hijratunaa

Ketahanan Nasional berbasis Budaya: Menangkal Arus Polarisasi

Penulis: M. Misbakhul Huda*; Penyunting: Fajri Muarrikh

Di tengah hantaman gelombang polarisasi yang sering kali dipicu oleh kepentingan politik praktis dan ideologi impor yang kaku, Indonesia sebenarnya memiliki sebuah benteng pertahanan yang tak terlihat namun sangat tangguh, yakni ketahanan berbasis budaya. Ketahanan nasional kita tidaklah berdiri tegak hanya karena kekuatan militer atau kebijakan keamanan yang represif, melainkan karena akar-akar tradisi yang telah lama menghujam dalam ke bumi Nusantara. Budaya bukan sekedar sisa-sisa masa lalu yang statis, melainkan sebuah sistem navigasi sosial yang memiliki kemampuan alamiah untuk menyaring narasi kebencian dan meredam ketegangan kelompok. Dengan mengaktifkan kembali memori kolektif tentang jati diri bangsa yang inklusif, kita sebenarnya sedang memperkuat “imun kedaulatan” agar nadi Ibu Pertiwi tidak mudah terinfeksi oleh virus perpecahan yang mencoba menceraiberaikan simpul persaudaraan kita.

Gotong royong bukan sekedar kerja bakti membersihkan lingkungan, melainkan sebuah filosofi pertahanan semesta yang paling efektif dalam melumpuhkan racun politik identitas. Ketika masyarakat terjun langsung dalam kerja sama kolektif, perhatian mereka terfokus pada tujuan bersama yang konkret, seperti membangun fasilitas desa atau meringankan beban warga yang tertimpa musibah. Dalam momen kolaboratif ini, label-label primordial yang sering dipolitisasi menjadi tidak relevan. Seseorang tidak akan bertanya apa agama atau suku dari orang yang memegang sisi lain dari kayu yang sedang diangkat bersama, yang ada hanyalah saling percaya bahwa beban akan terasa lebih ringan jika dipikul oleh tangan-tangan yang bersatu.

Menggali kembali semangat ini berarti menyediakan penawar alami terhadap upaya adu domba yang sering kali mengeksploitasi sentimen agama maupun etnis demi kepentingan kekuasaan sesaat. Politik identitas bekerja dengan cara membangun tembok pemisah dan menciptakan imajinasi tentang “musuh” di antara sesama warga. Namun, tembok tersebut akan runtuh dengan sendirinya ketika masyarakat memiliki tradisi interaksi yang intens melalui kerja kolektif. Gotong royong menciptakan ikatan emosional yang melampaui logika sektarian, karena ia membuktikan bahwa kesejahteraan dan keselamatan kita sangat bergantung pada solidaritas tetangga, terlepas dari perbedaan cara mereka berdoa.

Dengan demikian, menghidupkan kembali gotong royong adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional dari akar rumput. Di tengah riuhnya narasi perpecahan di ruang digital, kehadiran fisik dalam kerja bersama memberikan verifikasi nyata bahwa kita adalah satu keluarga besar. Inilah perisai budaya yang paling ulet, sebuah praktik yang mengubah kecurigaan menjadi kepercayaan, dan kebencian menjadi kepedulian. Dengan menjadikan kerja sama kolektif sebagai gaya hidup, kita sedang memastikan bahwa nadi Ibu Pertiwi tetap terlindungi dari infeksi polarisasi, karena rakyat telah memiliki daya tangkal mandiri yang bersumber dari warisan luhur mereka sendiri.

Jika gotong royong adalah kerja fisik yang menyatukan, maka musyawarah adalah nafas intelektual yang menjaga kestabilan batin bangsa. Musyawarah di tanah pusaka bukan sekedar prosedur formal untuk mengambil keputusan, melainkan sebuah seni mendengar yang menempatkan kehormatan setiap peserta dialog pada posisi yang setara. Berbeda dengan sistem demokrasi “menang-kalah” yang cenderung menciptakan luka pada pihak yang kalah, musyawarah asli Indonesia mengutamakan pencapaian mufakat. Di sini, kemenangan tidak diukur dari angka mayoritas yang mutlak, melainkan dari sejauh mana setiap suara, termasuk suara yang paling lirih dari kelompok terkecil, dapat diakomodasi ke dalam sebuah kesepakatan kolektif yang menyejukkan semua pihak.

Budaya dialog ini menjadi mekanisme mitigasi konflik yang sangat efektif dalam menangkal polarisasi yang tajam. Dalam ruang musyawarah, ego individu dan sentimen kelompok ditekan demi kepentingan yang lebih besar, yakni keutuhan bersama. Tradisi ini menuntut setiap orang untuk tidak hanya berbicara dengan lantang, tetapi juga memiliki kelapangan dada untuk menyimak perspektif orang lain yang berbeda. Melalui proses saling mendengar ini, tembok prasangka yang dibangun oleh narasi kebencian akan meluruh secara perlahan. Musyawarah mengubah potensi benturan menjadi momentum untuk saling memahami, memastikan bahwa setiap keputusan yang lahir memiliki “ruh” keadilan yang dapat diterima secara sukarela tanpa ada rasa tertindas.

Menonjolkan kembali budaya musyawarah berarti memperkuat nadi Ibu Pertiwi dari ancaman perpecahan yang bersifat sistemik. Di tengah zaman yang serba instan dan cenderung mengutamakan suara terbanyak yang sering kali meminggirkan minoritas, mufakat menawarkan sebuah jalan tengah yang beradab. Inilah kearifan lokal yang mengajarkan bahwa harmoni hanya bisa dirajut jika tidak ada satu pun komponen bangsa yang merasa ditinggalkan atau disingkirkan dari meja perundingan. Dengan merawat seni mendengar ini, kita sedang memastikan bahwa stabilitas nasional berdiri di atas fondasi kesepakatan yang tulus, di mana perbedaan pendapat justru menjadi bumbu yang memperkaya kualitas keputusan, bukan menjadi pemicu keretakan sosial.

Di tengah gempuran ideologi transnasional yang sering kali membawa narasi kaku dan wajah yang masygul, kearifan tutur lokal hadir sebagai penawar yang menyejukkan. Sastra lisan, paribasan, pantun, hingga kidung-kidung daerah bukan sekedar hiburan masa lalu, melainkan sistem imun yang menyuntikkan nilai-nilai inklusivitas ke dalam alam bawah sadar masyarakat. Melalui metafora yang halus, kearifan lokal mengajarkan tentang kerendahan hati dan penghormatan kepada sesama, sebuah nilai yang secara fundamental bertolak belakang dengan karakter radikalisme yang cenderung merasa paling benar dan gemar menghakimi pihak lain.

Pemanfaatan seni pertunjukan tradisional, seperti wayang, sandiwara rakyat, atau tarian adat, juga memainkan peran krusial dalam mitigasi radikalisme. Di atas panggung budaya, pesan-pesan perdamaian tidak disampaikan secara doktriner atau memaksa, melainkan melalui estetika yang menyentuh rasa. Seni memiliki kemampuan unik untuk melunakkan kekakuan berpikir, ia mengajak manusia untuk melihat dunia dalam spektrum warna yang beragam, bukan sekedar hitam dan putih. Ketika masyarakat terbiasa menikmati keindahan dalam perbedaan ekspresi seni, maka benih-benih ideologi eksklusif akan sulit menemukan celah untuk tumbuh karena tanah batin mereka telah penuh dengan zat-zat toleransi.

Lebih jauh lagi, nilai-nilai luhur daerah sering kali mengandung filosofi “manunggaling” atau penyatuan yang harmonis antara aspek ketuhanan dan kemanusiaan. Kearifan tutur lokal mengingatkan kita bahwa keberagamaan yang sejati adalah yang membuahkan kemaslahatan bagi lingkungan sekitar, bukan yang menciptakan jarak dan permusuhan. Dengan menghidupkan kembali narasi-narasi lokal ini, kita sedang membangun barikade psikologis yang kuat. Ideologi radikal yang mencoba mencabut jati diri bangsa akan segera berhadapan dengan memori kolektif rakyat yang sudah sangat mencintai tradisi tutur mereka yang penuh dengan pesan kasih sayang dan persaudaraan.

Menjadikan kearifan tutur sebagai garda depan pertahanan budaya berarti memastikan bahwa nadi Ibu Pertiwi tetap berdenyut dalam irama yang moderat. Di era informasi yang serba cepat ini, kita perlu mengemas kembali pesan-pesan luhur tersebut ke dalam format yang lebih segar tanpa menghilangkan ruhnya. Ketika sastra dan seni daerah kembali menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri, maka pengaruh asing yang bersifat destruktif akan tertolak secara otomatis. Inilah esensi dari ketahanan nasional berbasis budaya, sebuah kondisi di mana setiap anak bangsa memiliki “kompas moral” yang bersumber dari kekayaan tutur leluhur, menjaga mereka agar tetap teguh sebagai manusia Indonesia yang inklusif dan berdaulat.

Estafet Toleransi: Menitipkan Ibu Pertiwi di Pundak Generasi Digital

Masa depan Ibu Pertiwi kini berada dalam genggaman jemari generasi yang lahir dan tumbuh di tengah keriuhan jagat siber, sebuah ruang di mana batas-batas geografis meluruh namun dinding-dinding persepsi sering kali menebal. Estafet toleransi bukan lagi sekedar warisan tutur yang disampaikan di bawah pohon rindang pedesaan, melainkan sebuah perjuangan naratif yang harus dimenangkan di atas layar gawai dan sirkuit algoritma. Menitipkan bangsa ini kepada generasi digital berarti membekali mereka dengan “kompas nurani” yang mampu menavigasi derasnya arus informasi yang sering kali keruh oleh prasangka. Di pundak merekalah tanggung jawab untuk menerjemahkan nilai-nilai harmoni kuno ke dalam bahasa pemrograman dan konten kreatif diletakkan, memastikan bahwa nadi persaudaraan kita tidak terputus di tangan generasi yang lebih akrab dengan hashtag daripada naskah sejarah, melainkan justru semakin kuat melalui kecerdasan digital yang inklusif.

Di tengah rimba informasi yang tak bertepi, literasi digital telah bertransformasi menjadi keterampilan dasar untuk bertahan hidup (survival skill) bagi generasi muda dalam menjaga keutuhan bangsa. Tantangan terbesar saat ini bukanlah kelangkaan data, melainkan fenomena echo chamber atau ruang gema yang diciptakan oleh algoritma media sosial. Ruang gema ini bekerja secara halus dengan hanya menyuguhkan informasi yang sesuai dengan minat dan bias personal pengguna, sehingga seseorang merasa bahwa persepsi kelompoknya adalah satu-satunya kebenaran mutlak. Mendidik generasi muda untuk mampu membedakan mana “suara” yang jujur dan mana “gema” yang sekedar memantulkan prasangka adalah langkah krusial agar nadi Ibu Pertiwi tidak tersumbat oleh fanatisme buta di jagat maya.

Upaya penyaringan informasi ini menuntut ketajaman nalar untuk tidak mudah terombang-ambing oleh narasi yang provokatif atau berita bohong yang sengaja didesain untuk membenturkan identitas. Generasi digital harus dibiasakan untuk keluar dari zona nyaman intelektual mereka dan berani menyimak perspektif dari kelompok lain yang berbeda. Dengan memiliki kemampuan verifikasi yang kuat, anak muda tidak akan mudah menjadi martir bagi kepentingan politik yang memecah belah. Literasi digital yang sehat akan melahirkan individu yang skeptis secara positif, yaitu mereka yang selalu mempertanyakan sumber informasi sebelum mempercayainya, sehingga arus kebencian tidak memiliki celah untuk menjadi viral di tangan mereka.

Literasi digital bukan hanya tentang kecakapan teknis mengoperasikan gawai, melainkan tentang kedaulatan mental dalam berdemokrasi. Saat generasi muda mampu menghancurkan dinding-dinding ruang gema mereka sendiri, mereka sedang membangun jembatan pemahaman yang lebih luas dan inklusif. Mereka akan menyadari bahwa keberagaman di dunia nyata jauh lebih kompleks dan indah daripada sekedar pertengkaran di kolom komentar. Dengan literasi yang mumpuni, estafet toleransi akan tetap terjaga, karena masa depan bangsa berada di tangan generasi yang lebih mencintai data daripada dogma yang memisahkan, dan lebih menghargai dialog daripada sekedar mencari pembenaran kelompok.

Di era di mana perhatian adalah mata uang baru, para kreator konten muda memegang kendali atas narasi yang dikonsumsi oleh jutaan pasang mata setiap harinya. Menitipkan misi “Influencer Perdamaian” kepada mereka adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa nilai-nilai inklusivitas tidak lagi tampil dalam kemasan yang kaku dan membosankan. Kita perlu mendorong para penggerak opini digital ini untuk menyisipkan pesan harmoni ke dalam estetika visual, video pendek, maupun utas cerita yang mereka produksi. Dengan kreativitas, toleransi yang selama ini dianggap sebagai tema berat bisa diubah menjadi konten yang “viral”, segar, dan memiliki daya pikat tinggi, sehingga mampu bersaing dengan narasi-narasi negatif yang sering kali lebih cepat memanjat tangga algoritma.

Strategi ini bertujuan untuk merebut ruang digital dari dominasi konten yang memecah belah dan menggantinya dengan narasi yang menyejukkan. Seorang kreator yang menampilkan keindahan kolaborasi lintas budaya atau keramahan di tengah perbedaan keyakinan sebenarnya sedang melakukan kerja-kerja diplomatik budaya yang sangat efektif. Ketika inklusivitas menjadi tren gaya hidup yang keren di mata anak muda, maka daya tolak mereka terhadap provokasi identitas akan meningkat secara otomatis. Pesan harmoni yang dibungkus dengan bahasa populer dan visual yang menarik akan jauh lebih mudah meresap ke dalam kesadaran kolektif generasi Z dan Alpha dibandingkan dengan ceramah satu arah yang bersifat instruktif.

Pada akhirnya, menjadikan toleransi sebagai konten yang berdaya pikat adalah upaya untuk memastikan bahwa “nadi” Ibu Pertiwi tetap berdenyut di jagat siber. Kita membutuhkan lebih banyak pendongeng digital yang mampu merayakan kebhinekaan melalui sudut pandang yang humanis dan emosional. Saat pesan-pesan perdamaian mengalir deras di beranda media sosial kita, maka lingkungan digital akan bertransformasi dari medan laga kebencian menjadi taman persemaian rasa empati. Melalui tangan kreatif para influencer inilah, estafet toleransi akan terus berlanjut, menjangkau sudut-sudut terjauh dari imajinasi generasi muda, dan menjaga keutuhan bangsa tetap tegak di tengah derasnya arus modernitas.

Membangun kedaulatan mental bagi Generasi Alpha, anak cucu yang lahir sepenuhnya di era kecerdasan buatan, adalah investasi paling krusial bagi kelangsungan nadi Ibu Pertiwi. Mereka adalah kelompok yang paling terpapar oleh serbuan nilai-nilai global yang sering kali bersifat seragam dan tercerabut dari akar tradisi lokal. Di tengah banjir informasi tersebut, tantangan terbesarnya adalah memastikan mereka tidak tumbuh menjadi pengembara digital yang kehilangan arah atau “yatim sosiologis” yang tak mengenali jati dirinya sendiri. Kedaulatan mental berarti memiliki perisai internal yang kuat untuk tetap bangga menjadi orang Indonesia yang moderat, meskipun dunia maya terus memborbardir mereka dengan standar hidup dan pola pikir asing.

Karakter moderat harus ditanamkan bukan sebagai batasan, melainkan sebagai kecerdasan emosional untuk menavigasi kompleksitas dunia. Generasi Alpha perlu didampingi agar memiliki “jangkar identitas” yang menghujam dalam, sehingga saat mereka berselancar di jagat maya yang tak bertepi, mereka tidak mudah hanyut oleh arus ekstremisme maupun individualisme akut. Membangun kedaulatan mental berarti mengajarkan mereka bahwa menjadi modern tidak harus berarti meninggalkan nilai-nilai inklusivitas Nusantara. Justru, nilai harmoni dan kegotongroyongan yang kita miliki adalah modal sosial kelas dunia yang dapat mereka tawarkan dalam pergaulan global.

Lebih jauh lagi, jati diri yang kuat sebagai orang Indonesia akan membuat mereka mampu melakukan filterisasi mandiri terhadap setiap narasi yang masuk ke layar gawai mereka. Mereka akan melihat perbedaan bukan sebagai tembok pemisah, melainkan sebagai kekayaan warna yang alami. Dengan kedaulatan mental ini, anak cucu kita tidak akan mudah terprovokasi oleh agenda-agenda pemecah belah yang sering kali menyamar di balik tren digital. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang berdaulat secara pikiran, yang mampu mencintai negerinya dengan cara yang cerdas dan tetap terbuka terhadap kemajuan zaman tanpa harus kehilangan ruh kebangsaannya.

Oleh karenanya, menitipkan masa depan Ibu Pertiwi di pundak generasi ini adalah tentang memastikan bahwa estafet toleransi tidak berhenti pada tingkat retorika. Kedaulatan mental di jagat maya adalah benteng terakhir yang akan menjaga jantung Indonesia tetap berdetak kencang di tengah kompetisi peradaban yang kian ketat. Jika kita berhasil membekali mereka dengan jati diri yang kokoh dan jiwa yang moderat, maka kita telah memastikan bahwa Indonesia di masa depan akan tetap menjadi rumah yang teduh bagi siapa pun yang mendiaminya. Inilah tugas sejarah kita hari ini, mempersiapkan para penjaga nadi bangsa yang tidak hanya mahir teknologi, tetapi juga teguh dalam menjaga martabat kemanusiaan dan keutuhan tanah pusaka.

Kesimpulan

Menjaga nadi Ibu Pertiwi pada akhirnya bukan sekedar tugas konstitusional yang bersifat kaku, melainkan sebuah panggilan batin untuk merawat kehidupan itu sendiri. Perjalanan kita menelusuri akar sejarah, membumikan narasi di meja makan rakyat, hingga membentengi diri dengan ketahanan budaya, bermuara pada satu kesimpulan mutlak, bahwa keberlangsungan Indonesia sangat bergantung pada keteguhan kita dalam mempraktikkan toleransi sebagai oksigen harian. Kita tidak boleh membiarkan harmoni yang telah dirajut dengan pengorbanan para pendahulu koyak oleh ambisi sesaat atau tertutup oleh debu prasangka di ruang digital. Memilih untuk menjadi moderat di tengah tarikan arus ekstrem adalah bentuk keberanian tertinggi dalam berbangsa, karena hanya di atas tanah yang stabil dan dalam batin yang saling menghargai itulah, pohon kemakmuran dapat tumbuh menjulang menyentuh langit peradaban.

Estafet masa depan kini sedang bergerak menuju tangan-tangan generasi digital yang memegang kunci kedaulatan mental di jagat maya. Tanggung jawab kita hari ini adalah memastikan bahwa mereka tidak hanya mewarisi wilayah yang luas secara geografis, tetapi juga mewarisi jiwa Nusantara yang inklusif dan lapang dada. Selama detak jantung setiap anak bangsa masih berirama dalam frekuensi kemanusiaan, dan selama jemari kita lebih memilih untuk merangkul daripada memukul, maka nadi Ibu Pertiwi akan terus berdenyut dengan kencang dan sehat. Mari kita jadikan setiap perbedaan sebagai simfoni yang memperindah keberadaan kita, memastikan bahwa rumah besar bernama Indonesia ini tetap berdiri megah sebagai mercusuar perdamaian bagi dunia, hari ini, esok, dan selamanya.

Menuju Islam yang Kontekstual dalam Melawan Radikalisme dan Menghadapi Tantangan Masa Depan

Penulis: Abdul Mukhlis*, Penyunting: Azzam Nabil H.

Radikalisme sering kali bersemi di lahan yang kering akan akar sejarah dan hampa dari sentuhan rasa kemanusiaan yang lokalistik. Dalam konteks ini, kebudayaan nusantara berperan sebagai sistem imun alami yang menjaga tubuh bangsa dari infiltrasi pemikiran ekstrem yang bersifat destruktif. Ketika agama didekap erat oleh tradisi, ia memiliki “jangkar” yang kuat sehingga tidak mudah terseret oleh arus ideologi transnasional yang mencoba mencabut jati diri kolektif kita. Budaya bukanlah sekedar warisan fisik, melainkan sebuah benteng psikologis yang memastikan bahwa ekspresi keberagamaan kita tetap berada dalam koridor kewajaran, di mana cinta pada Tuhan selalu berjalan selaras dengan kasih sayang kepada tanah air dan sesama makhluk.

