Penulis: Muhlisin*, Editor: Azzam Nabil H.
Pergantian tahun sering kali dimaknai sebagai momentum perayaan, harapan baru, dan optimisme akan masa depan. Namun, memasuki tahun 2026, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat di sejumlah wilayah Sumatra Utara, sumatra Barat dan Nanggroe Aceh Darussalam, justru dihadapkan pada kenyataan pahit berupa musibah dan bencana. Di tengah duka, kehilangan, dan penderitaan, euforia pergantian tahun terasa tidak sepenuhnya relevan. Situasi ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan melakukan muhasabah, introspeksi mendalam sebagai individu maupun sebagai bangsa.
Musibah bukan sekadar peristiwa alam atau rangkaian kejadian tragis yang datang tanpa makna. Dalam perspektif sosial dan spiritual, musibah adalah cermin yang memantulkan wajah kemanusiaan kita: sejauh mana empati tumbuh, solidaritas bekerja, dan kesadaran kolektif terbentuk. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa besar tidak lahir dari kenyamanan semata, tetapi ditempa oleh krisis yang memaksa mereka untuk belajar, berubah, dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, menyongsong 2026 di tengah musibah Sumatera seharusnya tidak hanya diisi dengan duka, tetapi juga dengan kesadaran bersama untuk menata ulang cara pandang kita terhadap alam, sesama manusia, dan masa depan bangsa. Tahun baru menjadi momentum reflektif: apakah kita akan kembali pada rutinitas lama yang abai, atau justru melangkah dengan kesadaran kolektif yang lebih matang dan bertanggung jawab.
Baca juga: New Year New Me: Refleksi Diri di Tahun Baru Islam
Musibah sebagai Cermin Kemanusiaan
Musibah selalu menghadirkan paradoks. Di satu sisi, ia membawa penderitaan, trauma, dan kerugian material. Di sisi lain, musibah membuka ruang bagi lahirnya solidaritas, kepedulian, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sering terpinggirkan dalam kehidupan normal. Ketika bencana melanda, sekat-sekat sosial, agama, suku, kelas, sering kali mencair, digantikan oleh semangat gotong royong dan empati. Namun, pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah: apakah solidaritas ini bersifat temporer atau mampu menjadi kesadaran jangka panjang? Banyak penelitian menunjukkan bahwa respons awal masyarakat terhadap bencana cenderung tinggi, tetapi menurun seiring waktu ketika perhatian publik beralih. Di sinilah pentingnya kesadaran kolektif yang berkelanjutan, bukan sekadar simpati sesaat.
Dalam konteks Sumatera, musibah yang terjadi seharusnya menjadi pengingat bahwa Indonesia adalah bangsa yang hidup di wilayah rawan bencana. Kesadaran ini menuntut perubahan cara berpikir: dari sikap reaktif menuju pendekatan preventif dan mitigatif. Bencana tidak boleh terus dipahami sebagai takdir semata, tetapi juga sebagai konsekuensi dari relasi manusia dengan alam yang sering kali eksploitatif dan tidak berkelanjutan.
Muhasabah dan Kesadaran Sosial
Muhasabah tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial dan ekologis. Musibah mengajak kita bertanya: bagaimana kebijakan pembangunan dijalankan? Sejauh mana tata kelola lingkungan diperhatikan? Apakah pembangunan lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek daripada keberlanjutan jangka panjang? Krisis lingkungan global menunjukkan bahwa bencana alam semakin sering dan intens akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Indonesia tidak terkecuali. Dalam konteks ini, musibah di Sumatera menjadi alarm keras bahwa pembangunan yang mengabaikan keseimbangan ekologi akan berujung pada penderitaan manusia sendiri.
Muhasabah ekologis menuntut perubahan paradigma pembangunan. Kesadaran kolektif harus diarahkan pada pembangunan berkelanjutan yang menempatkan keselamatan manusia dan kelestarian alam sebagai prioritas. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, dunia usaha, dan individu. Tanpa kesadaran bersama, bencana akan terus berulang dengan pola yang sama.
