Ekoteologi Mangrove dan Resolusi Moderasi Beragama dalam Pemikiran Gus Dur: Membaca Ulang Krisis Pesisir

Penulis: M. Achwan Baharuddin, Editor: Azzam Nabil H.

Krisis ekologis yang melanda kawasan pesisir utara Jawa, seperti abrasi dan intrusi air laut, bukan sekadar problem lingkungan hidup, tetapi juga cerminan dari krisis nilai dalam masyarakat. Penebangan hutan mangrove, konversi lahan, dan eksploitasi pantai tanpa kontrol menandakan dangkalnya kesadaran ekologis masyarakat. Dalam perspektif Iceberg Analysis, masalah ini hanya tampak di permukaan sebagai peristiwa (event), sementara di bawahnya tersembunyi pola kebiasaan (patterns), struktur sistemik (systemic structures), hingga akar paradigma dan nilai (mental models) yang membentuk cara pandang manusia terhadap alam.

Mengacu pada artikel “Menjaga Garis Depan Negeri” (PSB IPB), ekosistem mangrove di Pantura adalah benteng alami yang semakin rapuh. Kampanye penanaman ulang, seperti program 10.000 pohon oleh Eiger (Media Indonesia, 2024), belum menyentuh akar masalah: relasi antara manusia, agama, dan alam. Di sinilah ekoteologi menjadi tawaran yang relevan—yakni pemaknaan ulang relasi spiritual antara manusia dan lingkungan, yang dalam konteks Indonesia dapat diartikulasikan melalui wacana moderasi beragama dan pemikiran tokoh-tokoh seperti KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Gus Dur, sebagaimana dilaporkan oleh NU Online, adalah sedikit dari tokoh keagamaan yang secara aktif bersuara dalam isu lingkungan. Ia menyuarakan keadilan ekologis sebagai bagian dari misi kemanusiaan dan kebangsaan. Dalam artikelnya, Gus Dur menolak saintisme—yakni anggapan bahwa ilmu pengetahuan modern menjadi satu-satunya ukuran valid kebenaran. Kritik ini membuka ruang bagi spiritualitas dan kearifan lokal sebagai pijakan etis dalam merawat lingkungan.

Baca juga: Haul Gusdur ke-15, Gusdurian Pekalongan Usung Tema Agama untuk kemanusiaan dan Krisis Iklim

Dengan memakai Iceberg Analysis, kontribusi Gus Dur dapat dilacak pada lapisan paling dalam, yakni pada level paradigma. Ia menawarkan paradigma inklusif dan transendental dalam memahami dunia, dimana agama bukan hanya mengatur relasi vertikal dengan Tuhan, tapi juga relasi horizontal dengan sesama manusia dan alam. Paradigma ini menumbuhkan sistem sosial inklusif, seperti Nahdlatul Ulama, yang dalam struktur gerakannya mendorong revitalisasi lingkungan hidup berbasis pesantren, masyarakat desa, dan komunitas.

Ekoteologi mangrove dalam bingkai pemikiran Gus Dur dapat dimaknai sebagai bentuk praksis teologis yang mengintegrasikan tiga pilar: (1) keadilan ekologis, sebagai pengakuan terhadap hak hidup makhluk non-manusia; (2) kesetaraan spiritual, di mana alam dipandang sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang suci; dan (3) etika tanggung jawab, yang menuntut manusia—terutama umat beragama—untuk merawat, bukan mengeksploitasi.

Moderasi beragama dalam konteks ini, sebagaimana ditulis dalam portal Kemenag dan UIN Sunan Kalijaga, bukan sekadar tentang toleransi antarumat, tetapi juga resolusi kebangsaan untuk mengharmonikan kehidupan spiritual, sosial, dan ekologis. Moderasi menolak ekstremisme, termasuk ekstremisme ekonomi dan teknologi yang merusak lingkungan atas nama pembangunan. Penanaman mangrove bukan sekadar kegiatan ekologis, melainkan juga ibadah sosial yang sejalan dengan maqashid syariah, yakni menjaga kehidupan (hifdz al-nafs), menjaga keturunan (hifdz al-nasl), dan menjaga harta (hifdz al-mal).