Kearifan lokal bukanlah sekedar artefak masa lalu yang statis, melainkan sebuah kecerdasan kolektif yang berfungsi sebagai imunitas sosial terhadap infiltrasi paham-paham asing yang kaku. Nilai-nilai seperti gotong royong bukan hanya aktivitas fisik membersihkan lingkungan, tetapi merupakan filosofi interaksi yang meniscayakan ketergantungan antarmanusia melampaui sekat keyakinan. Dalam ekosistem sosial yang saling menopang ini, benih-benih ekstremisme sulit menemukan ruang tumbuh karena ideologi tersebut menuntut eksklusivitas dan pemisahan, sesuatu yang secara alamiah bertentangan dengan DNA masyarakat Nusantara yang terbiasa hidup dalam kohesi yang erat.

Lebih jauh lagi, konsep tepa slira atau tenggang rasa menjadi mekanisme penyaring psikologis yang sangat efektif dalam menangkal radikalisme. Keberanian untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain menciptakan sebuah penghalang moral bagi munculnya sikap menghakimi atau menyesatkan sesama. Ketika seseorang dididik dalam tradisi yang menjunjung tinggi kehalusan budi dan penghormatan terhadap martabat orang lain, maka narasi kebencian yang sering kali dibawa oleh gerakan radikal akan terasa aneh dan asing. Imunitas ini bekerja secara halus, ia tidak melawan dengan kekerasan, melainkan dengan keteguhan prinsip hidup yang lebih memilih harmoni daripada konfrontasi.

Kekuatan imunitas sosial ini terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara identitas personal dan harmoni komunal. Paham ekstrem sering kali mencoba menawarkan identitas tunggal yang mencabut seseorang dari akar sosialnya, sementara kearifan lokal justru memperkuat akar tersebut. Dengan merawat tradisi yang inklusif, kita sebenarnya sedang membangun barikade tak kasat mata yang melindungi generasi mendatang dari godaan ideologi yang memecah belah. Masyarakat yang kaya akan kearifan lokal akan selalu memiliki cara unik untuk menolak ekstremisme, bukan melalui perdebatan teologis yang rumit, melainkan melalui praktik hidup sehari-hari yang penuh kasih dan persaudaraan.

Dalam struktur masyarakat Nusantara, tradisi bukan sekedar pengulangan gerak tanpa makna, melainkan sebuah instrumen komunikasi sosial yang sangat cair. Upacara adat dan perayaan lokal sering kali menjelma menjadi “mimbar informal” di mana sekat-sekat dogmatis meluruh di bawah payung kebersamaan. Di ruang-ruang kultural inilah, dialog tidak dilakukan melalui perdebatan lisan yang kaku, melainkan melalui kerja bersama, berbagi hidangan, dan partisipasi kolektif. Ketika warga dari berbagai latar belakang keyakinan berkumpul dalam sebuah perhelatan tradisi, mereka sebenarnya sedang merajut kembali rajutan sosial yang sempat renggang, membuktikan bahwa identitas primordial dapat berdampingan secara damai tanpa harus saling meniadakan.

Transformasi tradisi menjadi ruang dialog ini memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk melihat “yang lain” sebagai manusia seutuhnya, bukan sekedar representasi dari label agama atau kelompok tertentu. Dalam dekapan perayaan lokal, prasangka sering kali luluh oleh hangatnya interaksi yang jujur dan tawa yang tulus. Ritual budaya menjadi katalisator bagi terciptanya pemahaman lintas batas, di mana pesan-pesan moderasi tidak perlu disampaikan melalui ceramah yang menggurui, melainkan dirasakan langsung melalui pengalaman berbagi ruang. Inilah keajaiban dari kearifan lokal, ia mampu menciptakan zona netral yang aman, di mana setiap orang merasa memiliki hak yang sama untuk merayakan kehidupan tanpa dibayangi ketakutan akan penghakiman.

Pada tingkat yang lebih dalam, keberlanjutan tradisi sebagai media dialog merupakan strategi jitu untuk meredam potensi konflik horisontal. Ketika mimbar-mimbar formal sering kali terjebak dalam retorika yang memisahkan, perayaan adat justru menawarkan narasi penyatuan yang bersifat emosional dan organis. Dengan menjaga tradisi tetap hidup, masyarakat sebenarnya sedang memelihara saluran komunikasi yang paling purba namun paling efektif. Ruang dialog berbasis budaya ini memastikan bahwa moderasi beragama bukan sekedar konsep di atas kertas, melainkan praktik hidup yang nyata, di mana perdamaian dibangun dari meja-meja perjamuan adat dan gotong royong di pelataran desa.

Salah satu ancaman paling laten bagi wajah teduh agama adalah munculnya gerakan yang mencoba memaksakan penafsiran ahistoris, sebuah upaya untuk memurnikan agama dengan cara mencabutnya secara paksa dari akar sejarah dan rahim budaya tempatnya tumbuh. Gerakan ini sering kali memandang tradisi lokal sebagai residu yang harus dibersihkan, seolah-olah kesalehan hanya bisa diraih dengan meniru secara harfiah realitas sosiologis masa lalu di tanah yang berbeda. Upaya “amnesia sejarah” ini tidak hanya merusak tatanan sosial yang telah harmonis, tetapi juga mengancam identitas budaya nasional yang selama ini menjadi wadah bagi berseminya nilai-nilai spiritualitas Nusantara.

Menangkis arus pemurnian yang kaku ini memerlukan penguatan narasi bahwa Islam di Indonesia tidak datang untuk menghapus memori kolektif bangsa, melainkan untuk memperkayanya. Memperkuat identitas budaya nasional bukan berarti melakukan sinkretisme yang mengaburkan akidah, melainkan menyadari bahwa setiap bangsa memiliki “warna” tersendiri dalam mengekspresikan ketundukannya kepada Tuhan. Dengan menghargai sejarah panjang perjumpaan agama dan budaya, kita sebenarnya sedang membangun benteng intelektual yang kokoh agar masyarakat tidak mudah terombang-ambing oleh klaim kebenaran tunggal yang sering kali datang dengan watak yang agresif dan asing.

Identitas budaya nasional berfungsi sebagai jangkar yang mencegah umat dari ketercerabutan akar. Ketika seseorang memahami bahwa nenek moyangnya mampu menjadi Muslim yang taat sekaligus menjadi orang Nusantara yang bermartabat, maka ia akan memiliki kepercayaan diri kultural untuk menolak agenda penyeragaman budaya global. Kesadaran sejarah ini penting untuk menegaskan bahwa Islam di Indonesia memiliki sanad keilmuan dan sosial yang otentik. Dengan demikian, gerakan yang mencoba mendelegitimasi tradisi atas nama pemurnian akan kehilangan relevansinya saat berhadapan dengan masyarakat yang melek sejarah dan bangga akan jati diri lokalnya.

Melawan ahistorisitas penafsiran adalah upaya untuk mengembalikan agama pada fungsi aslinya sebagai pencerah peradaban, bukan penghancur kebudayaan. Mempertahankan wajah Islam yang kontekstual berarti berani merayakan sejarah sebagai ruang belajar yang dinamis, di mana teks suci tetap menjadi pemandu utama tanpa harus meniadakan konteks di mana teks tersebut dibaca. Dengan mempertautkan kembali tali sejarah yang sempat coba diputuskan, kita sedang memastikan bahwa moderasi beragama tetap memiliki landasan yang kuat di bumi Nusantara, sebuah keberagamaan yang tidak hanya saleh secara ritual, tetapi juga beradab dan berakar secara kultural.

Menuju Islam yang Kontekstual: Tantangan dan Masa Depan

Merawat wajah Islam yang kontekstual di masa depan bukanlah sebuah upaya romantis untuk sekedar mengenang masa lalu, melainkan sebuah perjuangan intelektual untuk memastikan agama tetap menjadi kompas yang relevan di tengah badai modernitas. Saat ini, kita sedang berdiri di persimpangan jalan di mana arus globalisasi dan digitalisasi sering kali menawarkan keseragaman yang hambar, yang berpotensi meluluhkan kekhasan budaya lokal yang meneduhkan. Tantangan ke depan bukan lagi sekedar mempertahankan tradisi dari kepunahan, melainkan bagaimana merevitalisasi nilai-nilai moderasi tersebut agar mampu berdialog dengan kecerdasan buatan, algoritma media sosial, dan pergeseran paradigma generasi muda yang semakin kosmopolit tanpa harus kehilangan kompas spiritualitasnya.

Di era di mana realitas sering kali terfragmentasi dalam layar gawai, digitalisasi kearifan lokal bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan eksistensial. Strategi untuk mempertahankan wajah Islam yang teduh harus bertransformasi dari sekedar diskursus di ruang publik fisik menjadi narasi visual yang kinetik di jagat maya. Memasukkan nilai-nilai moderasi ke dalam konten digital berarti kita sedang berupaya “menitipkan” pesan-pesan langit ke dalam algoritma yang cenderung menyukai polarisasi. Tantangannya adalah bagaimana mengemas filsafat hidup yang mendalam menjadi konten yang ringkas, estetis, dan memiliki daya pikat tanpa mereduksi substansi nilai yang ingin disampaikan kepada generasi Z dan Alpha.

Generasi muda saat ini adalah penduduk asli digital yang mendambakan autentisitas di tengah kepalsuan tren global. Oleh karena itu, mengemas moderasi beragama melalui konten digital memerlukan sentuhan kreativitas yang melampaui metode ceramah konvensional. Nilai-nilai seperti tepa slira atau harmoni budaya harus diterjemahkan ke dalam bahasa visual, baik itu melalui film pendek, animasi, hingga infografis yang interaktif, sehingga ia tidak lagi terasa sebagai nasihat kuno, melainkan sebagai gaya hidup yang keren dan relevan. Dengan cara ini, kearifan lokal tidak akan terkubur dalam museum sejarah, melainkan terus berdenyut dalam arus informasi digital, menjadi penyeimbang di tengah banjirnya narasi ekstremisme yang sering kali menggunakan kemasan teknologi secara agresif.