Kesadaran kolektif adalah kemampuan suatu masyarakat untuk merasakan, memahami, dan bertindak bersama atas persoalan bersama. Dalam teori sosial, kesadaran kolektif menjadi fondasi kohesi sosial dan ketahanan masyarakat menghadapi krisis. Musibah sering kali menjadi katalisator lahirnya kesadaran ini, tetapi keberlanjutannya sangat bergantung pada sistem sosial dan nilai yang dibangun.
Di Indonesia, nilai gotong royong merupakan modal sosial yang sangat berharga. Namun, modernisasi dan individualisme perlahan mengikis nilai tersebut. Musibah di Sumatera seharusnya menjadi momentum untuk merevitalisasi gotong royong dalam konteks kekinian—tidak hanya dalam bentuk bantuan fisik, tetapi juga advokasi kebijakan, penguatan kapasitas masyarakat, dan pendidikan kebencanaan.
Kesadaran kolektif juga harus diwujudkan dalam sistem pendidikan. Pendidikan tidak cukup hanya mencetak individu cerdas secara akademik, tetapi juga manusia yang memiliki empati, kepedulian sosial, dan kesadaran ekologis. Pendidikan kebencanaan, literasi lingkungan, dan etika sosial perlu menjadi bagian integral dari kurikulum agar generasi mendatang lebih siap dan bertanggung jawab.
Menyongsong 2026
Tahun 2026 seharusnya tidak dimulai dengan pesta dan hiruk-pikuk yang mengabaikan penderitaan sesama. Dalam situasi musibah, etika kepedulian menjadi lebih relevan daripada simbol perayaan. Etika ini menuntut kita untuk menempatkan empati dan solidaritas sebagai nilai utama dalam kehidupan sosial. Etika kepedulian juga menuntut peran aktif negara. Negara tidak hanya hadir sebagai penyalur bantuan darurat, tetapi juga sebagai penjamin keadilan sosial pascabencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara adil, transparan, dan berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat terdampak sebagai subjek, bukan objek pembangunan.
Di tingkat masyarakat, menyongsong 2026 berarti membangun budaya saling peduli yang lebih permanen. Kepedulian tidak berhenti pada donasi, tetapi berlanjut pada pengawasan kebijakan, penguatan komunitas lokal, dan partisipasi aktif dalam upaya mitigasi bencana. Kesadaran kolektif yang matang akan melahirkan masyarakat yang lebih tangguh dan berdaya.
Baca juga: Tahun Baru dan Persiapan Menyambut Bulan Suci Ramadhan
Musibah yang melanda Sumatera menjelang berakhirnya 2026 adalah ujian sekaligus pengingat bagi bangsa Indonesia. Ia menguji sejauh mana nilai kemanusiaan kita hidup, dan mengingatkan bahwa pembangunan tanpa kesadaran ekologis dan sosial hanya akan melahirkan krisis berulang. Dalam konteks ini, muhasabah menjadi keharusan moral dan intelektual. Menyongsong 2026 dengan kesadaran kolektif berarti menjadikan musibah sebagai titik balik, bukan sekadar catatan duka. Kesadaran ini menuntut perubahan cara berpikir, bertindak, dan membangun—dari yang individualistik menuju kolektif, dari yang eksploitatif menuju berkelanjutan, dan dari yang reaktif menuju preventif.
Jika bangsa ini mampu menjadikan musibah sebagai sumber pembelajaran bersama, maka penderitaan tidak akan sia-sia. Dari duka akan lahir kebijaksanaan, dari musibah tumbuh solidaritas, dan dari muhasabah lahir harapan baru. Dengan kesadaran kolektif yang kuat, Indonesia dapat menyongsong 2026 bukan hanya dengan optimisme, tetapi dengan tanggung jawab moral untuk membangun masa depan yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.
*Guru Besar UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan