bani Sulaim, Ri’l dan Dzakwan di dekat mata air bir al-ma’unah. Sebagaimana dalam hadist riwayat al-Bukhari yang berarti:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Ma’mar telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Warits telah meceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz dari Anas r.a., dia berkata: “Nabi saw. pernah mengutus tujuh puluh orang untuk suatu keperluan, mereka disebut sebagai qurra’ (para ahli Al-Quran), mereka dihadang oleh penduduk dari Bani Sulaim, Ri’l dan Dzakwan dekat mata air yang disebut dengan Bir Ma’unah, mereka berkata, “Demi Allah, bukan kalian yang kami inginkan, kami hanya ada perlu dengan Nabi saw. mendoakan kecelakaan kepada mereka (Sulaim, Ri’l, dan Dzakwan) selama sebulan pada salat subuh, itu adalah awal kali dilakukannya qunut, sebelumnya kami tidak pernah melakukan doa qunut”. (HR. Bukhari)

Tanggapan Muhmmadiyah mengenai hadist tersebut berbeda dengan pemahaman Nahdatul Ulama. Muhammadiyah memahami bahwa hadits-hadist tentang qunut pada salat subuh dinilai lemah dan banyak diperselisihkan oleh para ulama. Argumen tidak adanya qunut dalam salat subuh juga diperkuat oleh hadist riwayat al-Khatib.

Pemahaman Muhammadiyah mengenai qunut bukan berarti tidak menerima. Menurut Syamsul Anwar selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hadist-hadist tentang qunut salat subuh hingga Nabi saw. meninggal tidak dibenarkan karena dalilnya dhaif. Bukan hanya dhaif, hadist-hadist tersebut bertentangan dengan hadist shahih yang menyatakan bahwa Nabi saw. pernah qunut selama satu bulan setelah itu ditinggalkan dan tidak pernah lagi qunut. Qunut kurang relevan dilakukan hanya dalam salat subuh apabila pemahaman qunut itu lakukan untuk menolak bala/ agar terhindar dari musibah. Seharusnya, apabila pemahaman qunut seperti hal tersebut maka qunut tidak dikhususkan dalam salat subuh saja akan tetapi dalam salat 5 waktu.

NU memahami hadist diatas sebagai sebuah anjuran dari Nabi saw. sehingga dalam fiqh NU qunut ditetapkan sebagai sunnah ab’adnya salat. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwasannya dalil yang dijadikan landasan sebagai pendukung dalam ibadah, berstatus shahih. Argumen NU juga diperkuat oleh hadist riwayat Ahmad.

Meskipun berbeda dalam memahami sebuah hadist, sebagai sesama pemeluk agama islam keduanya saling menerima dan mengahargai. Perbedaan ini juga tidak mengubah tujuan NU dan Muhammadiyah yaitu untuk mensejahterakan umat muslim. NU dan Muhammadiyah juga memiliki peran penting dalam pembanguan demokrasi dan perdamaian di Indonesia. Gus Baha juga pernah mengatakan bahwa tokoh-tokoh terdahulu kedua organisasi tersebut sangat mengedepankan dialog ilmu, sehingga saling memahami perbedaan.

Fasttrack di 3 Embarkasi dengan Jamaah Haji Terbesar Menambah Daftar Layanan Haji Indonesia yang Semakin Baik

Penulis : Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag (Rektor UIN Gusdur Pekalongan), Editor : Amarul Hakim

Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pelaksanaan haji melibatkan pengelolaan logistik yang kompleks, terutama dalam hal pemberangkatan jamaah.

Pertemuan bilateral Menteri Agama RI, Gus Yaqut Cholil Qoumas dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah membuahkan hasil dengan diberikannya layanan khusus cepat atau fasttrack bagi jamaah Haji Indonesia di tiga embarkasi terbesar yaitu Jakarta, Solo, dan Surabaya.

Fasttrack adalah layanan khusus haji yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses keberangkatan jamaah haji. Program ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan fasilitas embarkasi, hingga kolaborasi dengan pihak berwenang di Arab Saudi untuk mempermudah proses imigrasi.

Jakarta, sebagai ibu kota negara, merupakan salah satu embarkasi terbesar dengan jumlah jamaah haji yang sangat tinggi setiap tahunnya. Layanan fasttrack di embarkasi Jakarta melibatkan penyederhanaan prosedur imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Jamaah haji dari Jakarta dapat melalui proses pemeriksaan imigrasi di Indonesia, sehingga setibanya di Arab Saudi, mereka tidak perlu lagi mengantre untuk pemeriksaan imigrasi. Hal ini tentu saja mengurangi waktu tunggu dan mempermudah proses kedatangan jamaah di Tanah Suci.

Solo juga merupakan salah satu embarkasi dengan jumlah jamaah haji yang besar. Di embarkasi ini, layanan fasttrack melibatkan peningkatan fasilitas di Bandara Adi Soemarmo. Fasilitas yang ditingkatkan mencakup ruang tunggu yang lebih nyaman, area check-in yang lebih luas, serta penambahan petugas yang siap membantu jamaah dalam proses keberangkatan. Selain itu, kolaborasi dengan pihak berwenang di Arab Saudi juga dilakukan untuk memastikan bahwa jamaah haji dari Solo yang sudah melalui pemeriksaan dokumen keimigrasian tidak lagi harus mengantre untuk pemeriksaan dokumen ketika sampai di Bandara Saudi.

Begitupun halnya dengan Surabaya, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, juga memiliki embarkasi dengan jumlah jamaah haji yang sangat tinggi. Layanan fasttrack di embarkasi Surabaya fokus pada peningkatan efisiensi proses administrasi dan logistik di Bandara Juanda. Dengan adanya layanan ini, jamaah haji dapat melalui proses check-in dan pemeriksaan dokumen keimigrasian dengan lebih cepat.

Implementasi layanan fasttrack di ketiga embarkasi terbesar ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kelancaran proses pemberangkatan jamaah haji. Pertama, waktu yang dibutuhkan untuk melalui proses administrasi dan imigrasi menjadi lebih singkat, sehingga mengurangi stres dan kelelahan yang dialami oleh jamaah. Kedua, peningkatan fasilitas embarkasi membuat jamaah merasa lebih nyaman dan terlayani dengan baik selama menunggu pemberangkatan. Ketiga, kolaborasi dengan pihak berwenang di Arab Saudi memastikan bahwa jamaah haji dari Indonesia dapat melalui proses imigrasi dengan cepat dan efisien setibanya di Tanah Suci.

Layanan fasttrack di tiga embarkasi dengan jamaah haji terbesar di Indonesia, yaitu Jakarta, Solo, dan Surabaya, telah memberikan dampak positif terhadap kelancaran proses pemberangkatan jamaah haji. Dengan adanya penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan fasilitas embarkasi, dan kolaborasi dengan pihak berwenang di Arab Saudi, waktu yang dibutuhkan untuk melalui proses keberangkatan menjadi lebih singkat dan efisien. Hal ini tidak hanya mengurangi beban dan stres yang dialami oleh jamaah haji, tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat memulai ibadah haji dengan lebih tenang dan fokus.

Layanan fasttrack ini menambah daftar layanan haji Indonesia yang semakin baik di bawah kepemimpinan Menteri Agama, Gus Yaqut Cholil Qoumas. Sedikitnya 120.000 jamaah haji Indonesia menggunakan jalur fasttrack dan hampir mencapai setengah dari total 241.000 jamaah haji Indonesia di tahun 2024. Semoga ke depan dengan diberikannya kepercayaan dan terbinanya hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi mampu meningkatkan layanan haji yang semakin baik termasuk layanan fasttrack di embarkasi-embarkasi lainnya di Indonesia.

Inovasi dan Kesuksesan Penyelenggaraan Haji 2024 oleh Pemerintah Indonesia

Penulis: Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag (Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan), Editor: Sam

Penyelenggaraan haji tahun 2024 di bawah kepemimpinan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas membawa sejumlah inovasi yang sukses meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi jamaah haji Indonesia. Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan berbagai inovasi dalam berbagai aspek pelayanan haji, sejak 2 tahun yang lalu terobosan-terobosan brilian telah dilakukan oleh Menteri Agama RI mulai dari konsumsi, hingga dukungan bagi jamaah lansia dan penyandang disabilitas. Pada tahun ini, keberhasilan pelayanan haji tahun-tahun sebelumnya di sempurnakan dalam berbagai aspek.

Pertama, Peningkatan Layanan Konsumsi. Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian adalah peningkatan layanan konsumsi bagi jamaah haji. Sebelumnya, jamaah hanya menerima dua kali makan sehari selama berada di Makkah. Namun, sejak dua tahun terakhir, mereka mendapatkan tiga kali makan sehari. Kebijakan ini memungkinkan jamaah untuk lebih fokus pada ibadah tanpa harus memikirkan urusan makanan. Beban logistik juga berkurang karena jamaah tidak perlu membawa banyak bahan makanan dari tanah air, sehingga risiko kebakaran akibat memasak di kamar hotel dapat dihindari.

Pada tahun 2024, distribusi makanan selama puncak ibadah haji semakin diperbaiki. Jamaah kini mendapatkan konsumsi pada tanggal 7 dan pagi hari tanggal 8 Dzul Hijjah, serta di Arafah. Setelah puncak haji, konsumsi dilanjutkan pada tanggal 12 dan 13 Dzul Hijjah di hotel. Dengan demikian, kebutuhan makanan jamaah tetap terjaga meski dalam kondisi lalu lintas yang padat di Makkah.

Tahun ini, Jemaah haji mendapatkan konsumsi di tanggal 7 dan pagi hari di tanggal 8 Dzul Hijjah. Selebihnya mendapatkan konsumsi di Arafah. Begitu pula konsumsi pasca puncak haji, yaitu tanggal 12 siang dan malam serta tanggal 13 Dzul Hijjah pagi hari, Jemaah haji mendapatkan lauk dan atau makanan siap saji di hotel. Selebihnya, konsumsi regular untuk jemaah haji sudah dapat diberikan secara normal seperti biasa.

Kedua, Program Haji Ramah Lansia (HRL). Program Haji Ramah Lansia (HRL) yang dimulai pada tahun 2023 dilanjutkan dan disempurnakan pada tahun 2024. Lebih dari 30% jamaah haji Indonesia terdiri dari lansia, yang sering kali memiliki riwayat penyakit dan risiko tinggi. HRL merupakan terobosan penting dalam menyediakan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan khusus bagi jamaah lansia. Melalui program ini, jamaah lansia mendapatkan perhatian medis yang lebih baik dan fasilitas yang lebih mendukung kebutuhan mereka.

Screening kesehatan jamaah dilakukan dua kali untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi yang layak untuk menunaikan ibadah haji. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi angka kematian dan meningkatkan keselamatan jamaah lansia selama perjalanan haji.

Ketiga, Pemanfaatan Ekonomi Haji. Menteri Agama RI juga berupaya untuk meningkatkan manfaat ekonomi bagi Indonesia dari penyelenggaraan haji. Inisiatif ini mulai menunjukkan hasil dengan adanya kewajiban bagi pengusaha katering di Saudi Arabia untuk menggunakan bumbu, makanan, dan lauk siap saji dari Indonesia. Di berbagai hotel di Makkah, jamaah kini dapat menikmati makanan khas nusantara yang disediakan oleh pengusaha Indonesia. Meskipun langkah ini baru awal, diharapkan ke depan bagian ekonomi haji yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha nasional akan semakin besar.

Keempat, Kebijakan Murur untuk Jamaah Lansia dan Risti. Insiden di Muzdalifah pada tahun 2023 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah. Pada tahun 2024, kebijakan murur diterapkan untuk jamaah lansia, risti, dan penyandang disabilitas. Murur, yang merupakan makharij fiqhiyyah dalam fikih manasik haji, memberikan kelonggaran bagi jamaah yang tidak mampu untuk bermalam di Muzdalifah. Kebijakan ini disusun berdasarkan prinsip maqashid al-syariah untuk menjaga jiwa jamaah dan telah mendapatkan dukungan dari para ulama. Dengan kebijakan ini, seluruh jamaah dapat meninggalkan Muzdalifah tepat waktu dan melanjutkan ibadah di Mina dengan aman.

Penyelenggaraan haji 2024 oleh Pemerintah Indonesia menunjukkan berbagai inovasi dan perbaikan yang signifikan. Dari peningkatan layanan konsumsi, perhatian khusus pada jamaah lansia dan penyandang disabilitas, hingga pemanfaatan ekonomi haji yang lebih baik, semua langkah ini bertujuan untuk memberikan pengalaman haji yang lebih aman, nyaman, dan bermanfaat bagi jamaah Indonesia. Ke depan, diharapkan inovasi-inovasi ini terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar.

Murur: Skema Efektif Kementerian Agama Demi Kemaslahatan Jamaah Haji Indonesia Menuju Mabrur

Penulis: Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag (Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan), Editor: Sam

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang istitha’ah atau mampu baik mampu secara jasadiyah (fisik) maupun mampu secara maliyah (pembiayaan). Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di Mekkah untuk melaksanakan berbagai rangkaian ritual haji. Salah satu titik krusial dalam pelaksanaan ibadah haji adalah berkumpulnya lautan manusia di area Muzdalifah dan padatnya perjalanan dari Muzdalifah  menuju Mina.

Mina adalah tempat di mana jamaah haji melaksanakan serangkaian ritual seperti mabit (bermalam), melontar jumrah, dan berdoa. Mengingat urgennya masalah tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengembangkan strategi yang dikenal dengan “Skema Murur”.

Murur merupakan skema jamaah haji Indonesia yang bermalam di area Muzdalifah dengan cara melintas (murur), tidak turun dari bus dan tetap melanjutkan perjalanan menuju Mina setelah melaksanakan wukuf di Arafah. Skema ini diprioritaskan bagi jamaah yang memiliki udzur seperti jamaah yang beresiko tinggi, lansia dan berkebutuhan khusus.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk ijtihad dan ikhtiyar Kementerian Agama demi kemaslahatan jamaah haji Indonesia untuk tidak berdesakan ketika berada di Muzdalifah yang berpotensi pada terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa jamaah.

Skema ini berhasil mengantarkan jamaah haji Indonesia sampai di Mina tepat waktu. Langkah efektif yang dilakukan Kementerian Agama ini sejatinya untuk kebaikan dan kemaslahatan jamaah haji Indonesia dari padatnya lautan manusia selama berada di Muzdalifah. Langkah ini tentu patut diapresiasi sebagai langkah konstruktif dalam menjaga layanan haji yang semakin tahun semakin baik sebagai bagian dari layanan haji ramah lansia yang terus menjadi prioritas Kementerian Agama dibawah kepemimpinan Gus Yaqut Cholil Qoumas.

Kesuksesan Kementerian Agama mengantarkan jamaah haji Indonesia sampai di Mina dengan tepat waktu tanpa ada kendala. Hal ini merupakan hikmah dari ijtihad Kementerian Agama yang berkesesuaian dengan salah satu prinsif maqashid al-syari’ah atau al-daruriyat al-khams sebagaimana disampaikan Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat yakni hifz al-nafs atau menjaga jiwa. Artinya tujuan utama dari sebuah pensyariatan agama adalah terjaganya jiwa manusia, maka jika dalam kondisi tertentu pelaksanaan ibadah itu mengancam keselamatan jiwa maka pelaksanaan dari suatu ibadah tersebut memiliki prinsif fleksibelitas semua itu demi terjaganya keselamatan jiwa manusia, dan itulah tujuan utama dari pensyariatan agama.

Hal ini juga senada dengan putusan masyawarah bahtsul masail Syuriyah PBNU pada Selasa (28/5/2024) bahwa pelaksanaan mabit di Muzdalifah dengan cara murur dapat menjadi solusi fiqih atas kepadatan jamaah di area Muzdalifah sebagaimana dilansir dalam laman www.nu.or.id. Menjaga keselamatan jiwa atau hifzhun nafs pada saat jamaah haji saling berdesakan di Muzdalifah yang akan mengancam keselamatan jiwa jamaah masuk dalam kategori udzur syar’i. Oleh karenanya, jika Kementerian Agama tidak mengambil kebijakan skema murur ini, maka bisa saja berbagai potensi yang tidak diinginkan termasuk ancaman bagi keselamatan jiwa jamaah haji Indonesia akan menjadi kenyataan. Semoga dengan kondisi yang aman dan nyaman, jamaah haji Indonesia mampu dengan khusyuk menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah haji yang mengantarkannya menjadi ibadah yang mabrur. Sukses terus Kementerian Agama dan tetap setia dalam melayani umat.

 

Pengorbanan Nabi Ibrahim as: Makna Ketauhidan dan Kepasrahan dalam Berkurban

Penulis: Abdul Basid (Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam), Editor: Rifa’i

Ibadah kurban mengikuti jejak perjalanan Nabi Ibrahim as., di mana seorang ayah harus menjalankan perintah Tuhannya untuk mengorbankan (menyembelih) anaknya. Perintah tersebut berulang dalam mimpinya yang dirasakan janggal. Kejanggalan tersebut kemudian dikonfirmasikan ke Ismail (putranya) yang menyetujui apabila hal tersebut merupakan perintah Allah swt. Kerelaan keduanya kemudian Allah gantikan Ismail dengan kambing gibas yang besar.

Hukum berkurban merupakan sunnah muakad atau sunah yang sangat dianjurkan, dilaksanakan tanggal 10-13 Dzulhijjah kemudian daging kurban bisa dimasak untuk keluarga dan dibagikan ke tetangga atau orang lain sesuai dengan kadar yang ditentukan. Dalam ibadah kurban terdapat penguatan karakter diri, seperti ketauhidan, keikhlasan, kepasrahan (tawakkal), pengorbanan, kebersamaan, rasa kepedulian, dan spirit mengikis sifat buruk dalam diri kita.

Ketauhidan menjadi landasan peribadatan muslim, di mana semua harus tertuju kepada Allah swt (lillahi ta’ala). Semua hal yang tidak diniatkan kepada Allah tidak akan berfaedah/rusak, kullu syaiun halikun illa alwajhah. Ibrahim sebagai utusan Allah meyakinan diri bahwa perintah tersebut dari Allah dan dilakukan atas dasar lillah, begitu pula dengan Ismail. Keduanya adalah utusan Allah yang harus menjaga kemurnian ibadah dari orientasi selain Allah.

Ibrahim as lama tidak memiliki keturunan, atas permintaannya kemudian Allah memberikan keturunan dari rahim Siti Hajar, yang kita kenal dengan Ismail. Kebahagiaan tersebut kemudian diuji oleh Allah untuk mengorbankan sesuatu yang paling berharga dan dicintainya, yaitu Ismail, anaknya. Kita diajarkan untuk memahami bahwa harta, anak, dan keluarga yang kita cintai sejatinya bukan milik kita, suatu saat apabila diambil yang punya (Allah), kita harus mengikhlaskan. Sedekah terbaik adalah barang yang paling berharga atau layak, bukan sesuatu yang kita sendiri enggan memakai atau memakannya.

Setelah melakukan validasi atas mimpinya dan akan menjalankan perintah tersebut, Ibrahim dan Ismail, memasrahkan diri (tawakkal) kepada Allah swt. Dalam melaksanakan perintah harus sesuai dengan syariat dan menyerahkan urusannya kepada Allah swt. sebagai orang yang beriman, wa ‘ala Allahi fal yatawakkalil mukminin. Tawakkal merupakan ciri orang-orang yang beriman dan dicintai oleh Allah swt, innallaha yuhibul mutawakkilin.

Untuk mempermudah dan mengkordinir ibadah kurban dibuatkan panitia, yang bertugas mengelola dan menyalurkan daging kurban. Kurban mempererat persaudaraan, kebersamaan dan kepedulian antar sesama. Hewan kurban juga bisa disalurkan ke wilayah bencana, atau miskin penduduknya sebagai bentuk kepedulian kita terhadap saudara muslim lainnya. Daging kurban juga diperbolehkan oleh sebagian ulama untuk dibagikan kepada orang-orang yang bukan beragama Islam.

Menyembelih hewan kurban memiliki makna menyembelih sifat-sifat buruk dan menginternalisasi karakter positif dalam diri kita. Rasa kikir menjadi ikhlas, tamak menjadi dermawan, egois menjadi tawakkal, bangga diri menjadi lillah, cuek menjadi peduli, dan penguatan sifat-sifat positif lainnya.

Merugi, apabila berkurban tanpa penguatan karakter positif dan mengikis sifat-sifat buruk (kebinatangan). Berkurban menjadi ritual belaka dan kebanggan yang diperoleh karena pujian dari tetangga dan panitia. Dalam beribadah perlu dicermati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sebagai bentuk identifikasi hakikat peribadatan.

Pesan Moderasi Beragama dalam Ibadah Kurban: Ketaatan, Solidaritas, dan Toleransi

Penulis : Sofiatul Afidah, Editor : Nanang

Ibadah kurban adalah salah satu ritual penting dalam Islam yang dilaksanakan setiap tahun pada Hari Raya Idul Adha. Praktik ini melibatkan penyembelihan hewan ternak sebagai simbol ketaatan dan pengorbanan. Di balik aksi ini, tersimpan banyak pesan mendalam yang relevan dengan konsep moderasi beragama, yang dapat menjadi pedoman hidup dalam menjalani kehidupan beragama secara seimbang, inklusif, dan penuh toleransi.Pesan utama dari ibadah kurban adalah ketaatan dan pengorbanan. Ini merujuk pada kisah Nabi Ibrahim yang siap mengorbankan putranya, Ismail, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Pada detik terakhir, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Kisah ini mengajarkan bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah bentuk pengorbanan yang paling mulia. Namun, pengorbanan tersebut tidak harus berupa pengorbanan fisik atau material, tetapi juga bisa berupa waktu, tenaga, dan bahkan ego pribadi untuk kepentingan yang lebih besar dan mulia. Dalam konteks moderasi beragama, ketaatan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk tetap setia pada ajaran agama sambil tetap menghormati perbedaan dan menjaga harmoni sosial. Mengorbankan ego dan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama adalah inti dari moderasi.

Dengan demikian, seorang yang beragama tidak hanya berfokus pada ritual keagamaan semata, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal.Ibadah kurban juga mengajarkan pentingnya solidaritas dan empati. Daging kurban dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, mencerminkan kepedulian sosial yang tinggi. Ini adalah momen di mana umat Islam diajak untuk berbagi rezeki dan merasakan penderitaan orang lain. Dengan melakukan ini, kita diingatkan bahwa dalam menjalankan kehidupan beragama, kepedulian terhadap sesama harus menjadi prioritas. Moderasi beragama menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kewajiban religius dan tanggung jawab sosial. Solidaritas yang ditunjukkan melalui ibadah kurban adalah contoh nyata bagaimana nilai-nilai agama bisa diterapkan dalam konteks kemanusiaan. Hal ini mengajarkan bahwa ibadah bukan hanya tentang hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dan membantu sesama manusia. Pesan lain yang terkandung dalam ibadah kurban adalah pentingnya toleransi dan kebhinekaan. Dalam sejarahnya, kurban dilakukan di berbagai tempat dengan berbagai macam hewan yang disesuaikan dengan ketersediaan dan budaya setempat. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan ibadah yang menghormati keberagaman tradisi dan budaya di berbagai komunitas.Moderasi beragama mengharuskan kita untuk menghargai perbedaan dan berusaha menemukan titik temu di tengah keberagaman.

Ibadah kurban, yang bisa dilakukan di berbagai tempat dengan berbagai cara, menunjukkan bahwa esensi dari ibadah itu lebih penting daripada bentuknya. Ini adalah pelajaran penting bagi kita untuk menghargai perbedaan pandangan dan praktik keagamaan, serta untuk menghindari sikap eksklusif dan fanatik. Melalui pengorbanan hewan ternak, kita diajak untuk tidak terlalu terikat pada harta benda dan mengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Ini adalah momen refleksi untuk merenungkan apa yang benar-benar penting dalam hidup, yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Agama seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk mengejar kepentingan material semata, tetapi sebagai pedoman untuk mencapai kedamaian batin dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, kita diajak untuk hidup sederhana, bersyukur atas apa yang dimiliki, dan berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Ibadah kurban juga merupakan kesempatan untuk pembelajaran dan refleksi diri. Setiap tahun, umat Islam diingatkan tentang pentingnya ketaatan, pengorbanan, dan berbagi. Ini adalah momen untuk merenungkan sejauh mana kita telah menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dan apa yang bisa kita perbaiki untuk menjadi pribadi yang lebih baik.Moderasi bukan hanya tentang sikap terhadap orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita memperbaiki diri sendiri dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan merenungkan pesan-pesan dalam ibadah kurban, kita bisa menjadi lebih bijak dalam menghadapi berbagai tantangan hidup dan lebih toleran terhadap perbedaan. Selain aspek sosial dan spiritual, ibadah kurban juga memiliki pesan penting tentang menjaga hubungan dengan lingkungan.

Dalam Islam, penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara yang paling tidak menyakitkan bagi hewan tersebut, menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan hewan. Selain itu, dalam beberapa tradisi, ibadah kurban juga mendorong pemanfaatan hewan ternak secara berkelanjutan dan tidak berlebihan, agar ekosistem tetap terjaga.Pesan ini sejalan dengan prinsip moderasi beragama yang mengajak kita untuk hidup seimbang, termasuk dalam interaksi kita dengan lingkungan. Menghormati kehidupan hewan dan menjaga kelestarian alam adalah bentuk ibadah yang tidak kalah penting dari ritual keagamaan. Moderasi beragama mengharuskan kita untuk menjaga keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, termasuk menjaga lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan dan generasi mendatang. Untuk menerapkan pesan-pesan ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memulainya dengan langkah-langkah sederhana namun bermakna. Misalnya, kita bisa lebih aktif dalam kegiatan sosial yang membantu sesama, seperti berpartisipasi dalam kegiatan amal atau menjadi sukarelawan di organisasi sosial. Dengan melakukan ini, kita mempraktikkan nilai-nilai solidaritas dan empati yang diajarkan oleh ibadah kurban.Selain itu, kita bisa mengembangkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan dengan lebih sering berinteraksi dan berdialog dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Ini bisa dilakukan melalui berbagai forum, baik formal maupun informal, yang memungkinkan kita untuk belajar dari perspektif orang lain dan memperluas pemahaman kita tentang keberagaman.

Toleransi dalam Keberagaman: Kontroversi Salam Lintas Agama

Penulis : Imelda Avritasari, Editor : Nanang

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan salam lintas agama telah menimbulkan gelombang kontroversi di kalangan masyarakat. Fatwa ini dikeluarkan dengan dasar keyakinan bahwa salam dari berbagai agama memiliki unsur-unsur ibadah yang sakral, sehingga mengucaokan salam lintas agama dianggap sebagai bentuk toleransi yang tidak dibenarkan. Di tengah keberagaman Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, keputusan ini memicu perdebatan yang mendalam tentang batasan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan.

MUI menganggap salam lintas agama sebagai pencampuran ibadah, karena setiap salam memiliki makna doa yang suci dalam agama masing-masing. Menurut MUI, mengucapkan salam dari agama lain adalah bentuk toleransi yang menyalahi prinsip keagamaan dan dapat mengaburkan identitas religius seseorang. Mereka berpendapat bahwa salam adalah bagian dari praktik ibadah dan harus dijaga kesuciannya dalam konteks keagamaan masing-masing. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap agama memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan penghormatan dan doa, yang tidak seharusnya dicampuradukkan.