Baca juga: Sahur Keliling 2025, Istri Gus Dur Ajak Masyarakat Kecil di Batang Tebarkan Kepedulian Sosial

Menariknya, dalam artikel Jurnal JPIT (UNISNU), pendekatan berbasis masyarakat terhadap konservasi mangrove di pesisir Jepara justru sukses karena mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan spiritual. Artinya, ekoteologi menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan ekologis dan spiritual sekaligus. Dalam bingkai pemikiran Gus Dur, ini adalah perwujudan dari prinsip “kemanusiaan universal”—yaitu bahwa merawat alam adalah bentuk tanggung jawab bersama lintas agama dan budaya.

Di lapisan pattern, krisis pesisir Pantura bisa dilihat sebagai akibat dari terputusnya siklus regenerasi alam dan spiritualitas ekologis. Praktik tambak yang merusak, konversi hutan mangrove, hingga minimnya edukasi lingkungan di lembaga keagamaan menunjukkan pola yang mengakar. Gus Dur menolak dikotomi antara agama dan realitas sosial-empiris. Karena itu, ia mendorong pemimpin agama agar tak hanya berkutat pada ritus ibadah, tetapi juga aktif dalam isu-isu publik seperti kerusakan lingkungan.

Akhirnya, dalam konteks gagasan ekoteologi mangrove, pemikiran Gus Dur menembus sampai akar nilai dan paradigma. Ia menawarkan visi keagamaan yang membumi (earth-rooted theology) dan merangkul pluralitas. Moderasi beragama bukan sekadar jalan tengah, melainkan jalan tanggung jawab etis terhadap semua aspek kehidupan, termasuk lingkungan. Penanaman mangrove, jika didekati dari kerangka ini, bukan hanya penyelamatan ekologis, tetapi juga resolusi spiritual untuk rekonsiliasi manusia dengan alam, serta agama dengan ekologi.

Parodi Gus dan Habib di Media Sosial: Antara Kritik Sosial dan Etika Keagamaan

Penulis: Yasmin Suha Karimah, Editor: Ika Amiliya Nurhidayah

Fenomena parodi terhadap tokoh agama seperti Gus dan Habib semakin marak, dengan tujuan yang beragam, mulai dari kritik sosial hingga hiburan semata. Namun, ketika parodi tersebut ditujukan kepada individu yang dianggap menyalahgunakan gelar keagamaan untuk kepentingan pribadi, muncul perdebatan mengenai batas antara kritik dan bersifat membangun dan penghinaan terhadap simbol keagamaan. Gus dan Habib merupakan figur yang dihormati dalam masyarakat. Mereka dianggap memiliki otoritas moral dan spiritual. Di sisi lain, dalam era digital yang serba cepat, media sosial telah menjadi panggung utama bagi berbagai ekspresi kreatif, termasuk parodi.

Parodi sebenarnya bukan barang baru dalam sejarah budaya. Ia merupakan bagian dari ekspresi masyarakat yang ingin menyampaikan kritik secara halus, kadang lucu, kadang menyentil. Dalam konteks ini, parodi terhadap Gus dan Habib bisa dipahami sebagai reaksi publik terhadap fenomena tertentu, seperti menjadikan agama sebagai alat mencari uang, menggunakan ceramah agama untuk kepentingan politik, atau gaya hidup berlebihan sebagian tokoh agama.

