Tag: #ekonomi

KB Vasektomi sebagai Syarat Penerima Bantuan Sosial. Bagaimana Pandangan Islam?

Penulis: Said Kosim, Editor: Fajri Muarrikh

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kelahiran di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat masih tergolong tinggi, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan yang signifikan seperti Kabupaten Garut, Cianjur, Indramayu, dan Tasikmalaya. Fenomena ini memperlihatkan korelasi yang erat antara tingginya angka kelahiran dengan rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga.

Dalam berbagai studi sosial, keluarga miskin di Jawa Barat cenderung memiliki lebih dari tiga anak, bahkan dalam kondisi ekonomi yang belum stabil. Hal ini sering dipengaruhi oleh rendahnya literasi keluarga terhadap perencanaan hidup dan kurangnya akses terhadap informasi dan layanan Keluarga Berencana (KB), khususnya metode kontrasepsi jangka panjang atau permanen seperti vasektomi. Akibatnya, beban sosial dan ekonomi pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai respon terhadap persoalan  ini, gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan bahwa vasektomi atau kontrasepsi pria harus menjadi syarat untuk penerima bantuan sosial bagi masyarakat prasejahtera. Ia menyarankan insentif Rp.500.000 bagi warga yang bersedia menjalani vasektomi. Dedi menjelaskan banyaknya permintaan bantuan biaya kelahiran yang mencapai Rp.25 juta, terutama untuk kelahiran caesar. Dia menekankan pentingnya tanggung jawab dalam pernikahan terkait kehamilan, kelahiran, dan pendidikan anak. Jika seseorang tidak mampu membiayai hal tersebut, ia menyarankan agar tidak perlu menjadi orang tua. Dedi menginginkan penerima bantuan sosial, seperti untuk biaya kelahiran dan pendidikan, harus melakukan vasektomi sebagai bentuk tanggung jawab. Usulan ini bertujuan untuk mendorong pengendalian angka kelahiran di kalangan masyarakat miskin, serta sebagai bentuk komitmen jangka panjang dalam pemutusan mata rantai kemiskinan melalui keluarga kecil yang sejahtera.

Baca juga: NU Urus Tambang: Mandiri Secara Ekonomi, Tapi Gimana dengan Amanah Menjaga Alam?

Vasektomi merupakan prosedur kontrasepsi pria yang memutus saluran sperma dari testis, sehingga air mani tidak mengandung sperma dan kehamilan bisa dicegah. Prosedur ini dilakukan melalui operasi kecil dengan bius lokal dan memiliki risiko komplikasi yang rendah serta pemulihan yang cepat. Vasektomi bisa disebut juga sebagai sterilisasi atau kontrasepsi permanen pada pria.

Dalam pandangan Islam, penggunaan alat kontrasepsi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Namun, vasektomi, yang bersifat permanen, menuai perdebatan di kalangan ulama. Mayoritas ulama menganggapnya haram jika dilakukan tanpa alasan darurat, karena dianggap memutus keturunan. Islam mendorong pengaturan kelahiran demi kesehatan keluarga. Jika vasektomi dilakukan karena faktor medis mendesak, maka hukumnya bisa berubah menjadi boleh dengan pertimbangan medis dan fatwa dari ulama. Keputusan ini harus diambil dengan hati-hati. Hal ini sesuai dengan kutipan yang ada di dalam kitab Asy Syarqowi, juz 2, halaman 332 yang berbunyi “Adapun jika menggunakan sesuatu untuk memutus kehamilan secara permanen maka hukumnya haram. Berbeda jika tidak memutus kehamilan secara permanen, tetapi hanya membatasinya sementara waktu karena ada udzur seperti untuk menyiapkan pendidikan anak maka hukumnya tidak haram dan tidak makruh. Kalau tidak ada udzur maka hukumnya makruh.”

Keharaman vasektomi ini berlaku selama tidak dalam kondisi darurat. Jika dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan melakukan vasektomi dengan menerapkan kaidah fiqih: “Jika dua mafsadah bertentangan, maka yang diperhatikan adalah yang paling berbahaya dengan melakukan yang kecil risikonya.” Hal ini sesuai dengan pendapat pada Muktamar NU ke-28 di Krapyak Yogyakarta, menegaskan bahwa sterilisasi hukumnya diperbolehkan selama dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunannya dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi. Sehingga untuk sterilisasi permanen seperti vasektomi, hukumnya tidak diperbolehkan. Berikut kutipan pendapat Muktamar NU yang ada di dalam Ahkamul Fuqaha, halaman 448-350. “Begitu pula menggunakan obat yang menunda atau memutus kehamilan sama sekali (sehingga tidak hamil selamanya), maka dimakruhkan dalam kasus pertama dan diharamkan dalam kasus kedua. Dan ketika terdapat kondisi darurat, maka berlaku kaidah fiqhiyah, ‘Jika dua mafsadah bertentangan, maka yang diperhatikan adalah yang paling berbahaya dengan melakukan yang kecil resikonya.”

Baca juga: Kontroversi Iklan Candi Borobudur: Ketika Simbol Agama Dijadikan Gimmick, di Mana Letak Etika?

Masyarakat perlu mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan demi keadilan sosial dan kesejahteraan. Namun, kebijakan harus mengedepankan hak-hak seksual dan reproduksi. Hak asasi manusia termasuk hak atas tubuh dan layanan kesehatan reproduksi tidak boleh dilanggar. Peran penyuluh dan pendamping sangat penting dalam perubahan sosial di tingkat keluarga. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa ada lebih dari 300 ribu tenaga pendamping dan penyuluh di Indonesia yang bekerja di berbagai sektor. Ini merupakan kekuatan sosial yang luar biasa yang membantu keluarga mempersiapkan diri untuk hidup sendiri.

Peran Piagam Madinah dalam Pembentukan Struktur Sosial dan Keadilan

Penulis: Muhammad Agung Prasetyo, Editor: Muslimah

Piagam Madinah adalah salah satu dokumen paling signifikan dalam sejarah islam dan menjadi landasan bagi pembentukan masyarakat yang berkeadilan dan harmonis. Dalam konteks sosiologi, piagam ini tidak hanya berfungsi sebagai perjanjian politik, tetapi juga sebagai instrumen yang mengatur interaksi sosial antara berbagai kelompok etnis dan agama di Madinah. Dengan mengakui keberagaman suku dan komunitas, termasuk suku-suku Arab dan komunitas Yahudi, Piagam Madinah menciptakan kerangka kerja untuk membangun solidaritas sosial dan kerja sama di antara mereka.

Peran Nabi Muhammad sebagai pemimpin dan penggagas piagam ini sangat penting dalam membangun struktur sosial yang inklusif. Melalui prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, seperti kebebasan beragama, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu, Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat yang tidak hanya berlandaskan pada kepercayaan agama, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dalam konteks ini, Piagam Madinah menjadi contoh awal dari sebuah konstitusi yang mengatur kehidupan sosial dan politik, serta menegaskan pentingnya keadilan sebagai pilar utama dalam interaksi antar individu dan kelompok.

Baca juga: Refleksi Puasa: Dari Tradisi Nabi Hingga Makna Spiritual di Era Modern

  1. Struktur Sosial di Madinah Sebelum Piagam

Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, Madinah yang dikenal sebagai Yathrib, wilayah yang kaya akan keragaman budaya dan agama, dihuni oleh suku-suku seperti Aus dan Khazraj, serta komunitas Yahudi yang signifikan. Pusat perekonomian Madinah bergantung pada pertanian dan perdagangan. Akan tetapi, wilayah ini kerap kali mengalami banyak konflik internal antara suku-suku, terutama antara Aus dan Khazraj, yang menciptakan ketidakstabilan. Penduduk Madinah umumnya menganut kepercayaan politeisme, meskipun ada pengaruh agama Yahudi yang kuat.  Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah tidak hanya membawa harapan baru bagi komunitas Muslim, tetapi juga memberikan kesempatan untuk membangun masyarakat yang lebih teratur dan harmonis.

  1. Peran Dasar Piagam Madinah

Piagam Madinah adalah dokumen yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW dan berbagai suku serta komunitas di Madinah pada tahun 622 M. Piagam Madinah merupakan dokumen konstitusi yang modern atau mungkin yang pertama kali dalam sejarah konstitusi dunia. Piagam Madinah telah menjadi khazanah dalam membangun sebuah negara-bangsa. Tak hanya menjamin kebhinekaan di antara warga-negara, di sisi lain Piagam Madinah juga memberikan jaminan kebebasan beragama. Spiritualitas yang dibangun dengan spirituali-tas inklusif, yang di antara tujuannya adalah memba-ngun persaudaraan dan perdamaian. Piagam Madinah memuat nilai-nilai yang sangat penting, terutama dalam hal kesetaraan antar warga, ke-bebasan beragama dan jaminan keamanan.

  1. Peran Piagam Madinah dalam Pembentukan Struktur Sosial

Piagam Madinah memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan struktur sosial masyarakat Madinah pada masa awal islam. Ada beberapa point penting mengenai peran nya:

  • Pengaturan Hubungan Antar Suku: Piagam ini mengatur hubungan antara berbagai suku, termasuk suku Arab dan komunitas Yahudi, untuk mencegah konflik dan mendorong kerja sama.

  • Prinsip Persatuan: Piagam menekankan pentingnya persatuan di antara semua anggota masyarakat, mendorong solidaritas dan kolaborasi dalam menghadapi ancaman bersama.

  • Hak dan Kewajiban: Piagam menetapkan hak dan kewajiban bagi semua individu, baik Muslim maupun non-Muslim, menciptakan struktur sosial yang adil dan setara.

  • Identitas Kolektif: Masyarakat Madinah mulai membangun identitas kolektif yang kuat, meskipun terdiri dari berbagai suku dan agama, berlandaskan kesepakatan untuk hidup harmonis.

  • Penyelesaian Konflik: Piagam menyediakan mekanisme penyelesaian konflik secara damai, mendorong dialog dan mediasi daripada kekerasan.

  • Perlindungan Minoritas: Piagam menjamin hak-hak komunitas minoritas, seperti Yahudi, untuk menjalankan agama dan tradisi mereka, menciptakan masyarakat yang inklusif.

  1. Aspek Keadilan dalam Piagam Madinah

Piagam Madinah menekankan beberapa aspek keadilan yang penting dalam pembentukan masyarakat yang adil dan harmonis. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai aspek keadilan dalam Piagam Madinah:

  • Perlindungan hak asasi manusia: Mengakui segala hak yang sudah dimiliki oleh rakyat semenjak dari semula, termasuk juga kebiasaan yang baik, yang tidak bertentangan dengan perikemanusiaan. Adat kebiasaan baik yang disebut dalam pasal-pasal ini, yaitu mengganti hukuman “qishash” (balasan setimpal) atas kejahatan pembunuhan, penikaman dan seumpamanya, diganti dengan pembayaran “diyať” (ganti rugi), berdasarkan keikhlasan dan persetujuan dari famili si korban. Kebiasaan ganti rugi yang dipikul oleh famili atau kabilah suku bersama-sama secara kolektif, di zaman kita sekarang boleh disamakan dengan “collective life insurance” (asuransi jiwa secara kolektif).

  • Keadilan dalam Hukum: Piagam Madinah menetapkan prinsip bahwa semua anggota masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Ini berarti tidak ada diskriminasi dalam proses peradilan, dan setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil.

  • Penyelesaian Sengketa Secara Adil: Piagam Madinah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan mediasi. Ini membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana damai di masyarakat.

  • Kebebasan Beragama: Piagam Madinah memberikan jaminan kebebasan beragama bagi semua komunitas, termasuk non-Muslim. Ini menciptakan ruang bagi keberagaman keyakinan dan praktik keagamaan, serta mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama.

  • Keadilan Sosial dan Ekonomi: Piagam Madinah juga mengatur aspek sosial dan ekonomi, termasuk hak atas harta dan perlindungan terhadap kekayaan individu. Hal ini membantu menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam distribusi sumber daya di masyarakat.

  1. Dampak Piagam Madinah Terhadap Masyarakat

Piagam Madinah memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat Madinah dalam beberapa aspek penting. Pertama, dalam hal stabilitas sosial dan politik, Piagam Madinah berhasil mengurangi konflik antar suku, menciptakan rasa aman, dan memperkuat struktur pemerintahan yang terorganisir. Kedua, dalam pembangunan ekonomi dan kerja sama antar suku, Piagam Madinah mendorong kolaborasi dalam perdagangan dan pertanian, melindungi hak milik individu, serta meningkatkan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi. Ketiga, Piagam Madinah juga menjadi contoh nyata dalam implementasi keadilan dalam kehidupan sehari-hari, dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, melindungi hak komunitas minoritas, dan menjamin keadilan sosial serta ekonomi bagi semua anggota masyarakat. Secara keseluruhan, Piagam Madinah menciptakan stabilitas, mendorong kerja sama ekonomi, dan menerapkan prinsip keadilan, menjadikannya model masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Baca juga: Sebuah Refleksi Spiritual: Pentingnya Niat dalam Amal Perbuatan

  1. Relevansi Piagam Madinah dalam Konteks Modern

Piagam Madinah memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks modern, terutama dalam hal prinsip-prinsip keadilan, toleransi, dan kerja sama antar kelompok yang beragam. Pertama, prinsip keadilan yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat dijadikan acuan dalam upaya membangun sistem hukum yang adil dan setara di masyarakat saat ini. Konsep perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial yang diusung oleh Piagam ini sangat penting dalam menghadapi tantangan ketidakadilan dan diskriminasi di berbagai belahan dunia. Kedua, toleransi beragama yang ditekankan dalam Piagam Madinah menjadi model bagi masyarakat multikultural saat ini. Dalam dunia yang semakin terhubung dan beragam, sikap saling menghormati dan menerima perbedaan keyakinan sangat penting untuk menciptakan harmoni sosial. Piagam ini menunjukkan bahwa keberagaman dapat dikelola dengan baik melalui dialog dan kerja sama. Ketiga, kerja sama antar kelompok yang diatur dalam Piagam Madinah dapat menjadi inspirasi bagi upaya membangun kolaborasi di antara berbagai komunitas, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam menghadapi isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik, kerja sama lintas budaya dan agama menjadi semakin penting.

Secara keseluruhan, Piagam Madinah menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks modern untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua.

 

 

 

Analisis Nilai Lailatul Qadar dalam Perspektif Akuntansi Syariah: Konsep Keberkahan dan Laba Spiritual

Penulis: Agus Arwani, Editor: Tegar Rifqi

Malam lailatul qadar dianggap sebagai salah satu malam paling suci dalam tradisi Islam, dianggap memiliki nilai berkah yang lebih besar daripada 1000 bulan. Menariknya, konsep keberkahan malam lailatul qadar sendiri dapat diaplikasikan pada berbagai sudut pandang keilmuan. Dari sudut pandang akuntansi syariah, prinsip kebajikan ini dapat dikaitkan dengan imbalan spiritual dan nilai tambahan yang melampaui pertimbangan materi belaka, juga memiliki pengaruh jangka panjang yang mendalam pada keseimbangan keberadaan duniawi dan akhirat. Sebagai entitas ekonomi yang diatur oleh hukum akuntansi syariah, lembaga keuangan Islam harus memahami bahwa gagasan tentang kemakmuran tidak hanya dilihat dari keuntungan belaka, melainkan juga bagaimana mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan harmoni spiritual dalam transaksi keuangan.

Dalam kerangka akuntansi syariah, gagasan kemakmuran tidak semata-mata terbatas pada keuntungan finansial saja, tetapi juga terkait dengan dimensi etika dan sosial. Lailatul Qadar, sebagai malam yang penuh dengan berkah, berfungsi sebagai paradigma akuntansi syariah dalam menentukan apakah suatu transaksi menghasilkan keuntungan bagi masyarakat atau hanya sebatas pada peningkatan nilai ekonomi. Dalam akuntansi syariah dijelaskan bahwa harta yang dianggap sah dan digunakan dengan tepat akan menghasilkan kemakmuran abadi.

Baca juga: Malam Lailatul Qadar (Malam yang Lebih Baik dari Seribu Bulan)

Konsep kemakmuran dalam akuntansi syariah dapat dikaitkan dengan akuntansi berbasis nilai, di mana nilai tidak secara eksklusif dilambangkan dengan angka numerik tetapi juga mencakup pertimbangan etis dan sosial. Perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip akuntansi syariah harus memastikan bahwa pendapatan mereka berasal dari sumber-sumber halal, bahwa tata kelola mereka selaras dengan prinsip Syariah, dan bahwa distribusi keuntungan mereka menghasilkan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Akibatnya, altruisme muncul sebagai kriteria unggulan dalam mengevaluasi kinerja keuangan yang berlandaskan pada hukum akuntansi syariah dimana tidak hanya berorientasi pada keuntungan temporal tetapi juga pada dimensi spiritual dan sosial.