Namun, pandangan ini sekiranya terlalu kaku dan tidak sesuai dengan semangat toleransi. Salam dari berbagai agama, pada intinya, adalah ungkapan penghormatan dan harapan baik. Mengucapkan salam lintas agama seharusnya dilihat sebagai bentuk penghormatan terhadap keanekaragaman, bukan sebagai pelanggaran. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa salam adalah ungkapan universal yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti perdamaian, keselamatan, dan kesejahteraan.

Arti Salam dalam Berbagai Agama

Indonesia mengakui enam agama resmi: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, yang masing-masing memiliki salam berbeda. Salam-salam ini memiliki makna yang dalam dan mencerminkan ajaran masing-masing agama:

Islam: “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh” berarti semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah terlimpah kepada kalian. Salam ini menekankan pentingnya doa untuk keselamatan dan rahmat dari Tuhan.

  • Kristen dan Katolik: “Shalom” dan “Salam sejahtera bagi kita semua.” Shalom adalah salam dalam bahasa Ibrani yang berarti damai, sejahtera, dan keselamatan. Ini menunjukkan keinginan untuk hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan bersama.
  • Hindu: “Om Swastiastu” berarti semoga selamat atas karunia dari Sang Hyang Widhi. Salam ini mencerminkan doa untuk keselamatan dan berkah dari Tuhan yang Maha Esa.
  • Buddha: “Namo Buddhaya” yang berarti terpujilah Buddha. Ini adalah bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap kebijaksanaan dan belas kasih Buddha.
  • Khonghucu: “Salam kebajikan,” yang merupakan harapan untuk hidup yang penuh dengan kebajikan dan moralitas yang baik.

 

Meski berbeda secara verbal, semua salam ini menyampaikan pesan yang serupa: harapan akan keberkahan, keselamatan, dan perdamaian. Salam-salam ini menunjukkan bahwa pada intinya, semua agama mengajarkan nilai-nilai yang universal dan kemanusiaan.

Menariknya, ajaran Nabi Muhammad SAW sendiri mencerminkan toleransi yang tinggi terhadap keberagaman. Dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah berfirman: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mendorong umat Islam untuk berbuat baik dan adil kepada semua orang, terlepas dari perbedaan agama.

Selain itu, dalam surat Az-Zukhruf ayat 89, Allah berfirman: “Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan katakanlah, ‘Salam (keselamatan).’ Kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka yang buruk).” Ayat ini mengajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW diinstruksikan untuk bersikap damai dan menghormati, bahkan terhadap mereka yang tidak sepaham. Nabi Muhammad SAW juga pernah mengucapkan salam kepada sekumpulan orang yang terdiri dari muslim dan non-muslim, sebagaimana tercatat dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mempraktikkan toleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Agama menyatakan bahwa salam lintas agama adalah bentuk penghormatan terhadap keberagaman dan tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran. Mereka menekankan bahwa salam merupakan ekspresi budaya yang bisa memperkuat persatuan di tengah masyarakat majemuk. Menurut Kementerian Agama, menghargai dan menerima salam dari agama lain dapat menciptakan suasana harmonis dan damai. Mereka berpendapat bahwa menjaga kerukunan antarumat beragama adalah tanggung jawab bersama, dan salam lintas agama adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan.

Fatwa MUI, sebagaimana sifatnya, merupakan pendapat yang bisa diikuti atau diabaikan. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan sikapnya sendiri dalam hal ini. Bagi mereka yang merasa khawatir dengan konsekuensi religius dari mengucapkan salam lintas agama, alternatif yang lebih netral dapat digunakan, seperti ucapan “selamat pagi,” “selamat siang,” dan “selamat malam.” Ucapan-ucapan ini tidak mengandung unsur keagamaan tertentu dan dapat diterima oleh semua orang, sehingga tetap menjaga nilai toleransi dan kerukunan. Penting untuk diingat bahwa tujuan utama dari salam adalah untuk menyampaikan rasa hormat dan kebaikan kepada orang lain.

Indonesia, dengan segala keberagamannya, tidak seharusnya terpecah hanya karena perbedaan salam. Toleransi adalah landasan utama yang harus dijaga untuk memastikan kerukunan dan perdamaian di antara berbagai kelompok agama. Apapun salam kita, apapun agama kita, menjaga dan merayakan perbedaan adalah kunci untuk menciptakan harmoni. Dengan saling menghormati dan memahami, kita dapat membangun bangsa yang lebih kuat dan bersatu, sesuai dengan nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia.

Sumbangsih Pemikiran Kritis Fatima Mernissi dalam Meretas Isu Klasik Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Al-Qur’an

Penulis : Nadira Sya’baniyah

Problematika seputar kesetaraan gender memang menjadi topik yang selalu menarik dan tidak akan pernah ada habisnya untuk dibahas dan dikaji, terlebih bagi seorang muslim. Sekalipun oleh masyarakat muslim di negara yang sudah menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender dalam kebijakan-kebijakannya seperti di Indonesia. Namun demikian, bila kita melihat pada kancah ruang lingkup yang lebih besar, realitanya masih banyak negara muslim yang masih mempertahankan kultur patriarki terutama negara di timur tengah. Padahal esensi dari prinsip kesetaraan ini penting untuk diterapkan oleh seluruh umat tanpa terkecuali.

Prinsip kesetaraan gender memandang setiap orang itu punya hak yang sama sebagai manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Oleh sebab itu, tidak ada dari keduanya yang merasa lebih unggul dibanding lainnya. Namun pada kasus-kasus yang ada, tidak bisa dipungkiri penyimpangan akan hal tersebut masih sering terjadi. Problem ketidakadilan gender masih banyak dan bahkan kenyataanya lebih sering menimpa kaum perempuan, mulai dari problem mengenai subordinasi, stereotif negatif, beban ganda, sampai pada kekerasan baik dalam bentuk fisik atau verbal. Mereka yang lebih tendensius pada kultur patriarki memandang bahwa memang sudah menjsdi kodrat bahwa kedudukan perempuan itu dibawah laki-laki (Sutrisno & Salsabela, 2023).

Padahal singkat asumsi penulis, kesetaraan gender yang sedang gencar digaungkan ini bukan ingin berambisi menjadikan kaum perempuan mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dibanding laki-laki. Namun secara substansi, kesetaraan gender menjadi sebuah upaya untuk menuntut persamaan hak dan menghapus pandangan yang lebih dominan memihak pada kaum laki-laki saja. Hal tersebut menjadi upaya agar setiap orang terjaga secara haknya sebagai manusia, dan agar mereka lebih bisa menjunjung tinggi nilai humanisme yang berpegang pada prinsip memanusiakan manusia. Sebab sejatinya, bukan perbedaan gender yang membedakan manusia dihadapan Allah, melainkan hanya ketakwaanlah yang menjadi pembeda diantara keduanya.