Pemikir Islam revolusioner seperti Ali Syariati menekankan bahwa Islam seharusnya menjadi kekuatan pembebas, bukan alat untuk mempertahankan keadaan yang sudah ada. Bila simbol keagamaan dianggap menjauh dari nilai keadilan dan keberpihakan kepada umat, maka wajar bila muncul penolakan dari masyarakat, termasuk dalam bentuk parodi. Begitu pula dalam gagasan Kuntowijoyo tentang etika profetik, agama tidak cukup berhenti pada simbol-simbol, melainkan harus hadir sebagai kekuatan humanisasi, liberasi, dan mendekatkan pada nilai-nilai luhur. Dalam kerangka ini, parodi bisa menjadi alat pemurnian jika bertujuan menyadarkan umat atas praktik-praktik keagamaan yang menyimpang dari nilai-nilai seperti yang diajarkan para nabi.

Baca juga: Habib Alex dan Cara Cerdas Bermedia Sosial

Menariknya, Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) juga mengajarkan hal serupa. Ia dikenal sebagai pembela kebebasan berpendapat dan sering menegaskan: “Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar demokrasi yang tidak boleh diganggu gugat, termasuk kebebasan mengkritik tokoh agama.” Dengan gaya humoris dan terbuka, Gus Dur bahkan menegaskan bahwa tokoh agama tidaklah sakral, yang sakral adalah ajarannya. Oleh karena itu, parodi yang menyentil perilaku tokoh agama yang dianggap menyimpang bukanlah bentuk penghinaan, tetapi bisa menjadi refleksi sosial.

Namun demikian, dalam Islam, kebebasan bukan tanpa batas. Imam Al-Ghazali menegaskan pentingnya menyampaikan kebenaran dengan cara yang penuh hikmah dan adab. Kritik yang kasar, menghina, atau melecehkan hanya akan menutup pintu hati, bukan membuka kesadaran. Fenomena parodi keagamaan yang tidak memperhatikan sensitivitas umat berisiko memicu konflik sosial, bahkan bisa dianggap sebagai penodaan terhadap simbol suci. Dalam kerangka etika Islam, menjaga kehormatan tokoh agama bukan berarti membenarkan semua tindakan mereka, tetapi menjaga marwah ajaran yang mereka wakili.

Dalam era digital, parodi menyebar cepat dan mudah viral. Ini membawa tantangan tersendiri. Nurcholish Madjid (Cak Nur) pernah menyuarakan pentingnya rasionalitas, bersifat terbuka (menerima semua golongan) dan tanggung jawab dalam wacana keagamaan. Parodi yang terpisah dari konteks dan nilai bisa menjadi senjata bumerang, memecah belah umat dan merusak citra Islam yang rahmatan lil alamin. Maka, dibutuhkan literasi media dan kesadaran sosial agar masyarakat mampu membedakan antara kritik yang membangun dan olok-olok yang merusak. Kritik sosial melalui parodi sebaiknya diarahkan untuk membela nilai, bukan menyerang simbol.

Baca juga: Mengenal Lebih Dekat Sosok Habib Ja’far atau yang Lebih Dikenal Habib Milenial

Salah satu risiko utama dari parodi adalah kemungkinan menyasar tokoh-tokoh yang sebenarnya memiliki integritas dan keilmuan yang tinggi. Hal ini dapat terjadi jika parodi tidak didasarkan pada informasi yang akurat atau jika publik tidak dapat membedakan antara tokoh yang dikritik dan tokoh lain yang memiliki nama atau gelar serupa. Media sosial juga menjadi alat kuat untuk membongkar fenomena kepalsuan, termasuk dalam ranah agama. Namun algoritma media sosial tidak membedakan antara kritik yang substantif dan ejekan yang destruktif. Ketika parodi Gus dan Habib menjadi konten viral, ada risiko bahwa publik tidak bisa membedakan mana tokoh palsu dan mana ulama sejati. Ini bisa memperkuat sinisme terhadap negatif pada kepercayaan masyarakat.

Secara hukum, kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi. Parodi termasuk dalam ruang kreatif yang sah selama tidak melanggar batas, seperti menyebarkan ujaran kebencian atau penodaan agama. Namun sayangnya, tafsir tentang “melecehkan agama” sangat subjektif dan bisa berujung pada kriminalisasi konten, terutama melalui pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE. Maka pembuat konten perlu berhati-hati, terutama dalam membedakan antara kritik fenomena dan serangan terhadap pribadi dan agama.

Parodi terhadap tokoh agama di media sosial adalah fenomena yang lahir dari dinamika sosial, budaya, dan keagamaan di era digital. Di satu sisi, parodi dapat menjadi sarana kritik sosial yang membangun, sebagai bentuk respons terhadap perilaku sebagian tokoh agama yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai luhur ajaran yang mereka bawa. Ketika digunakan secara bijak, parodi bisa menjadi cermin kesadaran publik untuk menjaga kemurnian nilai keagamaan dan mendorong perbaikan sosial. Namun, di sisi lain, parodi juga membawa potensi bahaya ketika dilakukan tanpa etika, tanpa informasi yang akurat, atau sekadar untuk mengejek dan menghina. Hal ini dapat melukai perasaan umat, menimbulkan kebingungan antara tokoh yang asli dan yang diparodikan, serta menciptakan jarak antara masyarakat dan simbol-simbol keagamaan yang sebenarnya suci.

Secara hukum, kebebasan berekspresi memang dijamin, tetapi tetap harus dijalankan dengan tanggung jawab. Ruang kreatif seperti parodi perlu disertai kesadaran sosial dan sensitif terhadap konteks budaya dan keagamaan agar tidak berubah menjadi konten yang merusak dan memecah belah. Maka dari itu, parodi terhadap tokoh agama sebaiknya tidak dilakukan sekadar untuk sensasi, tetapi diarahkan untuk tujuan yang membangun: memperkuat nilai-nilai kebaikan, membela kebenaran, dan mendorong masyarakat untuk berpikir lebih kritis tanpa kehilangan rasa hormat.

 

 

 

Sahur Keliling 2025, Istri Gus Dur Ajak Masyarakat Kecil di Batang Tebarkan Kepedulian Sosial

Pewarta: Fajri Muarrikh, Editor: Najwa

Batang – Istri Gus Dur, Dr. (H.C.) Dra. Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M.Hum., atau yang akrab disapa Nyai Sinta, mengajak masyarakat kecil untuk tebarkan kepedulian sosial pada kesempatan sahur keliling tahun ini.

Acara sahur keliling yang diselenggarakan di masjid Darul Falah, Dusun Sidorejo, Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, pada Kamis (6/03/2025) dini hari, disambut hangat oleh masyarakat sekitar. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 02.00 hingga 05.00 WIB ini diinisiasi oleh Yayasan Darul Falah yang bekerja sama dengan PCNU Batang dan Komunitas Gusdurian Batang/Pekalongan. Dengan dihadiri oleh berbagai tokoh agama, pejabat daerah, serta masyarakat sekitar, acara ini menjadi momentum kebersamaan lintas kalangan dalam suasana Ramadan yang penuh berkah.

Dalam moment ini, Nyai Sinta juga menyampaikan pentingnya memperkuat keimanan dan ketakwaan sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati. Ia juga menekankan bahwa Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mempererat silaturahmi dan menebarkan kepedulian sosial.

“Ramadhan adalah waktu yang tepat untuk mempererat silaturahim dan menebarkan kepedulian sosial,” ucapnya.

Baca juga: Haul Gusdur ke-15, Gusdurian Pekalongan Usung Tema Agama untuk kemanusiaan dan Krisis Iklim

Istri Presiden ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tersebut menjelaskan bahwa kegiatan sahur bersama telah rutin Beliau lakukan sejak masa hidup Gus Dur. “Kesempatan sahur seperti ini adalah saat yang tepat untuk mengetuk pintu langit karena kita berada di sepertiga malam terakhir,” ujarnya.

Saiful Huda Shodiq, selaku Pawang Jaringan GUSDURian sekaligus panitia pada acara ini, Ia menuturkan bahwa kesempatan sahur ini menjadi suatu kebetulan yang tak terduga.