Keberhasilan digitalisasi ini akan menentukan sejauh mana moderasi beragama mampu memenangkan perebutan ruang perhatian di masa depan. Kita perlu menciptakan ekosistem digital yang “ramah budaya”, di mana kearifan lokal menjadi sumber inspirasi tak terbatas bagi para kreator konten muda untuk mengekspresikan keberagamaan mereka. Ketika nilai-nilai Islam yang kontekstual mampu berselancar dengan lincah di media sosial, ia akan menjadi daya tawar spiritual yang inklusif bagi generasi baru. Inilah langkah nyata dalam menjamin masa depan wajah teduh agama, memastikan bahwa cahaya moderasi tetap berpijak pada tradisi, namun terpancar melalui medium tercanggih yang dimiliki manusia saat ini.

Pendidikan agama di masa depan harus berani melampaui batas-batas kaku transfer kognitif yang sekedar mengandalkan hafalan teks tanpa ruh. Mendorong kurikulum berbasis kearifan berarti mengajak peserta didik untuk tidak hanya menghafal ayat-ayat suci, tetapi juga mampu “membaca” ayat-ayat Tuhan yang terhampar dalam realitas sosial di sekeliling mereka. Pendidikan harus menjadi laboratorium empati, di mana teks agama digunakan sebagai lensa untuk membedah problem kemanusiaan dan merajut kembali kohesi sosial yang mulai rapuh. Dengan demikian, ilmu agama tidak lagi menjadi tumpukan dogma yang pasif, melainkan menjadi pengetahuan yang hidup dan fungsional dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

Kepekaan terhadap konteks sosial menjadi inti dari transformasi pendidikan ini, di mana kearifan lokal diintegrasikan sebagai metode pembelajaran yang organik. Peserta didik diajak untuk turun ke lapangan, berinteraksi dengan keberagaman, dan memahami bahwa setiap hukum Tuhan memiliki dimensi sosiologis yang bertujuan untuk kemaslahatan publik. Kurikulum yang berbasis kearifan akan mengajarkan bahwa kesalehan sejati tidak diukur dari seberapa fasih seseorang mengutip dalil, tetapi seberapa besar kontribusi sosial dan kepekaannya terhadap ketimpangan di sekitarnya. Ini adalah upaya untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara teologis, tetapi juga memiliki kecerdasan kultural yang tinggi untuk menavigasi pluralitas bangsa.

Pendidikan agama yang membumi ini akan melahirkan agen-agen moderasi yang memiliki akar karakter yang kuat namun berwawasan luas. Ketika sekolah dan madrasah mampu menyajikan agama sebagai jalan hidup yang ramah budaya dan peduli sosial, maka potensi radikalisme sejak dini dapat diredam secara efektif. Pendidikan tidak lagi memisahkan antara kesucian batin dan kepedulian duniawi, keduanya menyatu dalam semangat pengabdian yang inklusif. Inilah fondasi bagi masa depan Islam yang kontekstual, di mana pendidikan agama menjadi persemaian utama bagi tumbuhnya wajah-wajah teduh yang sanggup merangkul perbedaan dengan tangan terbuka dan hati yang penuh cahaya kearifan.

Menjaga autentisitas keberagamaan di era kontemporer merupakan tantangan intelektual yang berat, terutama ketika arus globalisasi membawa kecenderungan untuk menyeragamkan budaya dunia ke dalam satu standar yang hambar dan mekanis. Di tengah kepungan gaya hidup transnasional yang serba instan, “dekapan budaya” dalam beragama sering kali dianggap sebagai residu masa lalu yang tidak lagi relevan. Namun, kita harus menyadari bahwa tanpa akar tradisi yang kokoh, moderasi beragama hanya akan menjadi jargon kosong yang kehilangan daya hidupnya. Mempertahankan autentisitas berarti berani tetap menjadi “diri sendiri” secara kultural, sembari tetap membuka diri terhadap kemajuan teknologi dan pemikiran modern tanpa harus kehilangan kiblat spiritualitas.

Strategi utama dalam menjaga kekokohan dekapan budaya ini adalah dengan melakukan reinterpretasi yang kreatif terhadap nilai-nilai lama agar selaras dengan kebutuhan masa kini. Kita tidak sedang membangun museum budaya yang statis, melainkan sedang merawat organisme hidup yang harus terus beradaptasi tanpa mengubah DNA-nya. Modernitas seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman yang menghancurkan tradisi, melainkan sebagai alat untuk memperluas jangkauan kearifan lokal. Dengan memberikan nafas baru pada nilai-nilai moderasi melalui kemasan yang kontemporer, kita memastikan bahwa wajah teduh agama tetap menarik dan fungsional bagi masyarakat yang hidup di tengah pusaran arus global yang serba cepat.

Ketahanan autentisitas ini juga sangat bergantung pada kemampuan kita dalam menangkal “kolonialisme mental” yang sering kali datang melalui budaya pop yang hegemonik. Globalisasi sering kali memaksa kita untuk merasa rendah diri terhadap warisan sendiri dan lebih mengagungkan identitas dari luar. Di sinilah pentingnya memperkuat rasa bangga terhadap Islam yang kontekstual, sebuah model keberagamaan yang telah teruji mampu menjaga perdamaian di tanah yang paling majemuk di dunia. Ketika kita memiliki kepercayaan diri kultural yang tinggi, maka pengaruh luar tidak akan lagi bersifat destruktif, melainkan menjadi elemen pelengkap yang memperkaya mozaik peradaban tanpa menghapus karakter asli yang meneduhkan.

Menjaga autentisitas di tengah modernitas adalah sebuah janji setia untuk tetap membumikan agama di tempat ia dipraktikkan. Sejauh mana kita mampu memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap “berbicara” dalam dialek lokal namun memiliki visi global, sejauh itulah wajah teduh agama akan tetap bersinar. Modernitas mungkin mengubah cara kita berkomunikasi dan bekerja, namun ia tidak boleh mengubah cara kita mengasihi sesama dan merawat harmoni yang telah dititipkan oleh para leluhur. Dengan menjaga dekapan budaya tetap kokoh, kita sedang memastikan bahwa masa depan Indonesia tetap menjadi sebuah taman spiritualitas yang indah, di mana kemajuan materi dan kemuliaan adab tumbuh berdampingan secara harmonis.

Kesimpulan

Wajah teduh Islam yang kontekstual di Nusantara bukanlah sekedar warisan sejarah yang statis, melainkan sebuah organisme spiritual yang terus bertumbuh dalam dekapan hangat kebudayaan lokal. Perjumpaan antara wahyu yang luhur dan tradisi yang membumi telah melahirkan sebuah narasi moderasi yang tidak hanya menyelamatkan akidah, tetapi juga memanusiakan manusia dalam keberagaman. Melalui instrumen estetika, kearifan sosiologis, dan fleksibilitas hukum, agama tampil sebagai oase yang menyejukkan, menjadi perisai alami bagi infiltrasi paham radikal yang mencoba mencabut akar jati diri bangsa. Inilah bukti bahwa menjadi religius yang taat tidak menuntut seseorang untuk mengasingkan diri dari tanah kelahirannya, karena iman sejati justru menemukan resonansinya yang paling indah dalam harmoni budaya.

Menatap masa depan, tantangan untuk merawat autentisitas moderasi di tengah gempuran globalisasi dan digitalisasi memerlukan keberanian intelektual untuk tetap relevan tanpa kehilangan arah. Pendidikan yang berbasis kearifan serta strategi adaptasi teknologi menjadi kunci agar “nafas” Islam yang ramah tetap terdengar nyaring bagi generasi mendatang. Kita tidak sedang mempertahankan sisa-sisa masa lalu, melainkan sedang memastikan bahwa kompas spiritualitas bangsa ini tetap kokoh menghadapi badai modernitas yang sering kali menyeragamkan paksa identitas dunia. Dengan menjaga sinergi antara nilai langit dan cita rasa bumi, kita sedang mewariskan sebuah peradaban yang teduh, di mana agama hadir untuk merangkul semesta, menebar rahmat, dan menyinari setiap relung kehidupan dengan penuh cinta dan kedamaian.

*Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Menggugat “Serakahnomic”: Banjir Sumatera-Aceh dan Urgensi Taubat Ekologis Bangsa

Penulis: Misbakhudin*, Editor: Ika Amiliya Nurhidayah

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang kembali mengepung wilayah Sumatera dan Aceh belakangan ini bukanlah sekadar “tamu tahunan” yang datang karena siklus cuaca. Di balik tanggul yang jebol, rumah yang hanyut, dan nyawa yang melayang, terpampang nyata sebuah potret kerusakan sistemis yang memilukan. Hutan yang seharusnya menjadi pelindung alami dan penyerap air, kini kondisinya compang-camping akibat eksploitasi yang ugal-ugalan. Isu ini membawa kita pada sebuah terminologi tajam yang belakangan dipopulerkan oleh Presiden Prabowo Subianto: Serakahnomic. Sebuah paradigma ekonomi yang hanya memuja pertumbuhan angka, namun buta terhadap keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

Anatomi Serakahnomic di Jantung Hutan Sumatera

Serakahnomic adalah wajah ekonomi yang rakus, di mana keuntungan finansial jangka pendek menjadi panglima di atas segalanya. Dalam konteks Sumatera dan Aceh, praktik ini termanifestasi dalam alih fungsi hutan yang masif demi industri ekstraktif, pertambangan ilegal, dan perluasan perkebunan monokultur tanpa memperhatikan daya dukung ekosistem (carrying capacity). Hutan yang secara alami berfungsi sebagai “tabung penyimpanan” air, dikonversi menjadi mesin uang yang kering dari tanggung jawab moral.

Keserakahan ini menciptakan ketimpangan yang mengerikan. Ketika keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir kelompok atau korporasi besar, risiko bencananya justru “disosialisasikan” atau dibebankan kepada rakyat kecil. Para petani di kaki gunung, masyarakat adat, dan warga di bantaran sungai menjadi pihak pertama yang menanggung dampak mematikan dari kebijakan yang abai lingkungan. Inilah ekonomi yang tidak beradab; sebuah sistem yang mengonversi pohon menjadi pundi-pundi rupiah, namun meninggalkan lumpur, tangis, dan trauma bagi warga yang tak berdaya.

Perspektif Al-Qur’an: Alam Bukan Komoditas Mati

Sebagai bangsa dengan penduduk Muslim terbesar, kita seharusnya memahami bahwa alam bukan sekadar objek eksploitasi. Dalam kacamata Islam, alam semesta adalah amanah yang harus dijaga keseimbangannya dalam kerangka Tauhidullah. Allah SWT secara eksplisit memberikan peringatan keras dalam Surah Ar-Rum ayat 41:

”Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Tafsir ayat ini dalam konteks ekologi kontemporer menegaskan bahwa krisis lingkungan bukanlah takdir murni atau hukuman buta dari Tuhan. Ia adalah hasil dari intervensi manusia yang melampaui batas (israf). Hutan dalam Al-Qur’an dipandang sebagai bagian dari Mizan atau keseimbangan yang diciptakan Allah. Setiap pohon yang ditebang secara liar adalah gangguan terhadap neraca keseimbangan tersebut. Ketika keserakahan ekonomi mengabaikan batasan-batasan ini, maka ketidakteraturan alam—seperti banjir bandang dan pemanasan global—menjadi konsekuensi logis yang tak terelakkan. Manusia seolah sedang menuai apa yang mereka tanam dengan kerakusan mereka sendiri.

Fiqih Lingkungan: Melawan Kezaliman Ekologis

Dalam khazanah hukum Islam, kita mengenal konsep Fiqh al-Bi’ah (Fiqih Lingkungan). Fiqih ini mengajarkan bahwa pelestarian lingkungan hidup adalah bagian integral dari Maqasid al-Syariah (tujuan utama syariat), khususnya dalam aspek Hifz al-Nafs (menjaga jiwa) dan Hifz al-Mal (menjaga harta). Menghancurkan fungsi hutan di daerah hulu yang secara langsung mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di hilir bukan sekadar kelalaian, melainkan dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman besar atau jinayah (tindak pidana) terhadap kemanusiaan.

Secara normatif, Islam memegang prinsip fundamental: “La darara wala dirara” (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain). Kebijakan ekonomi yang membiarkan penggundulan hutan demi keuntungan materi adalah pelanggaran nyata terhadap prinsip ini. Negara, dalam perspektif Fiqih Siyasah (politik Islam), memiliki mandat untuk menjadi muhtasib atau pengawas moral yang memastikan tidak ada aktivitas ekonomi yang merugikan kemaslahatan umum (maslahah ammah). Membiarkan hutan rusak demi segelintir orang adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan.

Serakahnomic vs Ekonomi Syukur

Melawan serakahnomic memerlukan lebih dari sekadar bantuan sembako bagi korban banjir atau pembangunan tanggul darurat. Kita membutuhkan perubahan paradigma total—sebuah “Taubat Ekologis” (Taubatun Bi’iyyah). Presiden Prabowo telah melemparkan bola panas mengenai bahaya keserakahan ekonomi; kini saatnya pemerintah daerah dan pusat menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang tegas dan berpihak pada keberlanjutan.

Transformasi ini harus dimulai dengan menggeser orientasi ekonomi kita dari prinsip “serakah” menuju prinsip “syukur”. Ekonomi syukur mengakui adanya batasan alam dan hak-hak generasi mendatang. Hutan tidak boleh lagi dilihat sebagai tumpukan kayu senilai sekian dollar, melainkan sebagai paru-paru kehidupan yang haknya dilindungi oleh konstitusi dan agama.

Langkah konkret yang harus diambil adalah:

Moratorium dan Audit Perizinan: Pemerintah harus berani meninjau kembali dan mencabut izin-izin pengolahan lahan di kawasan hutan lindung dan daerah rawan bencana di Sumatera dan Aceh tanpa pandang bulu.

Penegakan Hukum Berbasis Keadilan: Pelaku perusakan lingkungan, baik itu perorangan maupun korporasi raksasa, harus mendapatkan sanksi hukum dan sosial yang berat. Hukum tidak boleh tajam ke bawah namun tumpul ke atas dalam isu lingkungan.

Rekonsiliasi dengan Alam melalui Pendidikan: Memasukkan literasi ekologi berbasis agama di sekolah-sekolah dan pesantren. Menanamkan kesadaran bahwa menanam pohon dan menjaga sungai adalah bagian dari ibadah jariyah (pahala yang terus mengalir).

Penutup: Warisan untuk Anak Cucu

Bencana di Sumatera dan Aceh adalah pengingat keras bahwa alam memiliki batas kesabaran. Kita tidak boleh membiarkan serakahnomic terus mendikte masa depan bangsa ini. Kita tidak ingin mewariskan tanah air yang hanya tinggal “tanah” yang tandus dan “air” yang selalu mendatangkan bencana bagi anak cucu kita kelak.

Agama telah memberikan panduan moral yang paripurna, dan realitas sosiopolitik telah memberikan peringatan yang memekakkan telinga. Sudah saatnya kita beralih ke ekonomi yang menghargai kehidupan—ekonomi yang tidak mengorbankan masa depan demi nafsu hari ini. Jika taubat ekologis tidak segera kita lakukan, maka kita hanya sedang menghitung waktu sampai alam benar-benar berhenti bersahabat karena kita sendiri yang secara sadar menghancurkan “benteng” pertahanan terakhir kita. Kebijakan yang ramah lingkungan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan syarat mutlak untuk keselamatan bangsa.

)* Dosen FUAD UIN KH. Abdurrahman Wahid.

Musibah dan Muhasabah: Menyongsong 2026 dengan Kesadaran Kolektif

Penulis: Muhlisin*, Editor: Azzam Nabil H.

Pergantian tahun sering kali dimaknai sebagai momentum perayaan, harapan baru, dan optimisme akan masa depan. Namun, memasuki tahun 2026, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat di sejumlah wilayah Sumatra Utara, sumatra Barat dan Nanggroe Aceh Darussalam, justru dihadapkan pada kenyataan pahit berupa musibah dan bencana. Di tengah duka, kehilangan, dan penderitaan, euforia pergantian tahun terasa tidak sepenuhnya relevan. Situasi ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan melakukan muhasabah, introspeksi mendalam sebagai individu maupun sebagai bangsa.

Musibah bukan sekadar peristiwa alam atau rangkaian kejadian tragis yang datang tanpa makna. Dalam perspektif sosial dan spiritual, musibah adalah cermin yang memantulkan wajah kemanusiaan kita: sejauh mana empati tumbuh, solidaritas bekerja, dan kesadaran kolektif terbentuk. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa besar tidak lahir dari kenyamanan semata, tetapi ditempa oleh krisis yang memaksa mereka untuk belajar, berubah, dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, menyongsong 2026 di tengah musibah Sumatera seharusnya tidak hanya diisi dengan duka, tetapi juga dengan kesadaran bersama untuk menata ulang cara pandang kita terhadap alam, sesama manusia, dan masa depan bangsa. Tahun baru menjadi momentum reflektif: apakah kita akan kembali pada rutinitas lama yang abai, atau justru melangkah dengan kesadaran kolektif yang lebih matang dan bertanggung jawab.

Musibah sebagai Cermin Kemanusiaan

Musibah selalu menghadirkan paradoks. Di satu sisi, ia membawa penderitaan, trauma, dan kerugian material. Di sisi lain, musibah membuka ruang bagi lahirnya solidaritas, kepedulian, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sering terpinggirkan dalam kehidupan normal. Ketika bencana melanda, sekat-sekat sosial, agama, suku, kelas, sering kali mencair, digantikan oleh semangat gotong royong dan empati. Namun, pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah: apakah solidaritas ini bersifat temporer atau mampu menjadi kesadaran jangka panjang? Banyak penelitian menunjukkan bahwa respons awal masyarakat terhadap bencana cenderung tinggi, tetapi menurun seiring waktu ketika perhatian publik beralih. Di sinilah pentingnya kesadaran kolektif yang berkelanjutan, bukan sekadar simpati sesaat.

Dalam konteks Sumatera, musibah yang terjadi seharusnya menjadi pengingat bahwa Indonesia adalah bangsa yang hidup di wilayah rawan bencana. Kesadaran ini menuntut perubahan cara berpikir: dari sikap reaktif menuju pendekatan preventif dan mitigatif. Bencana tidak boleh terus dipahami sebagai takdir semata, tetapi juga sebagai konsekuensi dari relasi manusia dengan alam yang sering kali eksploitatif dan tidak berkelanjutan.

Muhasabah dan Kesadaran Sosial

Muhasabah tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial dan ekologis. Musibah mengajak kita bertanya: bagaimana kebijakan pembangunan dijalankan? Sejauh mana tata kelola lingkungan diperhatikan? Apakah pembangunan lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek daripada keberlanjutan jangka panjang? Krisis lingkungan global menunjukkan bahwa bencana alam semakin sering dan intens akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Indonesia tidak terkecuali. Dalam konteks ini, musibah di Sumatera menjadi alarm keras bahwa pembangunan yang mengabaikan keseimbangan ekologi akan berujung pada penderitaan manusia sendiri.

Muhasabah ekologis menuntut perubahan paradigma pembangunan. Kesadaran kolektif harus diarahkan pada pembangunan berkelanjutan yang menempatkan keselamatan manusia dan kelestarian alam sebagai prioritas. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, dunia usaha, dan individu. Tanpa kesadaran bersama, bencana akan terus berulang dengan pola yang sama.

Kesadaran kolektif adalah kemampuan suatu masyarakat untuk merasakan, memahami, dan bertindak bersama atas persoalan bersama. Dalam teori sosial, kesadaran kolektif menjadi fondasi kohesi sosial dan ketahanan masyarakat menghadapi krisis. Musibah sering kali menjadi katalisator lahirnya kesadaran ini, tetapi keberlanjutannya sangat bergantung pada sistem sosial dan nilai yang dibangun.

Di Indonesia, nilai gotong royong merupakan modal sosial yang sangat berharga. Namun, modernisasi dan individualisme perlahan mengikis nilai tersebut. Musibah di Sumatera seharusnya menjadi momentum untuk merevitalisasi gotong royong dalam konteks kekinian—tidak hanya dalam bentuk bantuan fisik, tetapi juga advokasi kebijakan, penguatan kapasitas masyarakat, dan pendidikan kebencanaan.

Kesadaran kolektif juga harus diwujudkan dalam sistem pendidikan. Pendidikan tidak cukup hanya mencetak individu cerdas secara akademik, tetapi juga manusia yang memiliki empati, kepedulian sosial, dan kesadaran ekologis. Pendidikan kebencanaan, literasi lingkungan, dan etika sosial perlu menjadi bagian integral dari kurikulum agar generasi mendatang lebih siap dan bertanggung jawab.

Menyongsong 2026

Tahun 2026 seharusnya tidak dimulai dengan pesta dan hiruk-pikuk yang mengabaikan penderitaan sesama. Dalam situasi musibah, etika kepedulian menjadi lebih relevan daripada simbol perayaan. Etika ini menuntut kita untuk menempatkan empati dan solidaritas sebagai nilai utama dalam kehidupan sosial. Etika kepedulian juga menuntut peran aktif negara. Negara tidak hanya hadir sebagai penyalur bantuan darurat, tetapi juga sebagai penjamin keadilan sosial pascabencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara adil, transparan, dan berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat terdampak sebagai subjek, bukan objek pembangunan.

Di tingkat masyarakat, menyongsong 2026 berarti membangun budaya saling peduli yang lebih permanen. Kepedulian tidak berhenti pada donasi, tetapi berlanjut pada pengawasan kebijakan, penguatan komunitas lokal, dan partisipasi aktif dalam upaya mitigasi bencana. Kesadaran kolektif yang matang akan melahirkan masyarakat yang lebih tangguh dan berdaya.

Musibah yang melanda Sumatera menjelang berakhirnya 2026 adalah ujian sekaligus pengingat bagi bangsa Indonesia. Ia menguji sejauh mana nilai kemanusiaan kita hidup, dan mengingatkan bahwa pembangunan tanpa kesadaran ekologis dan sosial hanya akan melahirkan krisis berulang. Dalam konteks ini, muhasabah menjadi keharusan moral dan intelektual. Menyongsong 2026 dengan kesadaran kolektif berarti menjadikan musibah sebagai titik balik, bukan sekadar catatan duka. Kesadaran ini menuntut perubahan cara berpikir, bertindak, dan membangun—dari yang individualistik menuju kolektif, dari yang eksploitatif menuju berkelanjutan, dan dari yang reaktif menuju preventif.

Jika bangsa ini mampu menjadikan musibah sebagai sumber pembelajaran bersama, maka penderitaan tidak akan sia-sia. Dari duka akan lahir kebijaksanaan, dari musibah tumbuh solidaritas, dan dari muhasabah lahir harapan baru. Dengan kesadaran kolektif yang kuat, Indonesia dapat menyongsong 2026 bukan hanya dengan optimisme, tetapi dengan tanggung jawab moral untuk membangun masa depan yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

*Guru Besar UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Bencana Aceh-Sumatera 2025: Data Bicara, Amanah Khalifah Terabaikan, Refleksi Iman dan Ilmu di Era Analitik

Penulis: Naelu Rizqiyah, Penyunting: Dwi Selma Fitriani

Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada penghujung bulan November sampai dengan Desember tahun 2025, tidak dapat dianggap sebagai peristiwa alam yang biasa saja. Laporan situasi terkini menunjukkan angka korban jiwa melebihi 916, ditambah ribuan lainnya yang mengalami luka-luka, ratusan ribu bangunan rumah mengalami kerusakan, dan sekitar satu juta penduduk terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka karena rendaman air serta derasnya aliran lumpur (Situation Report, 7 Desember 2025). Para ahli di bidang Ilmu Kebumian dan Iklim menyatakan dengan tegas bahwa peristiwa ini dipicu oleh gabungan faktor hujan dengan intensitas sangat tinggi termasuk pula pengaruh dari adanya siklon tropis disertai dengan kondisi lingkungan yang terus menurun sehingga memperparah dampak yang timbul. Saat kita mencoba menelaah musibah ini menggunakan sudut pandang keislaman, kita akan dihadapkan pada dua kenyataan yang mendasar: sebuah ujian terhadap rasa kemanusiaan dan sebuah beban moral yang harus ditanggung terhadap alam sekitar serta terhadap sesama manusia.

Berdasarkan analisis dari berbagai peneliti lingkungan, banjir yang sangat parah di Aceh dan wilayah Sumatera ini bukan semata-mata merupakan anomali atau penyimpangan cuaca belaka, melainkan merupakan akibat langsung dari kerusakan ekosistem yang sudah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Berkurangnya tutupan hutan secara signifikan di daerah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) menyebabkan daya serap tanah terhadap air hujan yang deras menjadi sangat lemah, sehingga air tersebut langsung meluap dengan kekuatan besar menuju area permukiman warga. Persoalan tata ruang dan penggunaan lahan yang tidak terkendali ini tidak hanya menjadi masalah teknis semata, tetapi lebih jauh merupakan sebuah seruan untuk melakukan perenungan mendalam: bagaimana sebenarnya umat Islam dapat mengaktualisasikan konsep kekhalifahan yang merupakan sebuah amanah untuk menjaga dan memelihara bumi dalam praktik kehidupan yang nyata. Ajaran Islam dengan jelas menyatakan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi ini, bukan penguasa yang dapat bertindak sewenang-wenang tanpa batasan. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman di dalam Al-Qur’an:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم

(“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam…”) QS. Al-Isrā’: 70. Ayat yang mulia ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan manusia sesungguhnya tidak terletak pada tindakan mengeksploitasi alam secara berlebihan, tetapi justru pada peran aktif untuk menjaga keseimbangan seluruh ciptaan Allah.

Musibah besar ini juga menjadi sebuah cermin yang sangat jelas bagi umat Islam tentang betapa pentingnya sikap tawakkal dan kesabaran. Pada saat menerima suatu musibah, Islam sama sekali tidak mengajarkan sikap fatalisme yang pasif, melainkan mengajarkan sikap yang aktif: yaitu berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin, baru kemudian menyerahkan seluruh hasilnya hanya kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad ﷺ disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ

(“Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila dia mengerjakan suatu pekerjaan, dia benar-benar menyempurnakannya.”) HR. Baihaqi. Ini memberikan pengajaran yang sangat berharga bahwa segala upaya untuk mengurangi risiko bencana, seperti pengelolaan lingkungan yang baik, kesiapsiagaan komunitas, dan perbaikan sarana prasarana, bukan hanya sekadar mencerminkan sikap profesionalisme, tetapi lebih dari itu merupakan bagian dari ibadah. Agama secara tegas mengajak kita untuk berusaha membantu masyarakat yang tertimpa musibah dengan tindakan yang konkret, bukan hanya sekadar menunggu datangnya suatu mukjizat.

Umat Islam juga mendapat perintah yang jelas di dalam Al-Qur’an untuk saling tolong-menolong dalam segala bentuk kebaikan dan sekaligus menjauhi segala bentuk kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

(“Dan tolong-menolonglah kalian dalam hal mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, serta janganlah kalian tolong-menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan.”) QS. Al-Mā’īdah: 2. Dalam konteks musibah banjir di Aceh dan Sumatera ini, hal itu berarti bahwa setiap Muslim dituntut untuk terlibat secara aktif di dalam aksi-aksi kemanusiaan yang bertujuan meringankan penderitaan para korban: mulai dari kegiatan penggalangan bantuan, pemberian dukungan logistik, hingga upaya advokasi untuk kebijakan lingkungan yang lebih baik. Sabda Nabi Muhammad ﷺ juga semakin menguatkan makna tersebut:

مَنْ نَجَّى مُؤْمِنًا مِنْ مَصِيبَةٍ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْ مَصِيبَةٍ مِنْ مَصَائِبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(“Barang siapa yang menyelamatkan seorang mukmin dari suatu kesulitan, maka Allah akan menyelamatkannya dari satu kesulitan di antara berbagai kesulitan pada Hari Kiamat kelak.”) HR. Muslim.

Namun demikian, refleksi dari sudut pandang keislaman ini tidak hanya berfokus pada respons sosial setelah bencana terjadi, tetapi juga sangat menekankan aspek pencegahan. Krisis banjir di Sumatera ini telah memunculkan wacana yang kuat tentang tata kelola ruang serta tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat untuk mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Sebagai umat yang beriman kepada Allah dan juga menghargai ilmu pengetahuan, Islam mengajarkan prinsip keseimbangan yaitu menjaga keseimbangan yang harmonis antara kebutuhan hidup manusia dan kelestarian alam. Apabila keseimbangan yang dimaksud ini sampai terganggu, maka ujian seperti banjir besar ini dapat terjadi sebagai konsekuensi yang nyata dari perbuatan manusia itu sendiri.

Pada akhirnya, peristiwa banjir di Aceh dan Sumatera pada tahun 2025 merupakan sebuah cermin yang memanggil seluruh umat Islam untuk berperan aktif di dalam tatanan sosial dan ekologis. Ini bukan sekadar sebuah tragedi yang harus diterima dengan sikap pasrah begitu saja, melainkan menjadi momen yang sangat penting untuk memperteguh keyakinan iman, mempraktikkan nilai ukhuwah islamiyah, serta menegakkan amanah menjaga bumi yang kesemuanya merupakan bentuk ibadah nyata di dunia dan sekaligus bekal untuk kehidupan akhirat. Melalui perpaduan nilai-nilai luhur keislaman dan pendekatan ilmiah yang objektif, umat Islam dapat menunjukkan dengan nyata bahwa agama dan ilmu pengetahuan mampu berjalan beriringan dalam menjawab setiap tantangan zaman yang semakin lama semakin kompleks.

Menenun Kembali Ukhuwah dan Urgensi Islah di Tengah Polemik PBNU

Penulis: M. Robba Masula, Editor: Nafis Mahrusah

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, kerap diibaratkan sebagai kapal besar yang telah lebih dari satu abad menghadapi berbagai dinamika yang menjadi keniscayaan dalam perjalanan sejarahnya. Belakangan ini, publik kembali menyaksikan dinamika internal yang cukup tajam di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), ditandai dengan menguatnya wacana penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa (MLB).

Namun, di tengah memanasnya suhu politik organisasi, pertemuan para kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo pada akhir Desember 2025 menghadirkan harapan baru melalui semangat islah (rekonsiliasi) demi menjaga martabat jam’iyyah.

Fenomena Gunung Es dan Akar Ketegangan

Ketegangan di tubuh PBNU tidak muncul secara tiba-tiba. Wacana MLB merupakan puncak dari akumulasi persoalan yang selama ini terpendam. Sejumlah isu mengemuka, mulai dari kekhawatiran atas independensi NU dari politik praktis, persoalan tata kelola organisasi yang dinilai kurang transparan, hingga melemahnya komunikasi antara elite PBNU, struktur di bawahnya, dan para kiai sepuh. Dalam kerangka konstitusi organisasi, MLB memang merupakan mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam AD/ART NU.