Dalam konteks ini, bila mengacu pada pemikiran kritis Fatima Mernissi yang tak lain merupakan seorang feminis muslim berkebangsaan Maroko, didapat bahwa ia mengkritisi budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam sendi-sendi masyarakat muslim terutama di wilayah Timur Tengah, termasuk Maroko tanah kelahirannya. Ia berpandangan bahwa sebenarnya budaya patriarki bukan lahir dari perbedaan kodrat yang diyakini oleh masyarakat sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Tetapi, budaya patriarki yang sampai saat ini masih tetap eksis lahir tidak lain dari hasil interpretasi yang cenderung bias dalam menafsirkan teks agama, sehingga melahirkan tradisi masyarakat yang acap kali merendahkan kaum perempuan.

Mernissi sering menggencarkan melalui karya-karyanya mengenai perlunya meluruskan pemahaman yang keliru dan berakibat pada tindakan merendahkan kaum perempuan. Menurutnya, agama bukanlah sebuah alat penindasan. Melainkan agama membawa kita pada prinsip kebebasan manusia, dan Allah telah mengatur hal tersebut sedemikian adilnya dalam teks suci Al-Qur’an. Keserataan gender dalam hal ini bukan sekedar menjadi sebuah upaya menuntut hak, namun juga sekaligus implementasi dari nilai-nilai Islam itu sendiri yang dengan tegas menjunjung tinggi keadilan dan persamaan hak tanpa memandang perbedaan jenis kelamin.

Oleh karenanya dalam artikel ini, fokus kajian penulis adalah mengenai pemikiran kritis dari Fatima Mernissi yang banyak menyoal isu-isu kesetaraan gender. Pertama-tama penulis akan menjabarkan mengenai biografi dari Fatima Mernissi yang meliputi profil, latar belakang, pendidikan, dan karya-karya beliau. Setelah itu, penulis akan menjabarkan gagasan atau pemikiran dari Fatima Mernissi yang berkaitan dengan konsep kesetaraan gender. Kemudian pembahasan yang teakhir berisi hasil analisis penulis dalam merespons pemikiran beliau.

Biografi Fatima Mernissi

Fatima Mernissi, salah satu tokoh feminis muslim yang lahir di Fez, Maroko pada tahun 1940. Ia lahir dan tumbuh di lingkungan yang dikenal dengan istilah harem, yang mana dalam lingkungan tersebut ruang gerak dengan dunia luar bagi kaum perempuan sangat dibatasi. Kondisi semacam inilah yang mulai memunculkan keresahan dalam diri Mernissi melihat kultur patriarki nyata masih berurat akar ditempat tinggalnya. Meskipun harus tinggal dalam ruang lingkup harem, tetapi Mernissi menjadi salah satu anak perempuan yang beruntang karena masih bisa memperoleh pendidikan yang mana pada saat itu menjadi sesuatu yang sangat kontra di kalangan masyarakat (Sutrisno & Salsabela, 2023).

Awal mulanya, Mernissi mendapatkn pendidikan pertamanya dari neneknya yaitu Lalla Yasmina. Pendididkan yang diterimanya memang bukan pendidikan berbasis formal, karena neneknya hanya memberikan wawasan seputar sejarah Islam yang mencakup kisah perjalanan Rasulullah Saw. dalam berdakwah dan melihat bagaimana kondisi perempuan yang hidup pada zaman tersebut. Ajaran-ajaran seputar sejarah Islam yang diberikan neneknya inilah yang telah berhasil membuka pandangannya untuk lebih jauh mengulik mengenai hal-hal yang bekaitan dengan isu-isu gender tradisional yang cenderung kaku dan otoriter.

Ia juga mendapat pendidikan pertamanya dari ibunya, yang mengajarkan agar dirinya menjadi pribadi yang mandiri dan bijak menyikapi problem yang ada. Oleh karena mendapat pendidikan dari nenek dan ibunya inilah Mernissi kemudian tumbuh menjadi perempuan yang kritis dan peka terhadap problem-problem ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Nenek dan ibu Mernissi mempunyai pandangan yang demikian, karena mereka berada di Maroko yang pada saat itu masyarakatnya banyak dijangkiti pemahaman keliru dalam memandang perempuan. Pemahaman yang berkembang pada saat itu menganggap bahwa perempuan tidak lebih dari sekedar anak ataupun istri yang berada dibawah belenggu kekuasaan laki-laki, baik itu hak, peran, maupun kedudukannya.

Fatima Mernissi juga pernah mengenyam pendidikan Al-Qur’an di Fez, Maroko. Keluarganya yang mempunyai pandangan visioner ke depan juga pada akhirnya menyekolahkan Mernissi di salah satu sekolah Perancis-Arab Modern di Fez. Kemudian ia berhasil menyelesaikan studinya yang berfokus dalam bidang politik dan sosiologi di Rabat, Maroko. Pasca lulus dari studinya sekitar tahun 1874-1980, beliau mengajar di universitas tempatnya menimba ilmu dahulu sebelum melanjutkan studi doktoralnya ke Amerika Serikat.

Perspektif Fatima Mernissi dalam Mengkaji Kesetaraan Gender Berbasis Al-Qur’an

Kesetaraan gender sebenarnya erat kaitannya dengan feminisme. Definisi dari feminisme sendiri adalah gerakan dari kaum perempuan yang menuntut adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Studi mengenai gender pada mulanya diawali sejak tahun 1960-an yang juga dibarengi dengan gerakan feminisme yang sebagaimana disebutkan sebelumnya menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Melihat realita yang ada, problem dehumanisasi terhadap kaum perempuan ini tidak hanya terjadi di dunia Barat. Namun, ternyata banyak juga terdapat di daerah Timur Tengah yang penduduknya mayoritas beragama Islam.

Padahal bila kita lebih teliti lagi dalam membaca dan mendalami ayat-ayat Al-Qur’an, dapat kita ketahui bahwa sebenarnya kedudukan manusia adalah sama di hadapan Tuhan, tidak terkecuali laki-laki atau perempuan. Yang membedakan dari keduanya bukan berasas pada perbedaan jenis kelamin, tetapi pada kualitas ketakwaannya sebagai seorang hamba (Mubarok, MF, 2022). Hal ini sangat relevan dengan apa yang Allah katakan dalam firman-Nya QS. Al-Hujurat ayat 13:

﴿ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴾

Terjemahan Kemenag 2019

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Konsep kesetaraan gender menghendaki kondisi yang setara, adil, dan harmonis dalam tatanan masyarakatnya. Komdisi demikian bisa tercapai apabila ada kebijakan yang memperlakukan dengan adil baik laki-laki maupun perempuan. Disini bukan berlebihan ingin berambisi agar kedudukan perempuan bisa menyaingi kedudukan laki-laki, tetapi yang dituntut disini ialah kesamaan hak dalam hal apaun yang harus ada bagi keduanya (Izwany, 2016). Maka dari itu, Mernissi sebagai seorang feminis sangat mengecam sistem patriarki. Gugatan yang ia gencarkan ini muncul dipengaruhi oleh hasil belajarnya ketika menempuh studi di sekolah Perancis. Berlatar dari hal tersebut, kemudian ia mengungkapkan bahwa penting untuk memahami agama secara komprehensif dan progresif agar dapat peka terhadap realitas sosial yang ada dan menepis kebiasaan golongan masyarakat tertentu yang menjadikan agama sebagai dasar untuk melegitimasi kepentingannya.

