Penulis: Ibnu Salim, Editor: Muslimah
Idul Adha tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, ada fenomena yang lumayan bikin garuk-garuk kepala. Presiden Prabowo membagikan 1.098 ekor sapi kurban yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai sekitar Rp 100 miliar. Pemerintah menyebut anggaran itu diambil dari pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres).
Baca juga: Pesan Moderasi Beragama dalam Ibadah Kurban: Ketaatan, Solidaritas, dan Toleransi
Nah, masalahnya bukan di sapinya. Apalagi di dagingnya. Yang bikin banyak orang bertanya-tanya justru narasinya. Sebab APBN itu bukan rekening pribadi presiden. APBN adalah duit rakyat yang dikumpulkan dari berbagai macam sumber pajak. Mulai dari restoran, hotel, pusat hiburan, tempat karaoke, tempat dugem, penjualan minuman beralkohol, sampai setoran warga negara dari berbagai agama dan keyakinan.
Dalam Islam memang ada konsep baitul mal, yaitu kas negara yang digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Bahkan Allah berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya” (QS. An-Nisa: 58).
Artinya, negara memang punya hak mengelola uang publik untuk kepentingan masyarakat. Tapi persoalannya jadi beda ketika program negara dibungkus seolah-olah menjadi kemurahan hati seorang tokoh politik. Di sinilah kritik mulai masuk akal.
Indonesia juga bukan negara yang isinya umat Islam doang. Data Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) 2024 menunjukkan sekitar 87,08% penduduk beragama Islam, 7,40% Kristen, 3,07% Katolik, 1,68% Hindu, 0,71% Buddha, 0,03% Konghucu, dan 0,03% penghayat kepercayaan.
Makanya muncul pertanyaan yang wajar: apakah semua pembayar pajak benar-benar ikhlas kalau uang yang mereka setor dipakai untuk ritual agama tertentu?
Misalnya umat Hindu yang memuliakan sapi. Mereka mungkin nggak akan demo sambil bawa toa. Tapi bukan berarti pertanyaannya hilang. Jangan-jangan mereka cuma bisa nyengir sambil bilang, “Ya udahlah, kami mah kebagian job jadi sponsor. Bayar iya, disebut enggak.”
Di titik ini, teori Moderasi Beragama dari Nasaruddin Umar jadi menarik buat dipakai membaca fenomena ini. Moderasi beragama bukan cuma soal hidup rukun dan saling senyum pas hari raya. Moderasi beragama juga bicara soal keadilan, keseimbangan, dan kemampuan negara menjaga jarak yang sama terhadap semua pemeluk agama.
Dalam pandangan Nasaruddin Umar, ada empat pilar utama moderasi beragama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Dari sini kita bisa melihat bahwa toleransi bukan cuma tugas warga negara, tapi juga tugas negara.
Negara yang moderat bukan sekadar membiarkan semua orang beribadah. Negara juga harus memastikan kebijakannya nggak menimbulkan kesan bahwa ada agama yang dapat fasilitas VIP sementara yang lain cukup duduk di bangku reguler.
Karena itu, ketika dana APBN yang berasal dari seluruh rakyat digunakan untuk pengadaan hewan kurban lalu dilekatkan pada identitas seorang presiden, pertanyaannya bukan lagi soal boleh atau tidak boleh. Pertanyaannya bergeser menjadi: apakah negara sedang memfasilitasi kehidupan beragama, atau justru terlihat ikut menjadi panitia salah satu agama?
Kalau logika ini dianggap wajar, maka secara teori agama-agama lain juga punya hak yang sama untuk memperoleh dukungan negara terhadap ritual keagamaannya. Kalau tidak, maka prinsip keadilan yang menjadi ruh moderasi beragama terasa agak pincang.
Lalu bagaimana status daging kurbannya? Apakah halal?
Mayoritas ulama akan menjawab halal. Selama sapi diperoleh secara sah, bukan hasil curian atau perampasan, dan proses penyembelihannya sesuai syariat, maka dagingnya halal untuk dimakan. Bahkan ada yang mengqiyaskan APBN sebagai bentuk baitul mal modern yang boleh digunakan untuk kemaslahatan umat.
Tapi halal secara fikih belum tentu menyelesaikan semua pertanyaan. Sebab polemik ini bukan berhenti di urusan perut yang makan daging. Yang dipersoalkan adalah etika penggunaan uang publik dalam masyarakat yang majemuk.
Karena pada akhirnya, yang sedang diperdebatkan bukan soal sapi. Bukan juga soal daging. Melainkan soal bagaimana negara memperlakukan keberagaman.
Jangan sampai toleransi cuma jadi teori belaka, sementara dalam praktiknya yang diminta mengalah terus-menerus justru mereka yang jumlahnya lebih sedikit. Sebab ukuran keberhasilan moderasi beragama bukan seberapa nyaman mayoritas menjalankan agamanya, melainkan seberapa dihargai minoritas ketika mayoritas sedang merayakan agamanya.