Namun, dalam kultur organisasi NU, MLB kerap dipandang sebagai langkah paling akhir karena berisiko memicu perpecahan hingga ke tingkat akar rumput. Karena itu, menguatnya usulan MLB yang mencuat dalam Musyawarah Kubro di Lirboyo tidak bisa dibaca semata sebagai dorongan prosedural, melainkan sebagai sinyal peringatan serius bagi PBNU bahwa terdapat kegelisahan dan aspirasi yang mendesak untuk segera direspons agar tidak berkembang menjadi konflik laten yang mengancam keutuhan warga Nahdliyin.

Lirboyo sebagai Oase Moral dan Ruang Islah
Dalam situasi tersebut, Pondok Pesantren Lirboyo tampil sebagai ruang moral yang menyejukkan. Musyawarah Kubro yang digelar pada 21 Desember 2025, dan dihadiri para Mustasyar, kiai sepuh, serta perwakilan PWNU se-Indonesia, menegaskan bahwa islah harus menjadi prioritas utama. Forum ini merumuskan tiga rekomendasi penting: pertama, mendorong tercapainya islah dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam; kedua, apabila dialog menemui jalan buntu, mandat kepemimpinan diusulkan dikembalikan kepada jajaran Mustasyar untuk membentuk panitia Muktamar yang netral; dan ketiga, menempatkan MLB sebagai opsi terakhir yang tetap konstitusional. Rekomendasi ini menunjukkan keseriusan para kiai dalam menjaga keutuhan NU, tidak sekadar pada tataran wacana, tetapi juga langkah strategis.

Momentum 25 Desember dan Puncak Rekonsiliasi
Upaya islah mencapai puncaknya pada 25 Desember 2025. Di bawah bimbingan para masyayikh sepuh, serta dengan kehadiran tokoh-tokoh sentral seperti K.H. Ma’ruf Amin dan K.H. Said Aqil Siroj, pertemuan antara Rais Aam K.H. Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf menghasilkan kesepakatan bersama. Keduanya sepakat mengakhiri perbedaan dan menyelenggarakan Muktamar ke-35 secara bersama-sama. Kesepakatan ini secara langsung meredam spekulasi perpecahan dan menegaskan kembali tradisi tabayun serta penghormatan kepada kiai sepuh sebagai fondasi NU.

Urgensi Islah dalam Tiga Dimensi

Urgensi islah dapat dilihat dari tiga dimensi utama. Pertama, dimensi spiritual dan akhlak, di mana islah merupakan manifestasi nilai tawasut dan tasamuh Aswaja, sekaligus penegasan bahwa adab terhadap guru dan sesepuh harus ditempatkan di atas kepentingan struktural. Kedua, stabilitas organisasi. Dengan jumlah anggota yang sangat besar, stabilitas kepemimpinan di tingkat pusat menjadi prasyarat bagi efektivitas gerakan dakwah, pendidikan, dan sosial hingga ke tingkat ranting. Konflik yang berlarut hanya akan menghambat agenda pemberdayaan umat. Islah memberikan kepastian struktural agar roda organisasi tetap berjalan. Ketiga, kemaslahatan nasional. Sebagai salah satu pilar stabilitas bangsa, dinamika internal NU tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik nasional. Islah di Lirboyo merupakan kontribusi nyata NU dalam menjaga ketenangan masyarakat dan memastikan peran strategisnya sebagai jangkar perdamaian tetap terjaga.
Tantangan Pasca-islah

Meski kesepakatan telah dicapai, tantangan ke depan adalah memastikan semangat islah tidak berhenti di tingkat elite. Konsolidasi harus dilakukan hingga ke akar rumput melalui dialog yang inklusif dan terbuka. Muktamar ke-35 akan menjadi ujian kedewasaan berorganisasi: apakah NU mampu menjadikannya forum adu gagasan untuk menatap abad kedua, atau kembali terjebak dalam kontestasi sempit. Sejarah NU mengajarkan bahwa setiap krisis dapat diatasi ketika ukhuah ditempatkan di atas ego. Lirboyo kembali membuktikan bahwa di bawah doa para kiai, persatuan selalu menemukan jalannya.

Santri Zillenial sebagai Agen Perubahan dalam Peradaban Digital

Penulis : Intan Diana Fitriyani, Editor : Amarul Hakim

Santri pada masa lalu identik dengan kitab-kitab tebal, catatan penuh tulisan Arab pegon, serta tradisi menimba ilmu langsung kepada kiai atau nyai ketika membutuhkan penjelasan. Namun, seiring berjalannya waktu, wajah santri pun ikut berubah.

Di era digital ini, santri zillenial mampu mengaji kitab sambil memegang gawai, membuka tafsir Ibnu Katsir secara daring, mengecek hadis melalui situs web, lalu melanjutkannya dengan membuat konten dakwah singkat di media sosial. Kehidupan santri hari ini seolah berjalan di dua dunia sekaligus, yakni dunia pesantren yang sarat adab dan dunia digital yang dipenuhi arus informasi tanpa batas. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjadi melek digital tanpa kehilangan akhlak, serta memahami isu-isu modern tanpa melupakan adab sebagai santri.

Santri zillenial bukanlah santri biasa. Mereka hidup di tengah teknologi, cepat menyerap informasi, mengikuti perkembangan tren, berpikir kritis, dan tetap memiliki keinginan kuat untuk dekat dengan nilai-nilai agama. Namun, kemampuan digital yang tidak disertai dengan penyaringan justru bisa berbahaya. Akses internet memang memudahkan pembelajaran agama, tetapi di saat yang sama membuka peluang masuknya hoaks, konten vulgar, serta pemahaman menyimpang. Ditambah lagi dengan budaya FOMO yang mendorong seseorang merasa harus selalu ikut tren, padahal tidak semua yang viral layak dilihat, disukai, atau dibagikan.

Oleh karena itu, santri perlu meningkatkan literasi digital dengan tetap menjadikan adab sebagai landasan utama. Media sosial seharusnya menjadi ruang dakwah dan keteladanan, bukan ajang debat tanpa etika. Setiap konten yang dibagikan idealnya melewati pertimbangan adab, apakah membawa manfaat, menjaga citra santri dan pesantren, serta bebas dari unsur ghibah, fitnah, atau pamer keburukan. Selain itu, santri juga dituntut bijak dalam memilih tontonan, bersikap santun dalam berdiskusi, serta kreatif menyampaikan dakwah dengan cara yang ringan, menarik, namun tetap syar’i dan bermakna.

Di sisi lain, santri juga perlu melek kesehatan reproduksi agar tidak salah jalan. Selama ini, topik kespro kerap dianggap tabu, padahal sejatinya ia merupakan bagian dari ilmu menjaga amanah tubuh yang diberikan Allah. Pemahaman tentang pubertas, kesehatan organ reproduksi, batas pergaulan, dan cara menjaga diri sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan. Santri yang memahami kespro justru lebih paham batasan syar’i, lebih beradab dalam pergaulan, mampu menolak ajakan negatif dengan elegan, serta berpotensi menjadi sumber edukasi yang menenangkan bagi lingkungannya.

Meski demikian, semua bentuk peningkatan pengetahuan tetap harus bermuara pada akhlak. Ilmu yang luas, popularitas di media sosial, dan konten yang viral tidak akan bermakna jika tidak disertai akhlak yang baik. Santri modern dituntut untuk tetap tawadhu’, menghormati guru meski berbeda pendapat, menyampaikan kebenaran dengan kelembutan, tidak meremehkan orang lain, serta menjaga ucapan, pandangan, dan jejak digitalnya. Akhlak tidak hanya berlaku di dunia nyata, tetapi juga di ruang maya.

Pada akhirnya, santri zillenial memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Mereka adalah benteng moral masyarakat di tengah derasnya arus digital. Pesantren diharapkan menjadi pusat lahirnya generasi muda Islam yang cerdas, kreatif, dan solutif, sehingga santri mampu berperan sebagai edukator digital, influencer syar’i, konselor sebaya, hingga duta anti-hoaks dan anti-pelecehan. Semua peran itu berawal dari perpaduan literasi digital, literasi kesehatan reproduksi, dan akhlak yang kokoh.

Santri masa kini berada di tengah revolusi peradaban digital. Bukan lagi sekadar penonton, melainkan pemain utama yang menghadirkan manfaat dan wajah Islam yang teduh, cerdas, serta beradab. Melek digital menjadikan santri cerdas, melek kesehatan reproduksi menjaga diri tetap terarah, dan akhlak memuliakan segalanya. Ketika ketiganya bersatu, santri akan bersinar di dunia nyata maupun dunia maya, bukan karena sensasi, tetapi karena kualitas.

Penulis : Intan Diana Fitriyani, M.Ag sebagai Dewan pengasuh pp. Al Masyhad Manbaul falah walisampang pekalongan

Perkuat Ukhuwah Wathaniyah, PC ISNU Pekalongan Gelar Dialog Teologis Lintas Iman di Alam Terbuka

Pewarta : Khairul Anwar, Editor : Amarul Hakim

PEKALONGAN – Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PC ISNU) Kabupaten Pekalongan terus berikhtiar merawat kerukunan di tengah kemajemukan bangsa. Bekerja sama dengan Kelas Moderasi Beragama Program Studi Tadris Bahasa Indonesia (TBI) dan Ilmu Gizi UIN K.H. Abdurrahman Wahid (UIN Gus Dur), PC ISNU menyelenggarakan “Sarasehan Moderasi Beragama” di kawasan Wisata Kali Paingan, Linggoasri, Kecamatan Kajen, Sabtu (13/12/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan di alam terbuka ini menghadirkan perjumpaan hangat antara mahasiswa, akademisi NU, dan tokoh lintas agama. Hadir sebagai narasumber Pendeta Evi Julianti Rumagit Zebua (Kristen), Herman Mulyanto (Konghucu), dan Sri Rengganis (Penghayat Kepercayaan), yang dipandu oleh moderator Khairul Anwar, M.E., Ketua PAC ISNU Tirto, Dosen Mata Kuliah Moderasi Beragama Prodi Gizi.