Selain itu, pandangannya-pun lahir dari hasil pembacaan secara kritis yang ia lakukan pada hadis misoginis yang kemudian diinterpretaiskan oleh Imam Ghazali. Dalam pembacaannya, Mernissi mengaitkan hadis tersebut dengan ayat Al-Qur’an yaitu QS. Al-Mukminun yang berkisah mengenai kepemimpinan Ratu Saba.’ Interpretasi yang lahir dari penafsiran yang lebih condong pada kultur patriarki akan menimbulkan penyelewengan dan penindasan terhadap kaum perempuan. Hadis tersebut yang juga condong pada kultur patriarki pada akhirnya membawa Mernissi untuk mengkritisi dengan mencoba mengulas kembali kebenaran hadis tersebut.

Konsep pemikiran yang diusung Mernissi dengan melalui pembacaan ulang terhadap teks keagamaan yang ada berusaha menggali pemahaman yang benar terutama yang berkaitan dengan problem kesetaraan gender. Sehingga dapat ditemukan pemahaman yang relevan diterapkan ditengah-tengah tuntutan antara tradisi dengan modernisasi. Mernissi mengajak kita untuk lebih teliti lagi dalam mencermati ajaran Islam dan menganjurkan kita agar dapat memisahkan antara prinsi-prinsip dasar agama dengan penafsiran yang bisa jadi telah dipengaruhi oleh faktor budaya maupun historis (Askana Fikriana dan Dian Novita Sari, 2023). Ia juga menyoroti tentang pentingnya meluruskan pemahaman agama yang keliru yang sering digunakan sebagai alat untuk melegitimasi pemikiran atau tindakan seseorang yang sebenarnya diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Menurut pandangannya, ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an tidak sama sekali melarang kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi di ruang publik sebagaimana halnya laki-laki. Ini diperkuat dengan fakta sejarah yang mencacat bahwa pada zaman dahulu perempuan turut terlibat dalam urusan politik dan masyarakat. Pendapat kaum perempuan sangat didengar dan menjadi pertimbangan. Contoh tokoh perempuan yang berpengaruh pada zaman Rasulullah seperti Aisyah r.a dan para sahabat perempuan Rasul lainnya. Pemikiran beliau ini secara tidak langsung mendorong terciptnya perubahan sosial dan politik yang lebih bersifat inklusif terhadap kaum perempuan.

Analisis Penulis Dalam Merespons Pemikiran Fatima Mernisi

Sejarah mencatat, pada era setelah wafatnya khulafah ar-Rasyidin, telah terjadi perubahan yang signifikan dalam struktur pemerintahan yang semula mengunut sistem demokratis beralih menganut sistem monarkhi. Degradasi politik ini pada akhirnya juga menggiring umat Islam ketika itu pada terjadinya degradasi sosial-politik yang mengarah pada sistem patriarki. Dimana sistem tersebut sangat kental dengan nuansa subordinasi, yang mengangggap laki-laki mempunyai superioritas lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan. Oleh karenanya, kaum perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap yang berada para urutan kedua setelah laki-laki.

Di Indonesia sendiri, sebagai negara yang sudah sedikit fleksibel dalam mengatasi isu-isu kesetaraan gender pada realitanya masih saja rentan terjadi sesuatu yang mengindikasikan pada sistem patriarki. Ini bisa ditilik pada ideologi sebagian masyarakat Indonesia yang masih mempercayai bahwa perempuan mempunyai beban ganda. Di satu sisi mereka harus memperhatikan peran kodratnya sebagai perempuan, namun di sisi lain mereka juga harus bisa ikut andil dalam ranah publik. Sehingga dari sini jelas terlihat, pemerintah telah memberikan keleluasaan kepada kaum perempuan di Indonesia untuk turut terlibat dalam urusan sosial-kemasyarakatan, sebagai contohnya dalam urusan politik.

Jika kita tarik ke belakang, maka pernyataan penulis ini sangat relevan dengan fakta yang terjadi di lapangan bahwa presiden yang pernah menjabat di Indonesia tidak hanya di dominasi dari kaum laki-laki saja, namun juga pernah dijabat oleh perempuan yaitu Ibu Megawati. Tidak hanya itu, jabatan-jabatan di daerah juga saat ini banyak diduduki oleh kaum perempuan. Contohnya saja Ibu Khofifah Indar Parawansa yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur saat ini. Kemudian di Kabupaten Pekalongan sendiri, yang menjabat sebagai kepala pemerintahannya juga dari kalangan perempuan, yaitu Ibu Fadia Arafiq.

Kondisi-kondisi tersebut lahir karena kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang fleksibel dan lebih memperhatikan aspek kesetaraan gender. Hal ini sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh Fatima Mernissi, seorang tokoh feminis asal Maroko yang memberikan perhatian yang cukup besar untuk melawan ketidakadilan gender yang ada di tempat asalnya. Ia berpendapat bahwa sejatinya perempuan mempunyai hak yang sama denga laki-laki dalm aspek spiritual maupun intelektual, dan yang mendasari perbedaan diantara keduanya hanyalah secara biologis.

Mernissi melakukan upaya penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan seperti Al-Qur’an dan hadis Nabi. Ia lebih condong menafsirkan ayat-ayat yang memang mendukung konsep kesetaraan gender. Kemudian pada ayat-ayat lain yang secara gamblang mempunyai penafsiran berbeda dan tidak sejalan dengan spririt kesetaraan gender, akan ia telusuri secara lebih mendalam dengan berusaha menggali kebenarannya melalui asbabun nuzul ayat baik mikro (sebab khusus turunnya ayat) dan sebab makro (kondisi objektif sosial-budaya masyarakat Arab ketika itu). Selain itu, untuk meng-counter ayat-ayat yang cenderung subordinatif terhadap kaum perempuan, ia akan mengkorelasikan ayat yang ada dengan hadis atau tradisi Rasulullah yang mempunyai makna berbeda dengan makna dalam ayat tersebut (Nabilata, 2018).

 

DAFTAR PUSTAKA

Askana Fikriana dan Dian Novita Sari. (2023). Kepemimpinan Perempuan Sebagai Kepala Negara Menurut Pandangan Islam: Studi Pemikiran Fatima Mernissi. Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia, 2(01), 39–43.

Izwany, B. (2016). KEADILAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FATIMA MERNISSI. Tahqiqa, 13(2), 1–23.