Lailatul Qadar memberikan pelajaran bahwa waktu mewujudkan nilai yang sangat signifikan dalam pengalaman manusia. Dalam ranah akuntansi syariah, nilai temporal ini dapat dikorelasikan dengan konsep nilai waktu uang, yang dari perspektif Islam menempatkan penekanan yang lebih besar pada utilitas manfaat daripada pertumbuhan numerik belaka. Lembaga keuangan syariah harus menyadari bahwa setiap keputusan keuangan yang dibuat akan memiliki pengaruh bagi kesejahteraan umat. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti riba, yang memprioritaskan keuntungan tanpa memperhatikan kekayaan, pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

Dalam bidang keuangan Islam, Lailatul Qadar merupakan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk menilai secara kritis sejauh mana transaksi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Akuntansi Syariah berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme untuk mendokumentasikan transaksi tetapi juga sebagai kerangka kerja untuk menilai kesejahteraan ekonomi. Akibatnya, laporan keuangan syariah harus secara efektif merangkum nilai-nilai etika, kesetaraan, dan keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Baca juga: Ramadan Bulan Kebangkitan Ummat

Pentingnya keseimbangan antara keuntungan material dan spiritual dalam akuntansi syariah lebih lanjut diilustrasikan oleh konsep syariah maqashid, yang menggarisbawahi perlindungan agama, kehidupan, kecerdasan, garis keturunan, dan properti. Setiap transaksi yang dilakukan harus menggabungkan lima dimensi ini untuk memenuhi syarat sebagai usaha yang sukses. Jika suatu transaksi memprioritaskan keuntungan finansial dengan mengesampingkan implikasinya terhadap kesejahteraan komunal, ia kehilangan signifikansi spiritualnya.

Dari sudut pandang akuntansi syariah, transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk pencapaian kemakmuran. Keuangan Islam tidak hanya harus fokus pada kepatuhan terhadap kerangka peraturan tetapi juga harus membuat setiap keputusan ekonomi dapat dibertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, penyediaan laporan keuangan yang transparan dan selaras dengan prinsip-prinsip Syariah merupakan pendekatan penting untuk mempertahankan kemakmuran dalam upaya komersial.

Lailatul Qadar juga menanamkan pentingnya niat di balik setiap tindakan amal. Dalam bidang akuntansi syariah, niat tulus dalam menjalankan bisnis merupakan faktor penting dalam mewujudkan kemakmuran. Keuntungan yang diperoleh melalui cara-cara yang sah dan disebarluaskan dengan maksud menguntungkan orang lain membawa signifikansi spiritual yang tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang hanya melayani kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Baca juga: Keluarga dengan Nilai Keagamaan Kuat Lebih Harmonis dan Tangguh Hadapi Tekanan Ekonomi

Prinsip-prinsip akuntansi syariah yang didasarkan pada nilai kekayaan semakin menekankan perlunya keadilan dalam distribusi kekayaan. Lailatul Qadar, yang ditandai dengan berlimpahnya berkah, berfungsi sebagai pengingat pedih bagi pengusaha muslim untuk memberikan pertimbangan yang lebih tinggi terhadap dimensi sosial pada setiap transaksi keuangan mereka. Prinsip-prinsip zakat, sedekah, dan infak merupakan komponen integral dari sistem keuangan Islam, yang bertujuan untuk membina kesejahteraan sosial yang komprehensif.

Lailatul Qadar menjelaskan bahwa kemakmuran sejati tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah harta benda yang diperoleh, tetapi secara signifikan dipengaruhi oleh cara pemanfaatan sumber daya ini. Dalam kerangka akuntansi syariah, prinsip ini diterapkan melalui laporan keuangan yang merangkum tidak hanya keuntungan moneter tetapi juga konsekuensi sosial dan spiritual dari setiap transaksi yang dilakukan. Akibatnya, kemakmuran muncul sebagai kriteria penting dalam mengevaluasi kemanjuran usaha Islam.