Ketua PC ISNU Kabupaten Pekalongan, Dr. Moh. Nasrudin, M.Pd.I., yang juga Dosen Mata Kuliah Moderasi Beragama dalam sambutannya menegaskan pentingnya memperluas definisi persaudaraan. Ia mengajak 50 mahasiswa yang hadir untuk menjadi agen toleransi yang memandang perbedaan sebagai rahmat, bukan ancaman.

“Toleransi harus digalakkan di tengah bangsa yang sangat berkebhinekaan ini. Kita harus saling menjaga, jangankan kepada sesama manusia, terhadap binatang dan tanaman pun jangan sampai merusak dan menyakiti,” tegas Dr. Nasrudin.

Lebih lanjut, ia menguraikan tingkatan persaudaraan (ukhuwah) yang harus dipegang teguh oleh kader NU dan mahasiswa.

“Jika kita tidak bersaudara dalam seiman (Ukhuwah Islamiyah), maka kita adalah saudara senegara (Ukhuwah Wathaniyah). Jika kita bukan saudara senegara, kita adalah saudara sesama manusia (Ukhuwah Basyariyah). Dan jika batas itu pun masih belum cukup, ingatlah bahwa kita adalah saudara sesama ciptaan Tuhan,” terang Dr. Nasrudin yang juga akademisi UIN Gus Dur tersebut.

Dalam forum tersebut, terungkap bahwa setiap keyakinan memiliki ajaran otentik mengenai jalan tengah dan kasih sayang. Pendeta Evi Julianti mengungkapkan bahwa moderasi dalam Kristen menolak ekstremisme dan mengutamakan cinta kasih sesuai ajaran Yesus Kristus.

“Di Indonesia, moderasi terwujud melalui gotong royong gereja dengan masyarakat lintas agama, membangun harmoni tanpa mengorbankan iman pribadi,” ujarnya.

Senada dengan prinsip Tawassuth (tengah-tengah) dalam NU, Tokoh Konghucu Herman Mulyanto memaparkan konsep Zhongyong atau “Jalan Tengah”.

“Seseorang harus menghindari ekstremisme dan menjaga keseimbangan. Umat Konghucu dipanggil untuk beragama secara bijaksana, membangun etika ritual (Li) dan kemanusiaan (Ren),” jelas Herman.

Sementara itu, Sri Rengganis dari komunitas Penghayat Kepercayaan menekankan harmoni kultural melalui filosofi Memayu Hayuning Bawana. Menurutnya, ritual adat seperti slametan yang melibatkan tetangga lintas keyakinan adalah wujud nyata moderasi yang telah lama mengakar di bumi Nusantara.

Kegiatan ini diharapkan mampu mencetak duta-duta moderasi beragama yang tidak hanya cakap secara intelektual, namun juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi untuk menjaga keutuhan NKRI.

Maras Tahun: Warisan Budaya Bernuansa Islam yang Terus Dilestarikan Masyarakat Belitung

Pewarta: Ristian Al Qodri, editor: Nafis Mahrusah

Belitung (2/12/2025) — Masyarakat Belitung kembali menggelar tradisi Maras Tahun, sebuah ritual adat yang telah diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, permohonan keselamatan, serta penguatan silaturahmi antarwarga. Tradisi ini menjadi simbol harmonisasi yang erat antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal masyarakat Melayu Belitung yang hingga kini tetap terjaga.

Maras Tahun biasanya dilaksanakan sekali dalam setahun pada bulan tertentu yang telah disepakati bersama oleh masyarakat adat dan momentum ini menjadi ajang berkumpulnya warga dari berbagai kalangan untuk memanjatkan doa bersama. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan doa selamat, yasinan, dan tahlilan yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Doa-doa tersebut menjadi inti utama dari prosesi Maras Tahun, menegaskan bahwa nilai-nilai keislaman menjadi pondasi penting dalam setiap tahapan tradisi.

Selain doa bersama, masyarakat juga menyiapkan dulangan, yakni hidangan makanan khas yang terdiri atas ketupat, lepat, serta berbagai lauk tradisional. Hidangan ini kemudian disantap bersama-sama oleh warga. Bagi masyarakat Belitung, dulangan tidak sekadar sajian kuliner, melainkan simbol kebersamaan, keberkahan, dan rasa syukur kepada Allah Swt. atas limpahan rezeki dan keselamatan selama satu tahun terakhir.

Bagi masyarakat setempat, Maras Tahun dimaknai sebagai tradisi untuk memohon kebersihan diri dan keselamatan desa secara spiritual. Tradisi ini mengajarkan pentingnya bersyukur, menjaga keharmonisan hubungan antarwarga, serta tetap memuliakan ajaran Islam melalui praktik budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Dengan demikian, nilai religius dan sosial berjalan beriringan tanpa saling meniadakan.

Di sisi lain, Maras Tahun juga memiliki nilai budaya yang kuat dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Belitung mampu menjaga identitas lokalnya di tengah arus modernisasi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Pemerintah daerah pun terus mendorong pelestarian Maras Tahun sebagai bagian dari warisan budaya takbenda yang patut dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda.

Melalui pelestarian Maras Tahun, masyarakat Belitung tidak hanya mempertahankan sebuah ritual tahunan, tetapi juga merawat nilai-nilai kehidupan yang membentuk karakter kolektif mereka: religius, rukun, dan menjunjung tinggi adat serta ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Jejak Minyak, Data, dan Amanah: Peran Analitik dalam Mengungkap Modus Korupsi Pertamina

Penulis: Milania Sheva Andini Agustin, Editor: Muslimah

Kasus korupsi yang menyeret nama Riza Chalid dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, menunjukkan betapa kompleks dan gelapnya dunia pengelolaan energi nasional. Selama bertahun-tahun skema manipulasi impor, distribusi, hingga aliran uang diduga berlangsung tanpa terdeteksi secara efektif. Kerugian negara yang begitu besar hanya mengindikasikan satu hal, yakni sistem pengawasan yang seharusnya kuat ternyata masih memiliki banyak celah. Jejak minyak memang bisa disembunyikan di balik kontrak dan dokumen yang dipoles rapi, tetapi jejak data tidak akan pernah hilang apabila dianalisis dengan benar dan jujur.

Dalam konteks ini, problematika korupsi tidak hanya menjadi isu sosial dan ekonomi, tetapi juga persoalan moral dan keagamaan. Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk korupsi. Al-Qur’an menyatakan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil (QS. Al-Baqarah: 188). Korupsi dalam tata kelola minyak dan gas (migas) berarti merampas hak masyarakat luas—hak atas energi murah, hak atas pembangunan yang lebih baik, dan hak atas kesejahteraan nasional. Maka, upaya melawan korupsi bukan sekadar tindakan teknokratis, tetapi juga wujud nyata dari penegakan nilai amanah dan keadilan dalam ajaran Islam.

Di tengah besarnya peran sektor migas bagi perekonomian negara, mekanisme pengawasan yang mengandalkan cara konvensional seperti audit manual sudah jelas tidak lagi memadai. Modus kejahatan ekonomi kini semakin cerdik; manipulasi data logistik, laporan produksi yang tidak akurat, perbedaan angka dalam impor minyak, hingga rekayasa kontrak yang tampak legal namun sarat penyimpangan. Dalam situasi seperti ini, sains data hadir sebagai tumpuan baru untuk membongkar kejahatan yang tersembunyi di balik angka-angka.

Analitik data dapat menelusuri perjalanan minyak sejak keluar dari pelabuhan hingga masuk ke terminal distribusi. Setiap perubahan angka sekecil apa pun, bisa mengindikasikan adanya permainan di balik layar. Ketika data keuangan diintegrasikan dengan data logistik dan pengadaan, aliran uang yang mencurigakan dapat segera muncul. Bahkan, jejak digital perjalanan pelaku ke luar negeri dapat memperkuat dugaan tindak pidana pencucian uang lintas negara. Dari sinilah istilah “jejak data” menemukan maknanya sebagai “saksi yang tidak bisa berbohong”.

Lebih jauh, sains data tidak hanya membantu mengungkap kasus yang telah terjadi, tetapi juga mampu menjadi alat pencegahan. Dengan analitik prediktif, sistem bisa menilai risiko dari setiap kontrak atau vendor sebelum bekerja sama dengan perusahaan negara. Institusi seperti Pertamina semestinya menerapkan dashboard pemantauan real-time yang terhubung dengan seluruh rantai suplai minyak. Ketika ada satu angka saja yang melenceng dari pola normal, alarm pengawas dapat menyala sebelum negara kembali dirugikan.

Dalam perspektif Islam, pencegahan kejahatan jauh lebih utama daripada hanya menghukum setelah kerusakan terjadi. Prinsip saddu dzari’ah (menutup celah maksiat) sejalan dengan konsep pengawasan berbasis data yang proaktif. Islam juga menekankan pentingnya hisbah, yaitu fungsi pengawasan untuk menjaga kemaslahatan publik. Maka, penerapan teknologi pengawasan modern tidak hanya mencerminkan inovasi, tetapi juga pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam tata kelola negara.

Namun, pemanfaatan sains data tidak cukup hanya dengan alat yang canggih. Yang lebih penting adalah komitmen moral dan integritas pengelola. Islam mengajarkan bahwa setiap pemimpin adalah pemegang amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban (HR. Bukhari). Transparansi, kerja sama antar lembaga, dan budaya birokrasi yang bersih menjadi kunci agar teknologi benar-benar bermanfaat, bukan hanya pajangan.

Kasus yang melibatkan Riza Chalid harus menjadi titik balik perubahan. Pelajaran terbesar bukan hanya tentang pelaku yang melarikan diri, tetapi tentang rapuhnya sistem yang memungkinkan korupsi terus berulang. Jika data selama ini telah merekam seluruh transaksi minyak dan dana yang mengalir, maka kini yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk menggunakan data sebagai jalan menuju keadilan.

Di era digital, korupsi memang semakin canggih. Namun teknologi untuk melawannya juga berkembang lebih cepat. Jejak minyak mungkin dapat ditutupi oleh mafia migas, tetapi jejak data dan nilai-nilai amanah dalam Islam akan terus berbicara. Jika kita sungguh ingin menutup ruang penyimpangan dalam sektor strategis ini, jawabannya jelas: tegakkan pengawasan berbasis data, kokoh kan keadilan, dan jadikan nilai Islam sebagai fondasi etika dalam mengelola harta negara yang merupakan titipan seluruh rakyat.

Penulis: hijratunaa