Mubarok, MF, M. (2022). IMPLIKASI KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM STUDI ANALISIS PARADIGMA FATIMA MERNISSI. Jurnal Kependidikan, 10(2), 19–27.

Nabilata, L. L. (2018). HERMENEUTIKA FEMINIS: KRITIK ATAS KESETARAAN FATIMA MERNISSI. Al Adabiya: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan, 13(02), 201–222.

Sutrisno, A., & Salsabela, D. (2023). Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi. Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir, 4(2), 225–241. https://doi.org/10.20414/sophist.v4i2.73

Pentingnya Moderasi dalam Islam untuk Mengatasi Kesalahpahaman dan Membangun Harmoni Sosial

Penulis : M Keanu Zimran Edlyn, Editor : Tegar Rifqi

Agama merupakan salah satu aspek kehidupan yang wajib tertanam dan diyakini oleh setiap warga negara Indonesia. Hal itu tertuang jelas dalam pancasila tepatnya pada sila pertama yang berbunyi “ketuhanan yang maha esa”. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam sehingga tidak heran lagi jika islam membuat beberapa aspek kehidupan seperti aspek sosial dan budaya ikut terpengaruhi dan menyesuaikan dengan ajaran islam yang ada. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat seringkali salah paham dalam mengartikan suatu ajaran yang ada pada agama islam yang membuat nilai-nilai keislaman sering disalah artikan dan membuat masyarakat beranggapan bahwa islam merupakan agama yang konservatif. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan baik dalam segi praktik bergama ataupun penyebaran nilai-nilai keislaman sehingga dapat diterima oleh masyarakat sekaligus menunjukan bahwa islam merupakan agama yang rahmatan lil ‘alamin.

Islam moderat menjadi jawaban yang cocok jika melihat situasi saat ini. Sesuai dengan namanya, islam moderat merupakan jalan tengah yang dapat diambil dalam praktik beragama yang mana selain mempelajari nilai-nilai keislaman, islam moderat juga mengedepankan nilai-nilai sosial seperti toleransi, keadilan, dan keseimbangan.

Moderasi dalam Islam adalah langkah bijak untuk menjembatani perbedaan, menghormati keragaman, dan membangun harmoni sosial. Dalam pandangan ini, Islam moderat memandang bahwa keberagaman adalah anugerah yang memperkaya, bukan sumber konflik. Keteladanan tokoh-tokoh Islam moderat mengajarkan bahwa kita dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat dengan mempromosikan dialog, pemahaman, dan persatuan.

Motivasi dari pemikiran ini adalah membangun karakter yang kuat dan berdaya, sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong pengembangan diri. ‘Dalam Islam moderat, kita diberdayakan untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia, gigih dalam pengembangan diri, dan berkontribusi untuk kesejahteraan bersama.’ Oleh karena itu, mengamalkan Islam moderat bukan hanya sebagai keyakinan, tetapi juga sebagai landasan untuk menginspirasi diri sendiri dan orang lain menuju kemajuan yang berkelanjutan.

Aktualisasi Moderasi Beragama di Desa Linggoasri oleh Mahasiswa UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Penulis : Mujaahidah Izzati Khoirun Nisa, Editor : M. Nurul Fajri
Pekalongan, Hijratunaa.com

Mahasiswa UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Komunikasi Penyiaran Islam, dan Manejemen Dakwah mengikuti kegiatan aktualisasi Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Moderasi Beragama di Desa Linggoasri. Kegiatan ini didampingi oleh Dr. Rifa’i Subhi M.Pdi, Adib ‘Aunillah Fasya, M. Si, dan Syamsul Bakhri, M.Sos. Kegiatan ini dihadiri pula oleh dua tokoh dari Desa Linggoasri yang beragama Islam dan Hindu, yaitu Bpk. Mustajirin yang beragama Islam, dan Bpk. Taswono yang beragama Hindu pada tanggal 14 November 2023.

Desa Linggoasri adalah desa yang terkenal dengan kerukunan antar umat beragamanya. Masyarakat desa di sini menganut berbagai agama, antara lain, Islam, Hindu, Budha, dan Kristen. Perbedaan tersebut mencipatakan keharmonisan antar umat beragama dalam bentuk saling toleransi. Islam mengajarkan kita untuk membangun masyarakat dalam bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia sikap dan penghormatan terhadap perbedaan. Saling menghargai, toleransi yang merupakan nilai nilai moderasi beragamama sudah berjalan dari nenek moyang di Linggoasri, bahkan sebelum dikenalkan apa itu Moderasi Beragama di Desa ini (Linggoasri).

Materi yang pertama disampaikan oleh Taswono, yaitu Moderasi Beragama di agama Hindu. Agama Hindu juga mengajarkan konsep moderasi. Taswono menyatakan bahwa moderasi agama dalam sudut pandang agama Hindu bagaikan sebuah rumah yang memiliki pondasi utama, pilar dan atap. Empat pondasi tersebut yaitu: Jnana-Wijnana (pengetahuan-kebijaksanaan), Tattvamasi-Vasudewa Kuntumbhakam (kita semua bersaudara), Ahimsa Parama Dharma (menghindari kekerasan), Yadnya-Bhakti (kesediaan berkorban tanpa pamrih-mengabdi tulus). Pilar Penyangganya: Karuna (cinta kasih), Maitri (pertemanan, persahabatan), Mudita (simpati, empati), dan Upeksa (toleransi).

Hal yang mendasari moderasi beragama, di dalam agama Hindu harus memiliki sifat terbuka untuk menerima dan menghargai pendapat orang lain, kemudian sifat menghargai perbedaan atau menerima perbedaan. Dalam menerapkan moderasi beragama di Linggoasri sudah memiliki tradisi saling membantu. Contohnya pada pelaksanaan Nyepi, umat Islam yang tinggal di Linggoasri ikut membantu dalam kerja bakti kebersihan, memasak, dan keamanan. Pada 10 Muharam biasanya ada santunan anak yatim, tidak hanya umat Islam yang mendapatkan santunan, masyarakat Hindu disana juga ikut mendapatkan santunan karena mereka semua bersaudara.

Masyarakat Linggoasri menerapkan prinsip wasathiniyah yang artinya tengah-tengah atau moderat, disebut juga  dengan istilah tawasuth. Dengan prinsip tawasuth menjadikan masyarakat Linggoasri tidak ekstrim dalam menanggapi agama lain dan tentunya rasa saling menghargai itu tertanam di jiwa masyarakat Linggoasri. Mustajirin, selaku tokoh agama Islam setempat mengatakan bahwa ada tiga buah ukhwuwah  (persaudraan) dalam Islam. Yang pertama ada Ukhuwah Islamiyah yaitu saudara sesama muslim, yang kedua Ukhuwah Wathoniyah yaitu saudara dalam lingkup satu kenegaraan, dan yang ketiga Ukhuwah Basyariyah atau Uhuwah Insaniyah, yaitu persaudraan sesama umat manusia, tidak memandang apapun agamanya, entah itu Hindu, Kristen, atau lainnya.