“Jadwal kami pada 5 Maret berbuka puasa di Brebes dan 6 Maret di Semarang, sedangkan sahur 6 Maret masih kosong. Saat kami mengajukan kegiatan sahur keliling, ternyata diterima. Bagi kami, sahur keliling adalah bagian dari syiar Masjid Darul Falah yang baru aktif sejak Ramadan ini, setelah peletakan batu pertama pada Juni 2022,” Jelas Saiful.

Acara ini ditutup dengan pembacaan syiir Abu Nawas ‘Ilahilastulil Firdaus’ yang menjadi favorit Gus Dur, diikuti sesi foto bersama, dan diakhiri dengan salat Subuh berjamaah.

Baca juga: UIN Gus Dur Gelar Puncak Haul Gus Dur ke-15 Lewat Panggung Budaya

Haul Gusdur ke-15, Gusdurian Pekalongan Usung Tema Agama untuk kemanusiaan dan Krisis Iklim

Pewarta: Ika Amiliya Nur Hidayah, Editor: Azzam Nabil H.

Pekalongan, menggandeng para pegiat lingkungan, Komunitas GUSDURian Pekalongan mengadakan Haul Gus Dur ke-15 dengan tema “Agama untuk Kemanusiaan dan Krisis Iklim” di Pendopo Kecamatan Kedungwuni, Pekalongan, Jawa Tengah pada Minggu, (26/01).

Acara ini dihadiri oleh berbagai pegiat lingkungan dari komunitas-komunitas di Pekalongan, termasuk Pimpinan Daerah Angkatan Muda Rifa’iyah Pekalongan, Dewan Pimpinan Kabupaten Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Pekalongan, Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (PC IPPNU) Pekalongan, Gerakan Peduli Anak Difabel (GPAD) Pekalongan, Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Gus Dur Pekalongan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITS NU Pekalongan, dan TPQ Assakinah Teman Tuli Kota Pekalongan.

Turut hadir juga tokoh agama Islam Gus Mahmud Mansur, budayawan Kota Pekalongan Ribut Achwandi, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pekalongan Nok Kholifah, perwakilan dari Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) Kota Pekalongan Faisal Latif, dan perwakilan dari Kolaborasi Aksi Gerakan Muda (Kobar) Pekalongan Bayu.

Baca juga: Sustainable Living: Tak Hanya Sebatas Tren

Acara dibuka dengan sambutan dari Fajri Muarrikh sebagai penggerak GUSDURian Pekalongan yang menyatakan tema kali ini muncul dari kekhawatiran masyarakat terhadap bencana yang belakangan ini melanda.

“Tema ini diangkat oleh jaringan GUSDURian pusat karena kekhawatiran bersama dan juga pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga alam, mengingat banyaknya bencana alam yang terjadi di sekitar kita,” ujarnya.

Pada acara inti, tiga narasumber membahas berbagai isu terkait krisis iklim. Menurut Kholifah, krisis iklim disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemanasan global, penumpukan sampah, emisi gas, dan pengelolaan sumber air tanah yang tidak bijak.

Narasumber Faisal menambahkan bahwa warga Kota Pekalongan perlu waspada setelah banjir bandang dan longsor melanda dataran tinggi Kabupaten Pekalongan, yang disebutnya sebagai Pekalongan lantai 2.

Baca juga: Bersama GUSDURian Pekalongan, UIN Gusdur Gelar Focus Group Discussion Bertema ‘Harmoni untuk Kemanusiaan dan Lingkungan’

Perwakilan peserta, Fajar, turut menghidupkan diskusi dengan berbagi pengalamannya dalam mengelola maggot sebagai solusi cepat mengurai sampah organik dan bernilai jual sebagai pakan ternak.

Fajri berharap diskusi ini dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat untuk menjaga lingkungan.

“Harapan dari acara haul ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, serta komitmen bersama dan aksi nyata untuk merawat lingkungan, khususnya di Pekalongan.”