Akhirnya, keberkahan malam Lailatul Qadar yang dikaji melalui lensa akuntansi syariah memberikan pemahaman penting bahwa baik kemakmuran maupun keuntungan spiritual memegang posisi krusial dalam menentukan keberhasilan perusahaan Islam. Akuntansi Syariah tidak hanya berperan sebagai instrumen belaka untuk pencatatan keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai kompas etis dalam pelaksanaan transaksi ekonomi. Dengan memprioritaskan kekayaan sebagai alat ukur fundamental dalam evaluasi kinerja keuangan, lembaga keuangan Islam memiliki potensi untuk membangun keseimbangan yang harmonis antara keberhasilan material dan pemenuhan spiritual.

Keluarga dengan Nilai Keagamaan Kuat Lebih Harmonis dan Tangguh Hadapi Tekanan Ekonomi

Penulis: Intan Diana Fitriyati, Editor: Azzam Nabil H.

Keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan cenderung memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi dan lebih mampu menghadapi tekanan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2022. Riset tersebut mencatat bahwa keluarga yang rutin menjalankan aktivitas keagamaan bersama memiliki tingkat keharmonisan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang jarang melakukannya.

Menurut data BPS, keluarga yang secara konsisten melaksanakan ibadah bersama, seperti shalat berjamaah, pengajian, atau kegiatan keagamaan lainnya, menunjukkan tingkat ketahanan keluarga yang lebih baik. Mereka juga lebih mampu menghadapi tantangan ekonomi, seperti inflasi atau krisis finansial, karena memiliki fondasi spiritual yang kuat.

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat menjadi pusat pembinaan keluarga. Menurut para ahli, masjid memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan keluarga melalui berbagai program edukasi dan kegiatan keagamaan. Misalnya, masjid dapat menjadi tempat yang ideal untuk pembinaan lansia, remaja, dan pasangan suami-istri.

Baca juga: RMB Sejati Bersamai Kelas Berkah Keuangan Muslimat NU guna Perkuat Resiliensi Keluarga Maslahah

gambar keluarga harmonis
Ilustrasi keluarga harmonis, sumber: Dok. Intan Diana F.

“Kita ingin membangun ekosistem keluarga maslahat yang berbasis masjid, sehingga tempat ibadah ini bisa lebih aktif dalam membangun ketahanan keluarga,” ujar seorang tokoh agama dalam sebuah seminar tentang ketahanan keluarga di Jakarta.

Masjid dapat menyelenggarakan program-program seperti bimbingan pranikah, konseling keluarga, dan pengajian khusus untuk lansia. Dengan demikian, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan dan pemberdayaan keluarga.

Studi gender dalam perspektif syariah menekankan pentingnya peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang harus dijaga keharmonisannya. Nilai-nilai keagamaan, seperti yang diajarkan dalam Islam, memainkan peran penting dalam membentuk dinamika keluarga yang sehat dan harmonis.

Baca juga: Kisah Kehidupan Nabi Ibrahim Alaihissalam: Renungan Kurban untuk Mendekatkan Dirikepada Allah, Meningkatkan Kualitas Keluarga, dan Menyadari Pentingnya Peran Sebagai Orang Tua

Dalam konteks ini, masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan memiliki peran penting dalam mendukung pembinaan keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, melalui program-program yang mengedukasi tentang hak dan kewajiban suami-istri, pengasuhan anak, serta pengelolaan keuangan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian BPS yang menunjukkan korelasi positif antara aktivitas keagamaan dan keharmonisan keluarga juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya ketahanan keluarga. Keluarga yang kuat secara spiritual cenderung lebih mampu menjalankan peran gender secara seimbang, sesuai dengan tuntunan agama.

Hasil penelitian BPS dan peran masjid dalam pembinaan keluarga menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan memiliki dampak signifikan terhadap keharmonisan dan ketahanan keluarga. Dalam perspektif studi gender syariah, hal ini memperkuat pentingnya peran keluarga sebagai unit sosial yang harus dijaga keutuhannya melalui pendekatan spiritual dan edukasi yang berbasis masjid.

Dengan demikian, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan keluarga yang dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis dan tangguh.